Tampilkan postingan dengan label PERAIRAN NATUNA. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label PERAIRAN NATUNA. Tampilkan semua postingan

Selasa, 30 April 2013

SAATNYA RI PERKUAT NATUNA



Jihad-Defence-Indonesia - Jakarta : Ambisi ekspansi klaim teritorial Cina sudah menampakkan inkubasinya dan mulai memberikan rasa gerah pada negara di sekitarnya yang berseteru. Sepertinya dia tidak peduli dengan protes negara tetangganya antara lain Jepang, Vietnam, Filipina dan Malaysia. Cina sedang giat membangun kekuatan milternya dan bercita-cita menjadi kekuatan berkemampuan serbu. Kemampuan untuk itu sudah di depan mata. Manuver armada angkatan lautnya di Laut Cina Selatan sudah membuat Filipina, Vietnam dan Malaysia berteriak kencang. 

Salah satu halaman yang diperebutkan itu adalah perairan Natuna yang notabene adalah pagar terdepan teritori Indonesia. Jika terjadi tawuran (Konflik) bersenjata di halaman itu bukan mustahil pagar rumah kita kena imbas bahkan ikut diobrak abrik (Hancurkan). Nah karena ini menyangkut pagar kehormatan bangsa tentu jalan terbaik adalah memperkuat pagar tadi dengan konstruksi “beton bertulang”. Maksudnya pengawal republik dan sejumlah persenjataannya wajib digelar di bumi Natuna. Tidak hanya alat pandang dengar berupa satuan radar dan satuan intelijen tok, tapi alat pemukulnya juga harus ikut dibawa dan disandingkan disana. 

Peta hotspot lidah naga Cina


Perwujudannya bisa berupa peningkatan status Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Natuna menjadi pangkalan utama (Lantamal) dan menjadi salah satu basis kehadiran sejumlah KRI striking force. Demikian juga dengan Pangkalan Udara (Lanud) Ranai sudah harus tersedia dan menginap ditempat sejumlah jet tempur dan pesawat intai maritim untuk memberikan nilai kewibawaan pada pagar bertulang tadi. Angkatan darat diwajibkan pula menggelar satuan arhanud dengan kemampuan rudal SAM jarak sedang. 

Lho emang kita mau perang. Jawabnya tidak. Kehadiran satuan tempur TNI di Natuna justru untuk menjaga agar tidak terjadi konflik sekaligus menjaga kehormatan dan kedaulatan teritori NKRI. Kehadiran sejumlah KRI di Natuna diyakini mampu mengefisienkan biaya operasi patroli gugus keamanan laut atau gugus tempur laut karena dukungan logistik dan amunisi lebih dekat. Tidak seperti sekarang jika satuan patroli tadi melakukan tugasnya, jarak tempuh dan dukungan logistik dari Tanjung Pinang dan Jakarta menjadi bengkak karena jauhnya jarak dan harus isi ulang logistik. Demikian juga dalam hal kecepatan reaksi diperlukan waktu minimal 4 hari untuk sampai di Natuna. 

Pergelaran milter dalam ukuran global ketika terjadi perang dingin antara NATO dan Pakta Warsawa, puluhan ribu prajurit dan alutsista (Senjata) di sepanjang garis perbatasan kedua blok cukup mencengangkan. Ribuan MBT, Artileri, Rudal, Jet Tempur, Kapal Perang pada siaga semuanya tapi toh tidak terjadi insiden apalagi konflik terbuka sampai akhirnya salah satu blok militer itu bubar jalan. Jadi gelar militer itu justru memberikan rasa enggan untuk memulai atau mengganggu. Natuna harus dilihat dalam perspektif itu. Perspektif lain adalah kandungan minyak dan gas bumi di kawasan itu yang sangat besar. Itu harus dilindungi. 

Masjid Raya Natuna, luar biasa


Sebenarnya ada dua nilai tambah yang diperoleh dengan memperkuat Natuna sebagai basis militer gabungan setingkat brigade. Selain untuk menjaga kewibawaan teritori dari klaim Cina juga menjadi kekuatan yang mampu melakukan blokade militer dari pergerakan militer negara tetangga yang berkepentingan dengan klaim Ambalat. Pergerakan armada angkatan laut negara jiran yang hendak menuju Ambalat jika terjadi konflik terbuka akan mampu dihadang oleh armada barat TNI-AL yang berada di Natuna dan Tanjung Pinang. 

