Ilustrasi. Bakorkamla menunjukkan titik
kordinat lintasan kapal di perairan Selat Melaka pada layar monitor
radar. (FOTO ANTARA/Ampelsa)
Jakarta (J-D-I) - Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) bekerja sama dengan Badan
Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) untuk mengawasi dan menanggulangi
peredaran ilegal bahan nuklir khusus dan radioaktif lainnya di wilayah
laut Indonesia.
Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahamahan oleh Kepala Bapeten, Natio Lasman dan Kepala Pelaksana Harian Bakorkamla Laksamana Madya TNI Y Didik Heru Purnomo yang disaksikan oleh Menteri Riset dan Teknologi Gusti Muhammad Hatta, di Kantor Bapeten, Jakarta, Selasa.
Kepala Bapeten, Natio Lasman, mengatakan, penandatangan nota kesepahaman ini akan dilanjutkan dengan pembuatan prosedur tetap tentang mekanisme pemeriksaan kapal dari zat radioaktif dan bahan nuklir, sebagai petunjuk bagi petugas pelaksana operasi Bakorkamla.
"Ini diperlukan agar Bakorkamla sebagai petugas pelaksana dapat melaksanakan pemeriksaan dengan prosedur dan peralatan yang benar, sehingga pelaksanaannya memenuhi standar keselamatan bagi petugas maupun lingkungan," katanya.
Tak hanya itu, lanjut dia, Bapeten juga akan memberikan program pelatihan yang ekstensif untuk mengoperasikan peralatan dan merespon alarm adanya radiasi yang dipicu oleh upaya-upaya ilegal.
"Bapeten dan Bakorkamla pun akan melakukan pertukaran informasi untuk menunjang pelaksanaan operasi dan pemanfaatan sarana dan prasarana bersama. Bapeten juga akan ikut serta dalam pelaksanaan on board Bakorkamla dan melakukan operasi lapangan bersama," katanya.
Kepala Pelaksana Harian Bakorkamla Laksamana Madya TNI Y Didik Heru Purnomo mengatakan, pihaknya akan melakukan pengawasan perdagangan gelap zat radioaktif yang berpotensi disalahgunakan sebagai bagian dari dirty bomb.
"Pengawasan ini merupakan langkah strategis karena peredaran zat radioaktif dilakukan melalui laut. Namun sayangnya, jalan masuk ke Indonesia seperti mie diatas piring, ruwet sekali," katanya.
Menurut dia, terdapat 58 ribu kapal melewati Selat Malaka setiap tahunnya, yang 80 persennya menuju negara industri di Asia Timur dan 60 persennya membawa bahan bakar.
Didik pun mengaku pengawasan zat radioaktif ini belum pernah dilakukan oleh Bakorkamla karena selama ini hanya berurusan dengan kejahatan konvensional. "Kami juga belum menemukan pembuangan limbah yang ditujukan untuk kejahatan misalnya terorisme," katanya.
Sementara itu, Menristek Gusti Muhammad Hatta, menyambut positif kerja sama ini karena sebagai bukti komitmen Indonesia terhadap pengawasan penggunaan radioaktif nuklir.
"Wilayah laut kita luas, banyak pintu masuk dari luar. Ini membuka banyak potensi masuknya limbah dengan kandungan material nuklir atau radioaktif lainnya, sehingga perlu pengawasan lebih," katanya.
Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahamahan oleh Kepala Bapeten, Natio Lasman dan Kepala Pelaksana Harian Bakorkamla Laksamana Madya TNI Y Didik Heru Purnomo yang disaksikan oleh Menteri Riset dan Teknologi Gusti Muhammad Hatta, di Kantor Bapeten, Jakarta, Selasa.
Kepala Bapeten, Natio Lasman, mengatakan, penandatangan nota kesepahaman ini akan dilanjutkan dengan pembuatan prosedur tetap tentang mekanisme pemeriksaan kapal dari zat radioaktif dan bahan nuklir, sebagai petunjuk bagi petugas pelaksana operasi Bakorkamla.
"Ini diperlukan agar Bakorkamla sebagai petugas pelaksana dapat melaksanakan pemeriksaan dengan prosedur dan peralatan yang benar, sehingga pelaksanaannya memenuhi standar keselamatan bagi petugas maupun lingkungan," katanya.
Tak hanya itu, lanjut dia, Bapeten juga akan memberikan program pelatihan yang ekstensif untuk mengoperasikan peralatan dan merespon alarm adanya radiasi yang dipicu oleh upaya-upaya ilegal.
"Bapeten dan Bakorkamla pun akan melakukan pertukaran informasi untuk menunjang pelaksanaan operasi dan pemanfaatan sarana dan prasarana bersama. Bapeten juga akan ikut serta dalam pelaksanaan on board Bakorkamla dan melakukan operasi lapangan bersama," katanya.
Kepala Pelaksana Harian Bakorkamla Laksamana Madya TNI Y Didik Heru Purnomo mengatakan, pihaknya akan melakukan pengawasan perdagangan gelap zat radioaktif yang berpotensi disalahgunakan sebagai bagian dari dirty bomb.
"Pengawasan ini merupakan langkah strategis karena peredaran zat radioaktif dilakukan melalui laut. Namun sayangnya, jalan masuk ke Indonesia seperti mie diatas piring, ruwet sekali," katanya.
Menurut dia, terdapat 58 ribu kapal melewati Selat Malaka setiap tahunnya, yang 80 persennya menuju negara industri di Asia Timur dan 60 persennya membawa bahan bakar.
Didik pun mengaku pengawasan zat radioaktif ini belum pernah dilakukan oleh Bakorkamla karena selama ini hanya berurusan dengan kejahatan konvensional. "Kami juga belum menemukan pembuangan limbah yang ditujukan untuk kejahatan misalnya terorisme," katanya.
Sementara itu, Menristek Gusti Muhammad Hatta, menyambut positif kerja sama ini karena sebagai bukti komitmen Indonesia terhadap pengawasan penggunaan radioaktif nuklir.
"Wilayah laut kita luas, banyak pintu masuk dari luar. Ini membuka banyak potensi masuknya limbah dengan kandungan material nuklir atau radioaktif lainnya, sehingga perlu pengawasan lebih," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar