Tampilkan postingan dengan label UPETI-PALAK. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label UPETI-PALAK. Tampilkan semua postingan

Kamis, 01 November 2012

ANGGARAN PERTAHAN TNI TAK LUPUT DARI "LAHAN SAPI PERAH" OKNUM DPR

 foto
Jihad-Defence-Indonesia - Permintaan upeti ternyata tak hanya terjadi di badan usaha milik negara. Anggaran militer pun tak luput dari kutipan anggota DPR. "Praktek ini lazim terjadi," ujar seorang pejabat militer kepada Tempo, Senin, 29 Oktober 2012.

Menurut pejabat itu, para asisten perencanaan dan anggaran (asrena) masing-masing matra TNI mengetahui modus pemerasan para politikus Senayan. "Karena mereka (asrena) yang langsung berhadapan dengan anggota Dewan.”

Namun dia menolak membeberkan modus yang dilakukan anggota Dewan meminta jatah dari institusi pertahanan. 

Namun, juru bicara TNI Angkatan Udara, Marsekal Pertama TNI Azman Yunus, membantah soal pemberian "upeti" kepada Dewan. "Saya tidak pernah menemukan, dulu saya sempat juga menangani anggaran," ucapnya.

Anggaran untuk Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, kata Azman, dibahas langsung oleh Kementerian Pertahanan. "Lagi pula anggaran kami tidak bisa dimainkan.” Sebab, anggaran yang dikucurkan digunakan untuk membeli alat utama sistem senjata dari luar negeri. "Mana berani memainkan anggaran," katanya. 

Apalagi, setiap pembahasan anggaran, ketiga angkatan tak pernah ikut dalam rapat. "Kami biasanya hadir jika berkaitan dengan hal teknis, seperti alasan mengapa memilih pesawat tertentu," ujar Azman.

Anggaran militer setiap mengalami kenaikan. Untuk tahun depan dialokasikan anggaran sebesar Rp 77,7 triliun. Jumlah ini meningkat dari tahun ini sekitar Rp 64 triliun.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Marzuki Alie mendukung langkah Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan mengungkap nama-nama anggota Dewan yang meminta dana kepada BUMN atau Kementerian dan Lembaga. "Kami dukung 1.000 persen," katanya.

Syaratnya, kata Marzuki, Dahlan harus memiliki bukti otentik bahwa anggota tersebut benar-benar melakukan "pemalakan". "Asalkan ada faktanya, dalam bentuk rekaman, SMS tentang pertemuan, apa saja," tuturnya.
Sumber : KLIK DISINI

BUMN MERPATI, PT. DI, PT. PINDAD JADI SASARAN PALA OKNUM ANGGOTA DPR ?

Merpati, PT DI, Pindad jadi sasaran palak anggota DPR?

Merpati Airlines. Merdeka.com/Arie Basuki

Jihad-Defence-Indonesia - Menteri BUMN Dahlan Iskan mengungkapkan BUMN yang mendapatkan suntikan dari APBN berupa penyertaan modal negara (PMN) 2012 menjadi sasaran pemerasan oknum DPR.
Dahlan mengakui beberapa BUMN yang pernah diminta untuk memberikan upeti kepada anggota DPR antara lain PT Merpati Nusantara Indonesia, PT Dirgantara Indonesia, dan PT Pindad Persero.
"BUMN penerima PMN 2012 bukan 2013. Anda pasti sudah tahu siapa BUMN itu," kata Dahlan seperti dilansir kantor berita Antara, saat ditemui di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis. (1/11).


Berdasarkan dokumen Kementerian BUMN, Menteri BUMN melalui surat No. S-579/MBU/2011 tanggal 31 Oktober 2011 telah menyampaikan usulan kepada Menteri Keuangan tentang alokasi dana PMN untuk BUMN strategis tahun anggaran 2012.

Adapun usulannya, antara lain PT PAL Indonesia mendapatkan PMN sebesar Rp 600 miliar, PT Pindad Persero Rp 300 miliar, PT Dirgantara Indonesia Persero Rp 400 miliar, PT Industri Kapal Indonesia Persero Rp 200 miliar, PT Merpati Nusantara Airlines Persero Rp 200 miliar, PT Garam Persero Rp 100 miliar, dan PT Kertas Leces Persero Rp 200 miliar.

Sesuai dengan surat Menteri Keuangan No. S-318/MK.06/2012 tanggal 7 Mei 2012, alokasi dana PMN kepada BUMN strategis diberikan kepada PAL Rp 600 miliar, PT Pindad Rp 300 miliar, PT DI Rp 600 miliar, PT IKI Rp 200 miliar, PT Merpati Rp 200 miliar, dan PT Garam Rp100 miliar. Sementara, Kertas Leces tidak mendapatkan suntikan dana.

Dahlan membenarkan bahwa Merpati Nusantara, Pindad, serta PT PAL pernah dimintai jatah oleh anggota dewan. "Iya mereka (BUMN) itu sering, makanya prosesnya (persetujuan) lambat," ujarnya.
Dahlan mengakui, BUMN yang akan mati sekalipun tidak lepas dari tekanan pemerasan oknum dewan, padahal BUMN tersebut termasuk kategori lemah. Bahkan, ada anggota yang kerap menelepon BUMN hingga 20 kali untuk meminta jatah. "Ada juga yang mengajari direksi agar dana bisa keluar dari vendor BUMN, bukan dari perusahaan," katanya.

Praktek meminta upeti, kata Dahlan, sudah lazim terjadi. anggota dewan tidak pandang bulu mau BUMN besar atau BUMN kecil. Berdasarkan laporan direksi BUMN, seorang oknum DPR biasanya meminta ditemui di hotel atau kafe di sekitar Senayan.
Sumber : KLIK DISINI