Perkuatan angkatan laut dengan membentuk tiga armada tempur tentu sangat diharapkan. Lebih dari itu pengisian KRI striking force adalah formula utamanya yang akan memberikan nilai kekuatan gebuk armada. Saat ini sedang disiapkan penambahan kekuatan. PT PAL dan galangan kapal swasta dalam negeri sedang membangun sedikitnya 20 kapal perang berbagai jenis. Dengan Belanda sedang dibangun 2-3 kapal perang jenis PKR, sementara 3 kapal perang second ex Brunai jenis korvet sedang dipoles sebelum datang di tanah air. Demikian juga dengan pengerjaan 3 kapal selam Changbogo di Korea Selatan sedang dalam proses. 

Sejalan dengan pengembangan armada angkatan laut dan pembentukan Kogabwilhan maka Natuna sangat diharapkan menjadi salah satu opsi untuk basis kekuatan militer dengan alutsista pemukulnya. Natuna diyakini akan masuk Kogabwilhan I dengan Sumatera sebagai induknya dan Medan sebagai “Markas besarnya”. Lantamal yang ada di armada barat saat ini adalah Tanjung Pinang, Belawan, Padang dan Jakarta. Secara geografi posisi Tanjung Pinang adalah yang terdekat dengan Natuna meski masih harus berlayar sejauh 550 km jarak udara. 

Oleh sebab itu diperlukan peningkatan status Natuna dengan menjadikannya sebagai pangkalan utama TNI-AL. Kecepatan reaksi salah satu argumennya. Misalnya ada pergerakan armada angkatan laut negara asing di perairan utara Natuna maka satuan KRI yang ada di Lantamal Natuna lebih cepat mengantisipasinya. Itu aspek teknis operasionalnya. Lebih dari itu dari aspek strategis menempatkan satuan pemukul KRI, rudal SAM dan jet tempur di kawasan Natuna tentu memberikan nilai kewibawaan bagi bangsa ini. Sudah saatnya kita memperkuat Natuna dan TNI memang harus tampil gagah menjaga kewibawaan negeri ini.

Sumber : KLIK DISINI

Jumat, 15 Februari 2013

KAPAL PERANG ASING SERING MELINTASI PERAIRAN NATUNA



Headline

Jihad-Defence-Indonesia - BATAM : Kapal-kapal perang negara asing diduga sering melintas di Perairan Natuna, namun terkadang tidak terpantau. Untuk itu pemerintah pusat diminta memperketat pengawasan dan tidak menganggap sepele hal tersebut. Sebab, peristiwa ini semakin menunjukkan bahwa perairan Natuna memiliki nilai geopolitik yang tinggi.

Kepala Bakesbanglinmaspol Pemkab Anambas, Baharuddin Thalib, yang pernah bertugas di Pulau Subi, Natuna ini mengatakan hal itu kepada wartawan beberapa waktu lalu di Batam.

Kata Baharuddin perairan Natuna yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan ini selalu diincar oleh negara asing, atau banyak negara yang sangat berkepentingan dengan wilayah tersebut. Apalagi, lanjutnya, konflik kepemilikan Pulau Spratly yang diperebutkan Cina, Filipina, Vietnam dan Taiwan belum juga tuntas.

Meski demikian ia menambahkan, melintasnya kapal perang di perairan Natuna itu sekaligus menunjukkan upaya kekuatan negara asing di Laut Cina Selatan. Apalagi jalur laut ini memang jalur strategis.

Meski demikian di sisi lain, Baharuddin justru memuji TNI di lapangan yang setiap saat melakukan pencegahan bila kapal-kapal perang asing sudah masuk ke perairan Natuna.

Di tempat terpisah, Bupati Natuna Drs H Ilyas Sabli mengatakan, wilayah Natuna hingga saat ini masih aman dan terkendali. Belum ada gejolak ataupun tekanan dari negara asing.

"Saya pastikan Natuna ini masih sangat aman dan sangat terkendali, karena selama ini kan kita tahu bersama belum ada gejolak maupun tekanan yang berasal dari luar,” katanya tegas.

Meski demikian jika ada isu peraiaran Natuna rawan diklaim negara asing, Ilyas mengaku hingga saat ini belum ada tanda-tanda yang menunjukkan perairan Natuna sebagai daerah rebutan negara luar.

"Saya rasa kalau ada negara asing yang mengklaim peraiaran Natuna akan dikuasai mereka, itu hanya sekedar isu. Natuna ini masih sangat aman sekali. Belum ada tanda-tanda yang kita lihat yang berdampak pada konflik antar negara," ujarnya.

Namun demikian lanjut Ilyas, bagaimanapun juga informasi maupun isu konflik tersebut adalah untuk membangun semangat Kesatuan Republik Indonesia khususnya dikalangan masyarakat Natuna.

