Tampilkan postingan dengan label TOLAK HIBAH HERCULES AUSTRALIA. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label TOLAK HIBAH HERCULES AUSTRALIA. Tampilkan semua postingan

Jumat, 06 Juli 2012

TBH: 'Hentikan Pembelian Rongsokan Alutsista dengan Uang Rakyat'


(MDN), Senayan - Hibah empat unit pesawat Hercules C 130 yang diterima Presiden SBY dalam kunjungannya di Australia hingga kini belum mendapat persetujuan DPR RI. Padahal sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, hibah semacam itu mesti disetujui DPR.
 
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin mengaku heran dengan keputusan pemerintah menerima hibah tersebut. Sebab, empat unit pesawat yang akan dihibahkan oleh Australia kondisinya tidak laik terbang sehingga perlu biaya perbaikan sebesar 60 juta dollar AS atau 15 juta dollar AS per unit. Sementara dalam waktu bersamaan, Australia juga menawarkan enam unit pesawat sejenis yang laik terbang dengan total harga 90 juta dollar AS atau rata-rata 15 juta dollar AS per unit.

"Artinya, harga jual dan harga hibah sama. Dengan uang 150 juta dollar AS sebaiknya kita membeli saja Hercules baru sebanyak lima unit," kata Tubagus Hasanuddin melalui pesan singkat, Jumat (6/7). Pembelian pesawat baru diyakini bakal menghemat biaya pemeliharaan. Pesawat baru juga relatif lebih aman karena jam terbangnya masih rendah.

Di sisi lain Indonesia juga mendapatkan penawaran dari Korea Selatan untuk diberi hibah pesawat F5 yang sudah "grounded" alias dilarang terbang.

Menurut Hasanuddin, hibah seperti ini sangat tidak efisien dan ujungnya hanya akan jadi beban bagi TNI.  Pensiunan militer ini mencontohkan hibah kapal tempur dari eks Angkatan Laut Jerman Timur. Puluhan unit kapal tempur itu sama sekali tidak memperkuat armada TNI AL. Sebaliknya, justru jadi beban karena biaya angkut dari Jerman dan perawatannya terbilang besar.

"Saya berharap agar pembelian rongsokan alutsista dengan uang rakyat seperti ini segera dihentikan," ujarnya.

Sumber: Jurnal Parlemen

Friday, July 6, 2012 Ahli LIPI: Tolak Hibah Hercules Bekas, Beli Baru

C-130H Hercules. (Foto: Australia DoD)

6 Juli 2012, Jakarta: Staff Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI Jaleswari Pramodhawardani mengatakan pemerintah lebih baik membeli pesawat hercules yang baru daripada menerima hibah. Sebab, pemberian hibah itu justru merugikan pemerintah.

"Kalau saya menilainya pemerintah harusnya membeli saja, jangan menerima hibah tersebut,"ujarnya dalam talk show DPD RI di Jakarta, Jumat (6/7).

Sebab, kata dia hibah pesawat itu justru akan menelan banyak anggaran. Bayangkan saja, untuk membawanya ke Indonesia saja diperlukan biaya yang tidak sedikit juga anggaran perbaikannya.

Sehingga, pemberian hibah ini menurutnya harus dipelajari benar-benar oleh pemerintah dan harus hati-hati. Karena ini, jelas Jelaswari bukan hanya persoalan anggaran tapi, juga pemerintah harus menilai kondisi dan kegunaan pesawat itu sendiri.

"Pemberian hibah itu juga membuat anggaran membengkak dan harus berhati-hati soal apa dan bagaimana kondisinya,"jelasnya.

Terlebih, Jelaswari juga menilai pemerintah dalam hal ini DPR harus mengkaitkan hibah pesawat ini apakah bisa memajukan pembangunan Indonesia atau tidak.

Dia juga menjelaskan, bahwa pemerintah terkesan kurang tegas dalam menolak hibah tersebut. Padahal, seharusnya kata dia, kita harus tegas dalam memutuskan dengan melihat keadaan alutsista, tapi pengawasan berlapis juga penting, karena ini menyangkut urusan negara.

"Kita harus tegas memutuskan, apakah kita menerima hibah atau membeli,"jelasnya.

Sumber: Republika

TB Hasanuddin: Mendesak Pemerintah Menolak Hibah Hercules Australia


C-130H Hercules A97-009. 36 Squadron dan 37 Squadron Royal Australia Air Force (RAAF), dua skuadron yang mengoperasikan C-130 Hercules. 36 Sqd mengoperasikan 12 C-130H Hercules diterima 1978 dan 37 Sqd mengoperasikan 12 C-130J Hercules diterima 1999. Kedua skuadron kemudian dimeger pada 17 November 2006. 36 Sqd menyerahkan 12 C-130H ke 37 Sqd, selanjutnya mengoperasikan 5 C-17 Globemaster. (Foto: Australia DoD)

6 Juli 2012, Jakarta: Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin mendesak agar pemerintah menolak hibah empat unit pesawat Hercules C 130 dari Australia. Menurut informasi empat pesawat yang dihibahkan itu tidak laik terbang.

Bahkan, pemerintah perlu melakukan perbaikan dengan biaya sekitar 60 juta dolar AS, atau 15 juta dolar AS per unit.

''Aneh memang, karena dalam waktu yang sama Australia juga menawarkan enam buah pesawat sejenis dan dalam kondisi siap operasional seharga 90 juta dolar AS atau 15 juta dolar AS per unit,'' tut dia, Jumat (6/7).

Artinya, tambah dia, harga jual dan harga hibah sama. Malah, dengan uang 150 juta dolar AS sebaiknya pemerintah membeli lima unit Hercules baru.

Dengan pertimbangan, kondisi pesawat yang baru dapat melakukan penghematan dari biaya pemeliharaan. Serta usia pakai (jam terbang) yang lebih banyak dan lebih aman digunakan.

Sebelumnya dalam kunjungannya ke Australia, Presiden SBY menerima empat pesawat hibah berjenis Hercules C 130. Hingga kini hibah itu belum mendapat restu DPR.

''Sesuai pasal 23 ayat (1) UU Nomor 17/2003 tentang keuangan negara, disebutkan hibah atau menerima hibah dari pemerintah/lembaga asing harus dengan persetujuan DPR,'' pungkas politisi PDIP itu.

Indonesia Terima Banyak Hibah Alutsista Rongsokan

Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mensinyalir banyak hibah alutsista yang diterima Indonesia berupa 'barang rongsokan'. Politisi dari PDIP ini mengatakan selain hibah pesawat Hercules C-103 dari pemerintah Australia baru-baru ini, sebelumnya banyak hibah yang tidak laik pakai.

''Menurut informasi Indonesia juga ditawari belasan pesawat F5 yang sudah di-grounded dari Korea Selatan. Hibah-hibah seperti ini sangat tidak efisien dan ujung-ujungnya hanya akan menjadi beban untuk TNI,'' ujar Tubagus.

Sebagai contoh, ia menyebutkan puluhan kapal tempur yang diterima dari bekas angkatan laut Jerman Timur yang kini hanya menjadi beban. Padahal seharusnya, pemerintah fokus untuk memperkuat kekuatan Angkatan Laut.

''Padahal biaya membawa dari Jerman dan kemudian memeliharanya juga sangat besar. Makanya, pemerintah harus menghentikan pembelian rongsokan dengan uang rakyat,'' terang Tubagus.

Tubagus menegaskan menolak hibah empat pesawat Hercules dari Australia karena menurutnya empat pesawa itu tidak laik pakai. Indonesia justru harus mengeluarkan banyak dana untuk memperbaikinya.

Sumber: Republika