Tampilkan postingan dengan label UNIVERSITAS PERTAHANAN. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label UNIVERSITAS PERTAHANAN. Tampilkan semua postingan

Rabu, 24 Oktober 2012

ILMU PERTAHANAN HARUS BISA DIPELAJARI SIPIL

Ilustrasi (Istimewa)
Jihad-Defence-Indonesia -  Kajian mengenai pertahanan diusulkan untuk dikembangkan sebagai ilmu pertahanan yang bisa dipelajari oleh masyarakat luas. Dengan begitu, diharapkan ilmu pertahanan akan terus berkembang sesuai kemajuan zaman.

Rektor Universitas Pertahanan(Unhan) Syarifuddin Tippe mengatakan, dengan semakin banyak dipelajarinya ilmu pertahanan, maka akan semakin menguatkan pertahanan nirmiliter di sebuah negara.

"Ilmu pertahanan ini penting sekali. Di negara-negara maju, masalah ini sudah terbuka untuk sipil. Bahkan, bisa mempengaruhi strategi pertahanan," katanya usai membuka lokakarya tentang ilmu pertahanan di Jakarta, Selasa 23 Oktober 2012.

Dia mengungkapkan, pertahanan sebagai ilmu merupakan khasanah baru. Bahkan dalam kodifikasi ilmu yang dikeluarkan Unesco dan Dirjen Dikti, kluster ilmu pertahanan belum termasuk dalam program studi yang bisa diajarkan di perguruan tinggi.


Padahal menurutnya, secara empirik pertahanan sebagai sebuah kajian dapat disepadankan, dan sama tuanya dengan ilmu perang.

Unhan saat ini telah memiliki tujuh program studi pertahanan, yakni Strategi Perang Semesta, Manajemen Pertahanan, Ekonomi Pertahanan, Manajemen Bencana, Assimetrik Walfare, dan Peace and Conflict Resolution.

Lebih lanjut dia menegaskan, saat ini pihaknya tengah mengagas pembentukan asosiasi atau konsorsium ilmu pertahanan, yang berfungsi sebagai pusat pengembangan dan pengkajian ilmu pertahanan.

"Konsorsium ini akan membuat ilmu pertahanan bisa diajarkan di universitas umum. Nantinya konsorsium berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Agar pertahanan senantiasa dimutakhirkan sebagai ilmu," tandasnya.
Sumber : KLIK DISINI

Unhan Kaji Pembentukan Konsorsium Ilmu Pertahanan

Universitas Pertahanan Indonesia
Jihad-Defence-Indonesia - Universitas Pertahanan (Unhan) menggagas pembentukan sebuah asosiasi atau konsorsium ilmu pertahanan yang berfingsi sebagai pusat pengembangan dan pengajian ilmu pertahanan. Ini dilakukan agar pertahanan senantiasa terus dimutakhirkan sebagai ilmu. 

"Keberadaan konsorsium ini akan membuat ilmu pertahanan bisa diajarkan di universitas-universitas umum. Makin banyak yang mempelajari ilmu pertahanan, makin bagus," kata Rektor Unhan, Letjen (Purn) Syarifudin Tippe, saat membuka lokakarya ilmu pertahanan bertema "Memosisikan Kajian Pertahanan Menjadi Ilmu Pengetahuan", di Jakarta, Selasa (23/10).

Menurut dia, konsorsium nantinya akan berada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pertahanan sebagai ilmu merupakan khazanah baru. Dalam kodifikasi ilmu yang dikeluarkan Unesco dan Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayan, kluster ilmu pertahanan belum termasuk dalam program studi yang bisa diajarkan di perguruan tinggi.

Padahal, secara empirik, tambah Syarifudin, pertahanan sebagai sebuah kajian dapat disepadankan dan sama tuanya dengan ilmu perang. Kajian mengenai ilmu pertahanan sudah digali Unhan sejak 2011 dengan melibatkan para ilmuwan, praktisi, dan pemerhati pertahanan.
Sumber : KLIK DISINI

Kamis, 19 Juli 2012

Kritik Pembelian Tank Leopard, Dosen Diberhentikan


JAKARTA--MICOM: Seorang staf pengajar di Universitas Pertahanan (Unhan) diberhentikan setelah tulisannya di sebuah media cetak nasional dimuat. Tulisan tersebut berisi kritik terhadap pembelian tank Leopard dari Jerman.

Adalah Al Araf, yang merupakan dosen di Unhan dan direktur program Imparsial, yang diberhentikan mendadak setelah artikelnya tentang Leopard dimuat.

Ia mengatakan, mulai pekan ini, dirinya tidak diperkenankan mengajar dan memberi bimbingan kepada mahasiswa di Unhan.

Araf menduga Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro marah dengan tulisannya tentang pembelian tank Leopard di salah satu media massa cetak nasional. Unhan sendiri merupakan perguruan tinggi yang dibiayai oleh Kementerian Pertahanan.

Pemecatan Al Araf itu mendapatkan kritik dari anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Helmy Fauzi. Ia menyayangkan kejadian tersebut.

"Staf pengajar kan seharusnya dilindungi oleh kebebasan akademik, tapi kenapa diintimidasi seperti itu?" tanya Helmy, Rabu (18/7).

Helmy menambahkan, Menhan terkesan seperti kebal kritik dan tak menerima check and balance dari masyarakat. "Seperti antikritik. Bahkan dari DPR sendiri."

Terlepas dari preseden buruk yang terjadi, lanjut Helmy, terdapat persoalan yang lebih besar, yakni pemerintah mengabaikan konstitusi. Pasalnya, uang untuk membeli tank Leopard diambil dari dompet rakyat, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

"Ini mencederai reformasi di sektor keamanan secara menyeluruh," tukas Helmy.

Sumber : Mediaindonesia