Tampilkan postingan dengan label PMN. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label PMN. Tampilkan semua postingan

Senin, 17 Februari 2014

DIBERI RP 2 TRILIUN,PT PAL DITAGIH KUASAI TEKNOLOGI KAPAL SELAM


Diberi Rp 2 Triliun, PAL Ditagih Kuasai Teknologi Kapal Selam

Jihad-Defence-Indonesia - Jakarta : Niat Indonesia membangun fasilitas pembuatan kapal selam di Tanah Air kini bergantung pada PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) dan PT PAL Indonesia. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendesak PPA agar bisa meyakinkan pemerintah bahwa proyek besar tersebut layak mendapat bantuan modal lewat Penyertaan Modal Negara (PMN).

Untuk mengembangkan industri kapal selam di Tanah Air, Kemenkeu dan Komisi I DPR menyetujui tambahan suntikan modal PMN senilai Rp 2 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah meminta PPA agar bisa membuktikan bahwa pembangunan infrastruktur kapal tersebut bisa membuat lebih efisien biaya operasional.
"PPA bisa meyakinkan kami nantinya akan menghasilkan outcome yaitu infrastruktur kapal selam yang bisa meghemat dan tranfer tehnologi," kata Bambang saat rapat dengar pendapat dengan komisi I DPR, di gedung DPR, Jakarta, Senin (17/2/2013).

Kemenkeu juga berpesan agar PT PAL sebagai operator fasilitas kapal selam itu harus menguasai tehnologi yang ada. Harapannya, pemberian uang negara yang dikeluarkan kepada PAL tidak akan menjadi sia-sia.
"Tidak hanya pentingnya infrastruktur secara ekonomi tapi juga kesiapan Perusahaan PT PAL mengeksekusi ini karena Rp 2 triliun tidak sedikit," ungkapnya.

Bambang menjelaskan, PMN biasanya diberikan untuk menyelamatkan perusahaan yang tengah mengalami kesulitan keuangan maupun bisnis. Sementara kucuran dana kali ini diberikan tanpa adanya kaitan dengan upaya pembenahan PT PAL.

Produsen kapal pelat merah ini memang sebelumnya sudah mengantongi dana dari pemerintah lewat skema PMN. PAL dilaporkan mendapatkan dana segar hingga Rp 2,5 triliun.
"Pada 2011, PAL dapat PMN Rp 2,5 triliun untuk menyelamatkan perusahaan, memang update PAL baik kinerjanya," ujar Bambang.

Sumber : KLIK DISINI

PENYERTAAN MODAL NEGARA HANYA UNTUK KEPENTINGAN PERTAHANAN NASIONAL

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4YO2YMlR2yHuqIkqvfeGOLRR2nOMn_dCbGfpOLtCrSowqxESwiQ4jg50XXMIPKXa-emhuPiXBGVj7H7yPfyTTfUsRfJBVFxVqtmMa-lwHzP4wmrfvQm6mOZCT3N2tytBBZgvpeoihlUlJ/s1600/Changbogo_2.jpg
Jihad-Defence-Indonesia - Jakarta : Pemerintah (Indonesia) memang mempunyai mekanisme penyuntikan modal dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) untuk menyelamatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun suntikan modal itu membuat BUMN manja.

Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan, dirinya dengan tegas menolak mekanisme PMN untuk penyelamatan BUMN.

"BUMN tidak diberi PMN untuk selamatkan perusahaan. Dampak PMN membuat manajemen manja," kata Dahlan saat rapat kerja (raker) Komisi I, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2014).

Dahlan memberikan pernyataan dalam raker Komisi I membahas PMN bagi PT PAL (Persero). BUMN ini diusulkan memperoleh suntikan dana segar mencapai US$ 250 juta. Dana PMN ini akan digunakan PT PAL sebagai pendukung pembiayaan membangun infrastruktur pengembangan dan perawatan kapal selam di Surabaya.

Menurut Dahlan, PMN saat ini hanya bisa diberikan dan diusulkan untuk tujuan khusus. PMN khusus ini ditujukan untuk kepentingan strategis nasional seperti industri pertahanan keamanan.

"Saya cantumkan PMN khusus karena kalau PMN diartikan negatif. PMN nggak ada lagi untuk selamatkan bisnis, tapi untuk bangun industri pertahanan keamanan," tegasnya.

Hal senada disampaikan Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Bambang yang hadir pada raker ini menjelaskan, usulan PMN untuk PT PAL akan dimasukan ke dalam APBN-P 2014. Namun sifat PMN ini, bukan dalam bentuk penyelamatan perusahaan. Melainkan untuk kepentingan pertahanan nasional.

"Pemerintah sudah terima usulan Kementerian BUMN terkait PMN. PMN biasanya diberikan untuk penyelamatan perusahaan yang alami kesulitan keuangan dan bisnis. PMN kapal selam ini, tidak terkait untuk selamatkan PT PAL. Karena pada tahun 2011 dan 2012, PT PAL sudah terima PMN senilai Rp 2,5 triliun. Itu hanya selamatkan perusahaan," sebutnya.

Pemerintah Siap Rogoh Rp 2,5 T untuk Produksi Kapal Selam di Surabaya

Jakarta (JDI) : Komisi Bidang Pertahanan DPR-RI dan pemerintah sepakat soal suntikan dana senilai US$ 250 juta atau kurang lebih Rp 2,5 triliun untuk memproduksi kapal selam di Surabaya.

