Tampilkan postingan dengan label KESEJAHTERAAN PRAJURIT. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label KESEJAHTERAAN PRAJURIT. Tampilkan semua postingan

Senin, 11 Februari 2013

DPR-KOMISI 1: PENGUATAN ALUTSISTA HARUS DIIKUTI KESEJAHTERAAN PRAJURIT


Anggota Komisi 1 Tantowi Yahya


Jihad-Defence-Indonesia - Jakarta :  
Anggota Komisi I DPR RI Tantowi Yahya mengatakan penguatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan prajurit.

"Karena sehebat apapun alutsista yang dimiliki jika tidak diikuti dengan kesejahteran prajurit maka tidak akan dimanfaatkan secara optimal," kata Tantowi Yahya pada diskusi Yellow Forum for Young Leader (YFYL) bertema "Urgensi Penguatan Sistem Pertahanan Indonesia" di Jakarta, Senin.

Menurut Tantowi, relevansi dari kesejahteraan prajurit adalah adalah militansinya, sehingga jika para prajurit TNI belum sejahtera maka dikhawatirkan loyalitas dan militansinya akan rendah.

Politisi Partai Golkar ini mencontohkan, uang lauk-pauk prajurit TNI R.p45.000 per hari atau tiga kali makan.

Jika dibandingkan dengan prajurit militer di Australia Rp.45.000 per sekali makan serta prajurit militer di Inggris Rp.50.000 per sekali makan.


"Ini menunjukkan kesejahteraan prajurit TNI baru sepertiga dari kesejahteraan prajurit di luar negeri," katanya.

Ia menambahkan, apalagi prajurit TNI yang bertugas menjaga perbatasan dan pulau-pula tak berpenduduk, hanya mendapat gaji 150 persen dari gaji standar.

"Namun gaji pokok prajurit TNI masih rendah, sehingga dengan tambahan 50 persen tetap belum sejahtera. Apalagi, di lokasi perbatasan dan pulau tidak berpenduduk fasilitasnya minim tidak seperti di perkotaan," kata Wakil Ketua Umum Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPG) ini.

Padahal, menurut Tantowi, prajurit TNI yang bertugas di wilayah perbatasan dan pulau tidak berpenduduk tantangannya jauh lebih besar.

Menurut dia, Komisi I DPR RI terus berusaha melakukan perbaikan anggaran untuk prajurit TNI.

Ia mencontohkan, anggaran Kementerian Pertahanan pada tahun 2010 sebesar Rp10,7 triliunm, sedangkan pada 2013 sebesar Rp77,7 triliun.

Anggaran tersebut, kata dia, terutama untuk mengelola wilayah perbatasan, mengelola pulau-pulau terluar, serta mengetasi konflik horizontal.

"Namun tambahan anggaran ini belum mampu memunculkan efek gentar terhadap potensi ancaman terhadap wilayah Indonesia," katanya.

Sumber : KLIK DISINI

Selasa, 14 Agustus 2012

SEIRING PENINGKATAN ANGGARAN MILITER, HARUS DIIMBANGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PRAJURIT

JAKARTA-(J-D-I) :Alokasi anggaran yang besar pada sektor pertahanan diharapkan tidak hanya untuk memperkuat alat utama sistem senjata (alutsista), tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI.

Anggota Komisi I DPR Susaningtyas Kertopati di Jakarta, Minggu (12/8), mengatakan, untuk memenuhi target kekuatan pokok minimum (minimum essential force/MEF), kondisi anggaran sekarang ini memang masih jauh dari nilai ideal.

Namun, yang lebih penting lagi sebenarnya anggaran guna membangun TNI yang kuat. "Karena itu, ini harus serius diarahkan juga untuk kesejahteraan prajurit," tandas Susaningtyas.

Dia menilai hal ini penting dilakukan untuk terus menjaga semangat juang dan mendorong peningkatan kinerja para prajurit TNI. "Bayangkan saja, alutsista kita canggih dan mahal, tapi pengawaknya hidup tidak layak karena rumah prajurit dan kesejahteraannya masih belum baik. Bagaimana prajurit punya peran perjuangan yang mantap," ungkap dia.

Anggota Fraksi Partai Hanura ini menyatakan, dibutuhkan biaya yang besar agar TNI memiliki armada pertahanan yang mumpuni. Karena itu, wajar jika kemudian pemerintah berniat menambah alokasi anggaran pertahanan. "Hanya, penambahan alokasi itu harus disiplin dengan rencana strategis untuk memenuhi MEF, jangka pendek, menengah, dan panjang," katanya.

Dia pun meminta pemerintah agar alutsista yang dibeli harus tepat guna, tepat waktu, dan sesuai rencana strategis.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku bahwa dari laporan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono terdapat penyesuaian-penyesuaian dalam rencana menuju MEF.

Karena itu, Presiden mempersilakan hal itu dilakukan selama pengadaan betul-betul diperlukan dan melengkapi kekuatan tempur TNI, kekuatan tangkal menghadapi geopolitik baru, menjaga kedaulatan, dan keutuhan wilayah.

