Al Muzzammil Yusuf (ist)
Jihad-Defence-Indonesia - Senayan : Koordinator Kaukus Parlemen Indonesia untuk Palestina Al Muzzammil Yusuf mengatakan, dalam waktu dekat ini DPR RI akan segera mengirimkan delegasi ke Palestina untuk memberikan dukungan politik dan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina yang menderita karena kejahatan Israel.
"Insya Allah DPR akan berangkatkan delegasi ke Palestina sekitar akhir November atau awal Desember 2012 yang terdiri perwakilan Komisi I dan Grup Kerja Sama Bilateral Indonesia-Palestina DPR RI. Delegasi ini mungkin akan dipimpin langsung Ketua DPR RI, Pak Marzuki Alie," ujar Muzzammil dalam rilisnya, Senin (19/11).
Agenda utama kunjungan ke Palestina itu, kata Muzzammil adalah melakukan upaya diplomasi untuk mengecam dan mengucilkan Israel di dunia Internasional, memberikan dukungan politik keanggotaan Palestina di PBB, dan menyerahkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina.
"Selain itu kami juga mendorong agar Kantor Perwakilan Indonesia di Palestina bisa segera didirikan agar Indonesia bisa maksimal membantu rakyat Palestina di sana," ujarnya.
Muzzammil mengajak lembaga kemanusiaan, ormas keagamaan, LSM, dan masyarakat Indonesia yang memiliki kepedulian terhadap penderitaan rakyat Palestina agar bersama-sama berkontribusi membantu rakyat Palestina yang sedang dijajah oleh Israel. "Bantuan bisa dalam bentuk apa pun, bisa berupa obat-obatan, makanan, uang, pakaian, sikap politik, akses pendidikan, dan sebagainya," ujarnya.
Menurut Muzzammil, pengalamannya mengantarkan bantuan kemanusiaan dari MUI dan Dompet Dhuafa sejak 2001 sangat diapresiasi oleh masyarakat Palestina. "Walaupun jumlah materinya tidak besar tapi perhatian dari bangsa Indonesia maknanya sangat besar bagi bangsa Palestina," ujarnya.
Muzzammil juga mengapresiasi peran Pemerintah Turki dan Mesir yang telah mengecam Israel secara terbuka dan memberikan dukungan diplomasi dan kemanusiaannya lebih awal kepada Palestina sejak Israel menyerang Palestina beberapa pekan lalu.
"Kami juga mengapresiasi Pemerintah Indonesia yang sudah melakukan upaya diplomasi untuk mengecam kejahatan Israel dan mengajak negara lain mendukung kemerdekaan Palestina," ujarnya.
Namun, menurut Muzzammil, upaya tersebut perlu ditingkatkan secara sinergis dengan negara lain untuk mendukung keanggotaan Palestina di PBB dan mengalahkan hak veto AS yang menjadi sumber terorisme negara seperti Israel. "Inilah kesepakatan Forum Demokrasi Bali kemarin yang harus segera direalisasikan," katanya.
Sebagai negara yang berpenduduk nuslim terbesar di dunia, Muzzammil berharap agar Pemerintah dan rakyat Indonesia bisa bekerja sama dan bersinergi membantu rakyat Palestina. "Keberpihakan rakyat dan Pemerintah Indonesia ini merupakan panggilan Konstitusi RI yang menolak segala bentuk penjajahan dan mendukung setiap negara untuk merdeka dari jajahan negara lain," pungkas politisi asal Lampung ini.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin menyatakan keprihatinannya yang mendalam atas aksi agresi militer Israel di jalur Gaza saat ini. "Saya mengutuk aksi militer seperti ini. Saya berharap Presiden SBY membuat pernyataan bersama, menyampaikannya ke PBB," ujar Tubagus Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/11).
Hasanuddin juga berharap Presiden SBY mendesak PBB agar mengeluarkan mandat untuk penempatan pasukan perdamaian, untuk mencegah konflik antara Israel dan warga Gaza Palestina itu. Dan Indonesia mesti berperan serta dalam pengiriman pasukan perdamaian di bawah payung PBB, di wilayah Gaza. "Kita berharap, RI di bawah payung PBB mengirim pasukan penjaga perdamaian di wilayah Palestina. Karena itu bagian dari tugas-tugas internasional yang ada dalam UUD 45," katanya.
Menurut Hasanuddin, secara moral masyarakat Indonesia dan pemerintah RI memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menjaga perdamaian dunia, termasuk menjaga perdamaian di wilayah Timur Tengah, khususnya di Gaza, Palestina.
"Saya kira sudah saatnya Indonesia mengambil peran besar, menjaga perdamaian di Palestina khususnya di jalur Gaza, karena pasukan perdamaian RI selama ini pun telah terbiasa untuk ditempatkan di negara mana pun, dalam menjaga perdamaian. Yang penting harus di bawah naungan Dewan Keamanan PBB," pungkasnya
Sumber : KLIK DISINI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar