Tampilkan postingan dengan label DEPHAN RI. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label DEPHAN RI. Tampilkan semua postingan

Selasa, 20 Maret 2012

Brasil Tawarkan Kerjasama Industri Alutsista

JAKARTA - Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI, Sjafrie Sjamsoeddin, Kamis (15/3) menerima kunjungan Duta Besar Brasil untuk Indonesia, Paulo Alberto da Silveira Soares, di Kantor Kemhan, Jakarta.

Pada pertemuan itu Dubes Brasil dan Wamenhan membahas peluang peningkatan kerjasama pertahanan khususnya di bidang industri Alutsista. Dubes Brasil mengatakan, maksud kunjungannya kali ini bukan hanya mengarah kepada penawaran produk alutsista terbaru kedirgantaraan ataupun juga kapal perang.

Pemerintah Brasil mengharapkan adanya peningkatan kerjasama industri melalui produksi bersama pembangunan pesawat terbang dan kapal perang antara industri pertahanan laut dan udara kedua negara.

Wamenhan sangat menyambut baik penawaran pemerintah Brasil dalam hal kerjasama industri pertahanan ini. Khusus terkait industri kedirgantaraan, Wamenhan menjelaskan saat ini Pemerintah Indonesia telah memesan pesawat Sebanyak 16 unit pesawat tempur Super Tucano A29 buatan Industri Embraer Defense System, Brasil.

Wamenhan menambahkan meski telah memesan pesawat-pesawat tersebut, pemerintah Indonesia masih tetap ingin mengembangkan, bukan hanya sebagai user. Namun bisa membuka peluang untuk menjadi distributor produk pesawat ini di wilayah Asia.

Sehubungan dengan itu, Wamenhan mengharapkan jika peluang kerjasama terlebih lagi dalam hal produksi bersama pembangunan alutsista kedirgantaraan antara industri pertahanan dalam negeri, PT. Dirgantara Indonesia, dengan Industri Embraer Defense System, Brasil dapat diwujudkan. Diharapkan akhir tahun 2012 kedua negara dapat mewujudkan peluang peningkatan kerjasama industri pertahanan udara.

Sumber : DMC

China Dukung Modernisasi Militer Indonesia , tetangga makin panik .

JAKARTA - Pemerintah Republik Rakyat China mendukung modernisasi militer Indonesia salah satunya melalui kerja sama industri pertahanan yang dirintis kedua negara.

"Kami sangat memahami, kekuatan militer yang memadai diperlukan untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan negara Indonesia," kata Duta Besar China untuk Indonesia Liu Jian Chao di Jakarta, Kamis (15/3).

Ia mengemukakan kunjungan Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro ke China akhir Februari 2012 sangat penting bagi terwujudkan kerja sama pertahanan kedua negara yang semakin kuat, terutama dalam pengembangan industri pertahanan kedua negara.

Bagaimana pun, lanjut Dubes Chao, kekuatan militer Indonesia yang memadai dapat mendukung stabilitas keamanan tidak saja di Indonesia sebagai negara berdaulat, tetapi juga untuk mendukung stabilitas kawasan. 

Kerja sama pertahanan kedua negara sebenarnya sudah berlangsung cukup lama, hingga pada 2006 telah dirintis forum konsultasi bersama yang pertama di Jakarta dan dilanjutkan dengan forum konsultasi bilateral kedua pada 2007 di Beijing.

Forum tersebut sangat baik dan dapat membantu dalam meningkatkan hubungan kerja sama pertahanan kedua negara, yang telah dibuktikan dengan dilakukannya penandatanganan Defence Cooperation Agreement (DCA) antara Indonesia-China pada 2007.

Namun sambil menunggu DCA diratifikasi, kedua negara membentuk forum konsultasi bilateral yang dapat terus dilaksanakan sebagai wahana untuk meningkatkan hubungan bilateral bidang pertahanan.

Tentang apakah kerja sama pertahanan kedua negara akan disinggung dalam kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Beijing pada 22-24 Maret 2012, Chao mengatakan,"mungkin saja,".

Indonesia dan China kini tengah menjajaki produksi bersama peluru kendali C-705 untuk melengkapi persenjataan kapal-kapal perang TNI Angkatan Laut.

Sebelumnya Indonesia juga telah mempersenjatai beberapa kapal perang dengan peluru kendali C-802.

Selain peluru kendali, kedua negara juga tengah menjajaki industri bersama peroketan.

Sumber : ANTARANEWS.COM

Kamis, 09 Februari 2012

Parlemen Belanda Resmi Menolak Menjual Tank Leopard Ke Indonesia








JAKARTA - Parlemen Belanda telah bersikap dan memutuskan secara resmi melarang menjual tank Leopard pada Pemerintah RI. Bahkan, Parlemen Belanda mengancam memberikan sanksi pada pemerintahannya, jika tetap nekat menjual Tank Leopard ke TNI.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin, atas hasil pertemuan anggota Parlemen Belanda dengan anggota Komisi I DPR pada pekan kemarin.

"Jadi, pada Minggu kemarin (5/2), salah satu anggota parlemen Belanda dari Partai Groenlink bernama Mariko Peters, datang dan melakukan pertemuan dengan Komisi I DPR," tegas Tubagus Hasanuddin di Gedung DPR, Selasa (7/2).

Menurut Hasanuddin, anggota Parlemen Belanda tersebut diterima oleh anggota Komisi I Helmy Fauzi. Intinya, dalam pertemuan tersebut, anggota Parlemen Belanda tersebut menyampaikan informasi bahwa Parlemen Belanda memutuskan, melarang penjualan Tank Leopard.

"Bahkan mereka mengancam pemerintahannya sendiri, jika sampai nekat menjual Tank Leopard itu ke Indonesia," tambahnya.

Menurut Hasanuddin, berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh anggota parlemen Belanda tersebut, salah satu alasan Parlemen Belanda tidak menyetujui penjualan tank Leopard ke RI adalah terkait pelanggaran HAM.


Tank Leopard AD Belanda (Foto: FLICKR.COM)

"Kalau itu alasannya, jelas kita juga membantahnya,soal praktek pelanggaran HAM itu. Karena Belanda juga telah melanggar HAM berat dengan menjajah rakyat dan bangsa Indonesia selama 3,5 abad. Itu riil dan fakta,"ujarnya.

Jadi,kata Hasanuddin, dengan penjelasan yang telah disampaikan oleh anggota Parlemen Belanda tersebut, tertutup sudah pintu pembelian Tank Leopard sebagaimana direncanakan Kemenhan selama ini.

"Cukup berat Belanda menjual Leopardnya ke RI. Jadi pemerintah sudah tidak perlu lagi banyak berharap dapat memiliki Tank Leopard dari Belanda. Karena Parlemen Belanda sudah mengeluarkan larangan penjualan Leopard ke RI. Makanya, saya juga setuju dengan sikap KASAD. 'Lu jual,gua beli. Lu tidak jual, gua tidak maksa'. Itu sudah pas sikap seperti itu, saya setuju," tegasnya.

Sumber : JURNAL PARLEMEN

Minggu, 05 Februari 2012

Komisi 1 Pertanyakan Pembelian UAV dari Philipina


JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin curiga, pesawat tanpa awak (UAV) yang akan di beli Kemhan dari Philipina merupakan pesawat buatan Israel. Sebab, selama ini tidak pernah terdengar akan kemampuan Philipina dalam pengembangan industri pesawat terbang, termasuk soal pengembangan pesawat tanpa awak untuk penunjang kegiatan Militer.

"Saya curiga, pesawat tanpa awak yang akan dibeli Kemhan dari Philipina itu sesungguhnya pesawat tanpa awak hasil produksi Israel. Ini kita tengah mengumpulkan dari informasi di lapangan akan kebenaran hal ini," ujar TB Hasanuddin di gedung DPR Selasa (31/1).

TB Hasanuddin mengaku kaget, atas rencana pembelian pesawat tanpa awak dari Philipina ini. Karena hal ini selain tidak pernah diusulkan dan dibahas di Komisi I DPR. Rencana pembelian pesawat tanpa awak dari Philipina ini penuh tanya, terutama soal kemampuan yang dimiliki pesawat tersebut.

"Karena itu kami akan telusuri soal kemampuan sesungguhnya pesaawat tanpa awak yang akan dibeli dari Philipina tersebut," tegasnya.

TB hasanudin mengakui, dalam daftar belanja alutsista TNI, rencana pembelian pesawat itu sudah diajukan, untuk belanja 2012-2014 ini. "Namun, di situ tidak ada disebutkan pesawat tanpa awak itu akan dibeli dari Philipina. Hanya glondongan anggaran besarnya sudah masuk dan diajukan," tegas politisi PDI-P ini.

Karena itu,kata Hasanuddin, Komisi I DPR dalam raker berikutnya dengan Menhan dan Panglima TNI, akan secara khusus mendalami rencana pembelian pesawat tanpa awak dari Philipina ini, yang ditengarai merupakan pesawat tanpa awak buatan Israel.

Sebelumnya, dalam raker dengan Menhan, Panglima TNI, dan Menkeu anggota Komisi I DPR Ahmad Muzani juga sempat mempertanyakan rencana Kemenhan membeli pesawat tanpa awak dari Philipina. Muzani mempertanyakan dasar yang digunakan Kemenhan yang menjatuhkan pilihan Philipina sebagai negara tujuan membeli pesawat tanpa awak untuk kepentingan TNI ini.

Sumber : JURNALPARLEMEN.COM

Pemaparan KSAD Soal MBT Leopard Buat Terkesima Anggota Komisi 1 DPR


JAKARTA - Kehadiran Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Jenderal Pramono Edhie Wibowo dalam Rapat Kerja Kementerian Pertahanan dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (24/1), sudah dinanti-nanti. Wakil rakyat pun menyiapkan puluhan pertanyaan yang sebagian besar mengarah pada ketidaksetujuan mereka atas rencana TNI AD membeli main battle tank.

Yang terjadi, Pramono selama 20 menit, dengan kemampuan retorikanya, membuat sebagian anggota Komisi 1 DPR terdiam. Ia memaparkan kondisi alutsista TNI AD. Mereka yang hadir seperti menahan napas dan sesekali bertepuk tangan.

Pramono memulai kisahnya dari alokasi anggaran untuk modernisasi peralatan TNI AD senilai Rp14 Trilyun. Ia lalu mengadakan studi, meninjau kondisi geopolitik dan perimbangan kekuatan di kawasan, komparasi kekuatan Angkatan Darat sejumlah negara dilihat dari jumlah prajurit dan alutsista yang dipakai. Indonesia tertinggal jauh.

Disimpulkan, alokasi anggaran akan dibelikan main battle tank (MBT), rudal anti pesawat dan peluncur roket multilaras. Rudal anti pesawat milik TNI AD saat ini dibuat tahun 1960 dan tidak mampu lagi mengejar pesawat yang saat ini kecepatannya sudah supersonik. "Meriam dari ditangani letnan dua yang baru lulus sampai letnan itu pensiun meriamnya masih harus bekerja," ceritanya.

Pramono bercerita bagaimana ia meminta masukan dari atase pertahanan sampai pengguna. "Biasanya yang diminta tak dibelikan, yang dibelikan tak dibutuhkan. Saya ingin mengubah ini," katanya.

Belanda yang Menawarkan


Untuk survey pembelian MBT Leopard, tim TNI AD yang dipimpin oleh wakil KSAD Letjen Budiman dikirim ke Eropa. Belanda menawarkan 100 tank Leopard karena akan menghapus satu divisi tank demi penghematan. Harga yang diperoleh TNI AD lebih murah dibandingkan informasi dari rekanan di Indonesia. "Salahkah kami kalau dengan US$287 juta dari 44 tank ternyata bisa dapat 100 unit?" katanya.

Walaupun ada tentangan dari parlemen Belanda, ada tim dari kementrian Pertahanan Belanda datang ke Indonesia menemui Pramono. Mereka bertanya, apakah Indonesia serius ingin membeli MBT Leopard. Pramono menjawab, "Belanda jual, aku beli. Belanda tidak jual, aku pergi. Kita tak akan mengemis."

Pramono menegaskan, rencana pembelian Leopard itu masih dipelajari, tetapi sudah mendapat sorotan dari sejumlah negara. Ia meminta maaf kalau sekiranya kemampuan komunikasinya kurang sehingga menimbulkan salah persepsi dari Komisi 1 DPR. Prosesnya berlanjut dengan ada undangan resmi pemerintah Belanda kepada TNI AD. Jerman juga datang ke Indonesia untuk bernegoisasi.

Kepemilikan ALutsista Menaikkan Wibawa Bangsa

Pidato Pramono ditunjang tim TNI AD yang menampilkan diagram dan foto di layar. Tampak foto militer Malaysia sedang latihan perang di utara Kalimantan. Penyamaan dengan Malaysia dan Singapura yang memiliki tank kelas berat menjadi alasan utama TNI AD. Di Asia Tenggara hanya Timor Leste, Filipina dan Indonesia yang tak memiliki tank kelas berat.


Tank PT-91 Pendekar milik AD Malaysia dalam sebuah latihan perang di Utara Kalimantan. (Foto: Stardefense.blogspot.com)

Ia juga menegaskan, kepemilikan senjata utama yang kuat akan menaikkan wibawa bangsa. "Lu cabut patok, gue sikat," katanya, yang mendapatkan tepuk tangan panjang dari hadirin.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Wakil Ketua Komisi 1 DPR Tubagus Hasanuddin dan Ketua Komisi 1 DPR Mahfudz Siddiq memberikan apresiasi. "Ada ungkapan yang saya demen, Pak. Luar biasa. 'Lu cabut patok, gue sikat'," kata Mahfudz.

Anggota Komisi 1 DPR, Tri Tamtomo, Susaningtyas Kertopati dan Enggartiasto Lukito, mengaku terkesima dengan penjelasan KSAD. Tampaknya jalan tank dari Belanda itu akan mulus.

Sumber : KOMPAS

KSAD : Kami Tidak Mengemis Kepada Belanda!

JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Pramono Edhie Wibowo, menyatakan saat ini pemerintah masih dalam tahap negosiasi dengan pemerintah Belanda untuk membeli 100 tank Leopard 2 miliknya.

"Kami sedang nego harga. Jadi, kata putus dan harga pasti belum ada keputusan," katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/1).

Menurut Pramono, saat ini pemerintah dalam kondisi terjepit untuk membeli Tank Leopard tersebut. Karena mendapat tekanan dari parlemen Indonesia dan parlemen Belanda. "Parlemen Belanda menolak. Parlemen Indonesia menanyakan. Sebetulnya kami ini posisinya sulit," ujarnya.

Meski demikian, Pramono menegaskan tidak akan mengemis kepada pemerintah Belanda jika pembelian tank itu ditolak. "Andai Belanda tidak menjual maka kami tidak akan mengemis," ujarnya.

Ditolak Parlemen

Diberitakan sebelumnya, Parlemen Belanda (Tweede Kamer) menolak permintaan Kementerian Pertahanan Belanda untuk menjual tank Leopard ke Indonesia. Dalam mosi penolakan parlemen, mereka mengatakan tidak ingin terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang kerap terjadi di Indonesia.


Tank Leopard 2A6 AD Belanda. (Foto: FLICKR.COM)

Seperti diberitakan Radio Nederland Siaran Indonesia, pertengahan Desember lalu, mosi penolakan awalnya diajukan oleh Partai Kiri Hijau (Groenlinks). Dari seluruh anggota parlemen, hanya dua partai yang mendukung, yaitu partai CDA (Kristen Demokrat) dan VVD (Liberal Konservatif).

Pramono kembali menegaskan pentingnya Indonesia membeli Tank Leopard 2 ini. Menurutnya, Leopard 2 memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan tank yang dimiliki negara tetangga. "Kami pada dasarnya ingin membangun kekuatan. Malaysia sudah punya lama, tapi kita masih baru mau beli. Yang tidak punya Timor Leste, Papua Nugini," ujarnya.

Sumber : VIVANEWS.COM

MBT Leopard Bukan Pilihan Mutlak


Dari kiri Menhan Purnomo Yusgiantoro, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, KASAD Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo, dan KASAL Laksamana TNI Soeparno menyimak pertanyaan anggota Komisi I DPR saat rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/1). (Foto: ANTARA/Andika Wahyu)

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono menyatakan pembelian Main Battle Tank (MBT) Leopard 2A6 milik militer Belanda bukan pilihan mutlak dalam rencana pembelian tank.

“Pengadaannya sedang dibahas, dan Leopard hanya satu opsi untuk pengadaan MBT-nya. Keputusannya belum final dan kami masih mengkaji mana yang lebih tepat,” kata Agus, di sela-sela Raker dengan Komisi I di Gedung DPR, Selasa (24/1).

Pengadaan MBT ini merupakan salah satu program dalam memodernisasi alutsista demi mencapai Minimum Essential Forces (MEF). Panglima juga meminta persoalan ini tidak dijadikan isu yang mencolok sehingga seolah-olah terdapat masalah antara pemerintah dengan DPR. Menurutnya, selain MBT Leopard ada juga tawaran MBT dari negara lain.

DPR Setuju MBT & Menolak Leopard Belanda

Meskipun menolak pengadaan tank Leopard 2A6, DPR menyetujui pengadaan MBT oleh TNI AD. DPR dan Kementerian Pertahanan serta TNI akan memperdalam kajian terhadap kebutuhan MBT ini.

"Untuk pengadaan MBT-nya kami setuju. Tapi untuk detailnya perlu pembahasan. Kami senang ada dialog, karena mereka sebelumnya tidak terbuka dan kesannya sudah pasti akan membeli Leopard,” kata wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin usai raker.

Dalam raker tersebut terungkap kebutuhan TNI adalah pada MBT, bukan semata pada Leopard-nya. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyebutkan, MBT yang dibeli tidak harus Leopard asal memenuhi spesifikasi kebutuhan TNI sebagai pengguna.

Jerman Tawarkan Leopard-nya Ke Indonesia


Tahu Indonesia sedang mencari MBT, Jerman menawarkan langsung tank Leopard buatannya ke Indonesia. Perwakilan negara dan produsen Krauss-Maffei Wegmann (KMW) direncanakan akan datang ke Indonesia untuk melakukan pembicaraan terkait rencana jual-beli ini.

“Kamis, 26 Januari nanti tim dari Jerman akan datang ke Indonesia. Jadi kami bisa membandingkan apakah lebih baik membeli dari Jerman atau Belanda,” kata KSAD Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo.


Tank Leopard 2A7, salah satu produk MBT Terbaru yang akan ditawarkan KMW Jerman kepada Indonesia. (Foto: armyrecognition.com)

Menurut KSAD, persoalan ketidaksetujuan parlemen Belanda terhadap penjualan Leopard pada Indonesia sudah disampaikan pada pemerintah Belanda. Dalam pertemuan dengan Belanda, 21 Desember 2011 lalu, KSAD telah mempertanyakan keseriusan Belanda dalam menjual Leopard-nya.

“Mereka tanya, kami jadi mau beli atau tidak. Sebelum saya jawab saya tanya, Belanda jadi jual atau tidak,” katanya.

Pengadaan MBT ini, kata Pramono, untuk menyamakan teknologi alutsista dengan negara-negara lain. Di wilayah Asia Tenggara, mayoritas negara telah memilikinya, bahkan di seluruh dunia. Selain Indonesia, negara tetangga yang belum memiliki MBT adalah Timor Leste dan Papua Nugini.

Saat ini ada beberapa varian tank Leopard. Varian yang diklaim terbaik adalah Leopard 2A6. Varian bermesin diesel ini pengembangan dari Lopard 2A5.

Sumber : JURNAS.COM

Komisi I Raker Gabungan Bahas Modernisasi Alutsista TNI

Komisi I Raker Gabungan Bahas Modernisasi Alutsista TNI

JAKARTA - Komisi I DPR Senin (30/1) pagi ini menggelar rapat gabungan, antara Menteri Keuangan, Menhan, Panglima TNI dan jajarannya, serta Kepala Bappenas. Rapat ini membahas grand design modernisasi alutsista TNI. Terutama dalam hal kebijakan anggaran dan pembiayaan untuk kepentingan modernisasi alutsista TNI tersebut.

”Jadi pagi ini rapat gabungan antara Kementerian Keuangan dengan Dephan, dalam rangka dukungan anggaran untuk proses modernisasi alutsista, menuju postur kekuatan yang ideal. Karenanya, kita perlu mendengarkan paparan kebijakan dari Menkeu untuk dukungan modernisasi alutsista TNI ini,” ujar Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq saat membuka rapat kerja gabungan ini.

Mahfudz mengatakan, program modernisasi alutsista TNI dibuat tiga tahap, hingga tahap akhir pada 2024 untuk tercapainya kekuatan pertahanan negara yang ideal.

”Anggaran untuk modernisasi TNI hingga 2014 mendatang, atau tahap pertama sebesar Rp 150 trilun. Dimana peningkatan anggaran untuk dukungan modernisasi itu telah dimulai, dengan setiap tahunnya anggaran Kemenhan ditingkatkan,” tegas Wasekjen DPP PKS ini.

Menurut Mahfudz, dalam raker sebelumnya, pekan lalu, dengan Menhan dan Panglima TNI serta jajarannya, terungkap adanya dukungan dana yang berbasis dari pinjaman dalam dan luar negeri untuk realisasi modernisasi belanja alutsista ini. Alokasi pinjaman luar negeri untuk belanja alutsista bagi TNI mencapai US$ 6,5 miliar.

”Kita perlu mendengarkan penjelasan Menkeu, alokasi pinjaman luar negeri itu bersumber dari mana saja dan bagaimana mekanisme. Dalam artian, syarat-syaratnya seperti apa, mengikat atau tidak. Kita perlu penjelesan dalam hal ini,” tegasnya.

Ia berharap peningkatan anggaran untuk Kemenhan ini juga dapat memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Seperti penyerapan tenaga kerja dalam negeri, dari pengerjaan produksi alutsista untuk modernisasi alutsista TNI.

”Sehingga peningkatan anggaran untuk modernisasi alutsista bagi TNI semestinya mampu memberi multi-efek bagi kegiatan ekonomi dalam negeri, yang pada gilirannya mampu memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan mengatasi pengangguran,” tegasnya.

Sumber : JURNALPARLEMEN.COM