Tampilkan postingan dengan label PENGADAAN ALUTSISTA. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label PENGADAAN ALUTSISTA. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 27 April 2013

CEGAH KORUPSI, KEMENTERIAN PERTAHANAN RI PERKETAT PENGAWASAN PENGADAAN ALUTSISTA


Jihad-Defence-Indonesia - Jakarta : Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) sudah bertekad meniadakan peluang korupsi dalam pengadaan Alat utama sistem persenjataan (Alutsista). 

Pengawasan pengadaan diperketat. Audit juga dilakukan secara berlapis. Kalau sampai ada mark up dan penyelewengan, itu kebangetan.

Penegasan ini disampaikan Menteri Pertahanan RI  Purnomo Yusgiantoro dan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam Silaturahmi Menteri Pertahanan dengan Pemimpin Redaksi' di Gedung Jenderal M Jusuf, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Selasa (17/1/2012) malam. Dalam pertemuan ini hadir para pejabat eselon I Kementerian Pertahanan.

Dalam pemaparannya Purnomo menyampaikan antara lain mengenai alutsista yang direncanakan untuk diadakan Kemenhan. Ada anggaran Rp. 150 triliun untuk pengadaan alutsista selama lima tahun. Pengadaan alutsista ini sebagian berasal dari dalam negeri, dan sebagian lainnya dari luar negeri.

Menurut Purnomo, pengadaan alutsista dari luar negeri, termasuk 100 tank bekas Leopard dari Belanda, dilakukan secara G to G (government to government). Dengan demikian, kemungkinan permainan pengadaan proyek yang selama ini dilakukan lewat perantara bisa dihilangkan. "Pengawasan juga kami lakukan lebih ketat. Dan pengawasan ini langsung dipimpin oleh tim yang dipimpin Wakil Menteri Pertahanan (Sjafrie Sjamsoeddin)," kata Purnomo.

Sementara itu, Sjafrie Sjamsoeddin mengakui bahwa anggaran Rp. 150 triliun untuk pengadaan alutsista selama lima tahun merupakan pil pahit bagi Kemenhan. "Ini pil pahit bagi Kemenhan, tapi ini gula bagi pebisnis persenjataan," kata Sjafrie.

Pengadaan alutsista menjadi beban berat bagi Kemenhan. Karena itu, agar pengadaan alutsista ini berlangsung mulus tanpa ada korupsi dan penyelewengan, Sjafrie memberlakukan tiga kali audit. "Yaitu pre audit, current audit, dan post audit. Dengan adanya tiga lapis audit ini, maka kabangetan kalau sampai ada penyelewengan," jelas Sjafrie. Pengawasan ini juga melibatkan Irjen Kemenhan, BPKP, dan lembaga-lembaga audit lainnya.

Selain proses audit, dalam pengadaan alutsista dari luar negeri, Kemenhan juga memiliki tim survei dan tim negosiasi. "Dalam pengadaan alutsista, kalau memang ada persenjataan yang bagus, tapi tidak cocok digunakan di wilayah kita untuk apa. 

Tank Leopard misalnya, kami sudah mensurvei bahwa tank berbobot 60 ton ini cocok digunakan di pulau Jawa. Infrastruktur di Pulau Jawa juga memadai. Jadi kami tidak asal beli, kami juga harus mempertimbangkan transfer knowledge-nya," jelas Sjafrie.

Sedangkan tim negosiasi telah melakukan negosiasi harga dengan pemerintah Belanda. "Begitu pemerintah Belanda menawarkan barang, kemudian kami survei bahwa peralatan itu cocok buat negara kita, maka kami melakukan negosiasi. Negosiasi harga dilakukan antara Kementerian Pertahanan Indonesia dengan Belanda," kata Sjafrie.

Hasil negosiasi, anggaran US$ 280 juta yang seharusnya hanya bisa digunakan untuk mendapatkan 44 tank Leopard akhirnya bisa digunakan untuk membeli 100 unit tank Leopard. "Akhir bulan ini, kami akan mengirimkan tim teknis ke Belanda untuk kepentingan ini," kata dia.

Sumber : KLIK DISINI

Senin, 17 Desember 2012

MENHAN RI: TIDAK ADA YANG MENCURIGAKAN DALAM PENGADAAN ALUTSISTA


Jihad-Defence-Indonesia - Jakarta : Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro mengatakan tidak ada yang ditutupi terkait anggaran pengadaaan alutsista Kemenhan senilai Rp 678 miliar. Purnomo membantah tudingan Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam terkait adanya kongkalikong anggaran tersebut.

"Jadi dari kami tidak ada yang ditutupi, dari kami semua sudah dijelaskan," kata Menhan Purnomo Yusgiantoro kepada wartawan di Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Minggu (16/12/2012).

Purnomo mengatakan, pada saat rapat dengan DPR 10 Desember 2012 lalu, dirinya menjelaskan bahwa ususlan anggaran tersebut berasal dari Mabes TNI. Ada 3 proses dalam pengajuannya.

Pertama, proses teknis di Kemenhan sendiri, kedua proses politik di DPR. Proses kedua ini menurut Purnomo merupakan penganggaran sendiri di Kementerian Keuangan. Ketiga, verifikasi dari Wakil Menhan selaku Ketua High Level Comittee.

"Setelah itu ada surat dari kami ke DPR, menyatakan ini sudah clear and clean dengan Kemenkeu juga. Jadi proses ini kami telah sampaikan ke DPR semua waktu itu," terang Purnomo.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Keuangan memberikan tanda bintang (memblokir) anggaran Kementerian Pertahanan senilai Rp 678 miliar, atas rekomendasi surat Seskab Dipo Alam. Menteri Keuangan Agus Martowardojo, mengatakan pemblokiran itu karena masih diperlukannya penelahaan dan koordinasi di antara internal pemerintah. 

"Koordinasi itu antara lain dilakukan dengan Seskab. Kalau kami menyinggung ada dugaan mark up dan praktek yang tidak benar, memang bukan tugas dan fungsi kami untuk memahami karena ini tugas dan fungsi Kemenhan mengenai detail dan spesifikasi anggaran yang dibelanjakan," ungkapnya.

"Satu dan lain hal yang membuat kami mencabut bintang adalah masalah clearence di internal pemerintah. Kalau masih ada surat yang menanyakan tentu harus bisa clear-kan. Bintang harus dicabut, kalau dicabut nanti kami akan berkonsultasi di pimpinan," tegas Agus.

Menurutnya, meskipun anggaran dicabut dan bisa dicairkan, tetap harus melihat waktu apakah memungkinkan untuk digunakan, ini perlu ada koordinasi antara pemerintah.

"Kalau blokir dicabut, yang ditandai dengan pencabutan surat yang dikeluarkan Seskab, apakah waktu pengadaan memadai. Kami memahami dan Rp 678 miliar akan masuk Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, red)," ungkap Agus.

Sumber : KLIK DISINI