Selain itu juga tetap dalam batas kemampuan anggaran. Presiden juga mengklaim kesejahteraan prajurit TNI sekarang ini sudah lebih layak dengan peningkatan gaji, uang lauk pauk, dan tunjangan.

Meski demikian, dia mengakui masih ada prajurit yang tidak memiliki tempat tinggal. Karena itu, akan diupayakan untuk menambah perumahan dinas bagi prajurit agar tugastugasnya tidak terganggu.

"Di sisi lain masih ada rumah dinas yang ditempati mereka yang sudah tidak aktif. Bagi mereka yang memiliki rumah dan ekonomi baik,lebih baik rumah dinasnya diserahkan karena memang akan digunakan," imbau SBY.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan, permasalahan perumahan prajurit merupakan salah satu masalah yang pelik. Kebutuhan rumah cukup banyak sehingga memerlukan anggaran yang cukup besar. Sedangkan, kemampuan anggaran pemerintah di bidang pertahanan terbatas.

Sejauh ini rumah negara yang diperuntukkan bagi prajurit dan PNS Kemhan/TNI masih jauh dari ideal. Dari 427.866 unit kebutuhan perumahan, baru tersedia 192.823 unit atau masih kurang 241.929 unit.

Itu pun tidak semuanya dihuni anggota aktif. "Rinciannya yang dihuni anggota aktif 158.705 unit,dihuni purnawirawan 27.460 unit, penghuni lainnya 6.658 unit," papar dia.
Sumber : SuaraKarya

Senin, 13 Agustus 2012

KOMISI 1 : KESEJAHTERAAN PRAJURIT PERLU DIPERHATIKAN

 
JAKARTA - Jihad-Defence-Indonesia, Alokasi anggaran yang besar pada sektor pertahanan diharapkan tidak hanya untuk memperkuat alat utama sistem senjata (alutsista), tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI.
Anggota Komisi I DPR Susaningtyas Kertopati di Jakarta, Minggu (12/8), mengatakan, untuk memenuhi target kekuatan pokok minimum (minimum essential force/MEF), kondisi anggaran sekarang ini memang masih jauh dari nilai ideal.
Namun, yang lebih penting lagi sebenarnya anggaran guna membangun TNI yang kuat. "Karena itu, ini harus serius diarahkan juga untuk kesejahteraan prajurit," tandas Susaningtyas.
Dia menilai hal ini penting dilakukan untuk terus menjaga semangat juang dan mendorong peningkatan kinerja para prajurit TNI. "Bayangkan saja, alutsista kita canggih dan mahal, tapi pengawaknya hidup tidak layak karena rumah prajurit dan kesejahteraannya masih belum baik. Bagaimana prajurit punya peran perjuangan yang mantap," ungkap dia.
Anggota Fraksi Partai Hanura ini menyatakan, dibutuhkan biaya yang besar agar TNI memiliki armada pertahanan yang mumpuni. Karena itu, wajar jika kemudian pemerintah berniat menambah alokasi anggaran pertahanan. "Hanya, penambahan alokasi itu harus disiplin dengan rencana strategis untuk memenuhi MEF, jangka pendek, menengah, dan panjang," katanya.
Dia pun meminta pemerintah agar alutsista yang dibeli harus tepat guna, tepat waktu, dan sesuai rencana strategis.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku bahwa dari laporan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono terdapat penyesuaian-penyesuaian dalam rencana menuju MEF.
Karena itu, Presiden mempersilakan hal itu dilakukan selama pengadaan betul-betul diperlukan dan melengkapi kekuatan tempur TNI, kekuatan tangkal menghadapi geopolitik baru, menjaga kedaulatan, dan keutuhan wilayah.
Selain itu juga tetap dalam batas kemampuan anggaran. Presiden juga mengklaim kesejahteraan prajurit TNI sekarang ini sudah lebih layak dengan peningkatan gaji, uang lauk pauk, dan tunjangan.
Meski demikian, dia mengakui masih ada prajurit yang tidak memiliki tempat tinggal. Karena itu, akan diupayakan untuk menambah perumahan dinas bagi prajurit agar tugastugasnya tidak terganggu.
"Di sisi lain masih ada rumah dinas yang ditempati mereka yang sudah tidak aktif. Bagi mereka yang memiliki rumah dan ekonomi baik,lebih baik rumah dinasnya diserahkan karena memang akan digunakan," imbau SBY.
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan, permasalahan perumahan prajurit merupakan salah satu masalah yang pelik. Kebutuhan rumah cukup banyak sehingga memerlukan anggaran yang cukup besar. Sedangkan, kemampuan anggaran pemerintah di bidang pertahanan terbatas.
Sejauh ini rumah negara yang diperuntukkan bagi prajurit dan PNS Kemhan/TNI masih jauh dari ideal. Dari 427.866 unit kebutuhan perumahan, baru tersedia 192.823 unit atau masih kurang 241.929 unit.
Itu pun tidak semuanya dihuni anggota aktif. "Rinciannya yang dihuni anggota aktif 158.705 unit,dihuni purnawirawan 27.460 unit, penghuni lainnya 6.658 unit," papar dia. (Feber S)

Sumber : http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=309345