"Walaupun itu hanya sekedar isu, tapi kita semua mesti mengambil pelajaran seraya berbenah diri dengan cara membangun kekuatan baik ekonomi, pengetahuan, keterampilan dan lain sebagainya, sehingga kita benar-benar kuat untuk menghadapi gejolak yang datang dari luar,” paparnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Juni 2009 lalu, kapal induk USS Ronald Reagen, dua kapal destroyer, dua kapal frigate, satu tanker minyak memasuki kawasan alur laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Lokasi tepatnya di antara perairan Pulau Laut dan Pulau Subi, Natuna. Meski demikian kebaradaan enam kapal itu terlacak monitor Satuan Radar 212 TNI-AU di Batam.

TNI AU pun langsung berkoordinasi dengan TNI AL Ranai dengan menerbangkan pesawat cassa TNI-AL untuk mengintai keenam kapal perang AS tersebut. Hasilnya, keenam kapal dengan persenjataan lengkap dan serba otomatis itu memang berjalan beriringan di perairan Indonesia.

Tanpa melakukan tindakan apa pun, pesawat pengintai TNI-AL terus memantau pergerakan iring-iringan kapal perang AS itu. Setelah tiga jam mengintai, tanpa disadari sebuah helikopter puma AS mendekati pesawat pengintai tersebut.

Sempat terjadi perdebatan. Namun, tidak berlangsung lama karena perlahan-lahan iring-iringan kapal perang AS itu menjauh dari perairan Indonesia.

Dari hasil pengintaian tersebut diperoleh data bahwa iring-iringan kapal perang AS terdiri atas kapal induk USS Ronald Reagen, dua kapal destroyer, dua kapal frigate, satu tanker minyak. Kapal induk USS Ronald Reagan itu mengangkut puluhan pesawat tempur.

Keberadaan enam kapal perang AS di Laut China Selatan itu sekaligus menunjukkan upaya AS untuk melakukan kontrol kekuatan Cina di Laut China Selatan. Sebab Cina sudah mengarah kepada kekuatan adi daya. Sehingga AS perlu melakukan perimbangan kekuatan di Laut Cina Selatan. Apalagi jalur laut ini memang jalur strategis. 

Sumber : KLIK DISINI

Kamis, 31 Januari 2013

TNI-AL PERKETAT PENGAMANAN PERAIRAN NATUNA



Jihad-Defence-Indonesia - JAKARTA : Sesuai instruksi Panglima TNI, Laksamana Agus Suhartono, TNI AL akan memperketat pengamanan di Laut Natuna. Pengamanan di perairan Natuna merupakan penguatan untuk mengatasi konflik yang semakin meningkat di Laut China Selatan. "Eskalasi di Laut China Selatan dan Laut Sulawesi meningkat," kata Kepala Staf TNI AL (Kasal), Laksamana Madya Marsetio, di sela-sela Rapat Pimpinan TNI AL di Mabes TNI AL Cilangkap, Jakarta, Kamis (31/1). 

Untuk pengamanan di perairan Natuna, TNI AL bahkan meminta Armada RI Kawasan Barat mengalihkan pengawasan dari Selat Malaka ke Natuna. Natuna merupakan perairan yang sangat dekat dengan Laut China Selatan sehingga potensi konfliknya semakin besar. 

Menurut Kasal, mengingat sangat pentingnya pengamanan di perbatasan Laut China Selatan, Rapim TNI AL menghadirkan Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri, Linggawati Hakim. "Beliau banyak berbicara tentang diplomasi perbatasan," ujar dia. 

TNI AL juga mengundang Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Triyono Budi Sasongko. Triyono banyak berbicara mengenai pengelolaan wilayah perbatasan. Marsetio mengatakan kehadiran perwakilan dari perwakilan Kemlu dan BNPP itu sangat diperlukan untuk menyatukan pengetahuan para perwira mengenai perkembangan di perbatasan, khususnya di Laut China Selatan dan Blok Ambalat. 

Sebelumnya, Panglima TNI, Laksamana Agus Suhartono, menyatakan semenjak China mengklaim sembilan titik daerah penangkapan ikan tradisional di sekitar Laut China Selatan, TNI bersiaga. "Kita perlu hati-hati menyikapi klaim tersebut. Jangan sampai berubah menjadi klaim wilayah," jelas Agus. 

Indonesia sebenarnya sudah melayangkan nota protes ke Pemerintah China soal klaim tersebut, namun belum ada tanggapan. Akan tetapi, Agus menyatakan, hingga kini, patroli TNI di kawasan itu belum menemukan kembali kapal China yang menangkap ikan di perairan Natuna. Meski begitu, pemerintah tetap berkomitmen membangun sistem pertahanan di Laut Natuna. 

"Kita akan memperkuat TNI AL, TNI AD, dan TNI AU di sana," ujar dia. Di sisi ekonomi, pemerintah juga membangun fasilitas perikanan di sana bekerja sama dengan negara ASEAN lain. 
Sumber : KLIK DISINI