Dana tersebut akan diberikan kepada BUMN pembuat kapal, PT PAL sebagai Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk membuat kapal selam kelas Changbogo asal Korea Selatan (Korsel).

Wakil Ketua Komisi I DPR-RI TB Hasanuddin menjelaskan bahwa pembiayaan ini akan diberikan secara bertahap. Skema PMN untuk produksi kapal selam mulai dianggarkan pada APBN-Perubahan 2014.

"Komisi I DPR-RI dan pemerintah sepakat bahwa pemenuhan kebutuhan dana penyiapan infrastruktur untuk membangun kapal selam TNI yang ke-3 di PT PAL sebesar maksimal US$ 250 juta, akan dibiayai secara bertahap dengan skema PMN dan akan mulai dianggarkan pada APBN-P tahun anggaran 2014," katanya saat Rapat Dengar Pendapat dengan Pemerintah di Jakarta (17/2/2014)

Ia menjelaskan skema PMN rencananya akan dimulai pada April tahun ini, melalui kementerian BUMN.

"Selanjutnya pemerintah dengan leading sector-nya kementerian BUMN menyediakan bridging pendanaan selama skema PMN tersebut untuk memenuhi target implementasi yang dimulai pada April 2014," katanya.

Di tempat yang sama, Menteri Pertahanan (Menhan) RI Purnomo Yusgiantoro mengatakan pembangunan infrastruktur kapal selam akan dilakukan oleh PT PAL yang bekerjasama dengan Daewoo Shipbuilding Marine Enginerering (DSME).

"Kapal selam ini akan dibuat tahap pertama 3 unit, 2 di Korea dan 1 di Indonesia, totalnya nanti akan ada 12 kapal yang dibuat," kata Purnomo.

Dalam rapat dengar pendapat yang dipimpin oleh TB Hasanuddin diikuti oleh sekitar 20-an anggota DPR. Sementara untuk para Menteri yang hadir antara lain adalah Menteri BUMN Dahlan Iskan, Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menhan Purnomo Yusgiantoro, Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Moeldoko.

Sebelumnya, satu dari tiga kapal selam kelas Changbogo yang dipesan Indonesia dari Korea Selatan (Korsel) mulai diproduksi tahun ini di Korsel. Rencananya satu unit lagi kapal selam akan dibuat di Korsel dengan melibatkan BUMN PT PAL.

Sedangkan sisanya akan dibuat di Indonesia sebagai bagian dari program transfer of technology (ToT) untuk Indonesia di galangan PT PAL, Surabaya.

Seperti diketahui Kementerian Pertahanan pada akhir Desember 2011 lalu menandatangani kontrak pengadaan tiga unit kapal selam dengan perusahaan galangan kapal asal Korea Selatan, Daewoo Shipbuilding Marine Enginerering (DSME). Tiga kapal selam ini akan segera melengkapi armada tempur TNI Angkatan Laut.

Sumber : KLIK DISINI

Kamis, 13 Juni 2013

PT. DIRGANTARA INDONESIA TOLAK KUCURAN DANA PMN UNTUK BAYAR HUTANG



Jihad-Defence-Indonesia - Jakarta : PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI) menolak usulan DPR-RI yang meminta dana penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp. 1 Triliun untuk membayar utang. PT. DI membutuhkan suntikan dana untuk menopang operasional perusahaan.

Direktur Umum dan Sumber Daya Mineral PT.DI, Sukatwikanto, Kamis 13 Juni 2013, menyatakan kucuran dana PMN akan digunakan untuk modal dan investasi. "Kalau dipakai untuk membayar utang, masa depan PT. DI akan terganggu," katanya seusai rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR-RI, di Jakarta.

Ia menjelaskan, dana PMN akan digunakan untuk investasi modernisasi mesin-mesin Rp. 700 miliar dan Rp. 300 miliar akan digunakan sebagai modal kerja. Dengan begitu, maka keuangan BUMN strategis tersebut dapat kembali sehat.

"Kalau perusahaannya sehat maka bisnis akan bangkit. Tetapi kalau dipakai untuk membayar utang maka PT. DI akan seperti dulu dan tutup. Kalau PT. DI tutup, maka teknologi yang dikuasai PT. DI saat ini akan sia-sia," katanya.

Dalam RDP dengan komisi VI, anggota DPR meminta PT. DI membayar utang terhadap 3.500 mantan karyawan sebesar Rp200 miliar yang dicicil selama periode 2007-2027 seperti diatur dalam Pakta Perdamaian. 

Dalam perjanjian tersebut, PT. DI berjanji membayar utang dengan cara dicicil sebesar Rp. 50 miliar uang muka dan Rp. 7,5 miliar per tahun selama 20 tahun. Namun, hingga saat ini PTDI baru bisa membayar utang sebesar Rp. 33 miliar kepada mantan karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Forum Komunikasi Karyawan PT.Dirgantara Indonesia (SPFKK-PTDI).

"Komisi VI DPR-RI meminta PT. DI melaksanakan pembayaran utang karyawan sebesar Rp. 54 miliar selambat-lambatnya 31 Desember 2013 seusai kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian antara PT.DI dengan SPFKK pada 23 November 2007," kata Wakil Komisi VI DPR, Erik Satrya Wardhana.

Sumber : KLIK DISINI