Tampilkan postingan dengan label MENHAN RI-PURNOMO Y. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label MENHAN RI-PURNOMO Y. Tampilkan semua postingan

Kamis, 11 Oktober 2012

MENHAN RI-PURNOMO Y: SKUADRON UAV AKAN DI KALABORASIKAN DENGAN BUATAN DALAM DAN LUAR NEGERI

Jihad-Defence-Indonesia - Impian Kementrian Pertahanan Republik Indonesia bersama TNI AU untuk membentuk Skadron UAV hampir menjadi kenyataan. Dalam waktu dekat, UAV asal Filipina yang perencanaan pengadaannya telah lama digodok, akan segera tiba. "Telah disetujui DPR dan tanda bintang telah dicabut", jelas KSAU Marsekal Imam Sufaat, saat jumpa pers seusai menyaksikan demo terbang Pesawat Tanpa Awak buatan BPPT-Balitbang Kemhan, di Lanud Halim Perdana Kusumah Jakarta, Kamis 11 Oktober pagi.
 (photo: defenseindustrydaily)
  Lebih jauh, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro juga menjelaskan, Skadron UAV itu nantinya berisikan campuran antara UAV buatan luar negeri dan dalam negeri, seperti yang tengah dikembangkan oleh BPPT. "Ibaratnya seperti TNI AU punya pesawat hercules yang memiliki kemampuan besar, namun juga punya yang lebih kecil seperti CN-235", kata Menhan menganalogikan. Selain itu, pembelian UAV dari luar negeri juga dibutuhkan untuk mengembangkan kemampuan UAV buatan dalam negeri. Sesuai Undang Undang Industri pertahanan dalam negeri, maka setiap pembelian alutsista dari luar negeri diharuskan adanya alih teknologi.
Sesuai data yang dimiliki redaksi ARC, UAV asal filipina itu memiliki spesifikasi daya tahan terbang hingga 20 jam, jarak tempuh mencapai 300 km serta daya angkut 110 kg. Serta memiliki kemampuan terbang autonomus dan manual. Hingga saat ini Dinas penelitian maupun industri dalam negeri belum memiliki kemampuan seperti yang diinginkan TNI AU tersebut.
Menhan juga menambahkan Skadron UAV itu nantinya akan ditempatkan di perbatasan, namun lokasi pastinya dirahasiakan. Salah satu tugas Skadron UAV itu nantinya adalah berpatroli di sekitar Selat Malaka.
Sumber : KLIK DISINI

Selasa, 09 Oktober 2012

Menhan RI-Purnomo Y : Yakin Pencairan Dana Alutsista Maksimal

Jihad-Defence-Indonesia - Jakarta: DPR berkomitmen mendukung pencairan dana on top (dana yang tak diambil dari APBN, tapi langsung dianggarkan Bappenas) untuk penguatan alat utama sistem senjata (alutsista). Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengajukan dana on top pada 2013 sebesar 18,3 triliun rupiah.

"Asalkan untuk kepentingan alutsista, kami prinsipnya no problem. Apalagi itu sudah diprogram hingga 2014 mendatang," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin, di Jakarta, Senin (8/10). Permintaan pengajuan dana itu masih dibahas di Badan Anggaran DPR. "Kami di Komisi I tinggal memastikan, kalau ada penyesuaian dana on top dari Banggar, penyesuaiannya berapa?" kata Tubagus.

Total dana on top alutsista yang dianggarkan pemerintah dari 2010 hingga 2014 sebesar 57 triliun rupiah. Dana itu sebagai tambahan untuk memenuhi kekuatan pokok minimal (minimum essential forces) untuk periode lima tahun itu sebesar 156 triliun rupiah. Dana itu terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014 sebesar 99 triliun rupiah dan dana on top sebesar 57 triliun rupiah.

Kemhan menargetkan bisa mengadakan 45 jenis alutsista dari anggaran tersebut untuk Mabes TNI, TNI AD, TNI AU, dan TNI AL. Jumlah itu setara dengan 30 persen kekuatan MEF. Adapun MEF sendiri ditarget tercapai pada 2024 mendatang. Sebanyak 14 jenis alutsista di antaranya diperuntukkan bagi TNI AU, yang terdiri dari lima jenis pesawat tempur, tiga jenis pesawat angkut, dua jenis helikopter, dua jenis pesawat latih, serta beberapa jenis pesawat tanpa awak dan alutsista udara lain di luar radar.

Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, justru sedikit pesimistis semua dana on top bisa cair pada 2014. "Kementerian Pertahanan seharusnya mengajukan dana on top pada 2013 lebih besar lagi karena dana tersisa masih besar. Minimal diajukan 22 triliun rupiah agar bisa terserap maksimal," kata Mahfudz.

Menanggapi hal itu, Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, optimistis dana on top bisa maksimal dipergunakan hingga 2014 mendatang. "Hingga 2013 sudah cair 29 triliun rupiah. Sisanya saya optimistis bisa dicairkan pada 2014 mendatang," kata Purnomo.

Adapun rincian dana on top yang sudah cair, antara lain hingga 2012 ini keluar sebesar 17 triliun rupiah, lalu pada 2013 diajukan sebanyak dua kali masing-masing sebesar 6 trilun rupiah. Sisanya sebesar 28 triliun rupiah akan dicairkan pada 2014. "Kita upayakan untuk bisa cair semua," ujar Purnomo.

Dengan demikian, target men capai 30 persen kekuatan MEF pada 2014 bisa tercapai. Menhan bahkan optimistis bisa melampaui target MEF hingga 40 persen di masa akhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Ini karena kita banyak ditawarkan alutsista hibah dari negara lain," kata dia. Hibah 24 pesawat tempur F-16 dari Amerika Serikat dinilai sangat signifikan menggenjot target pemenuhan MEF.
Sumber : KLIK DISINI

Rabu, 03 Oktober 2012

MENHAN RI-PURNOMO Y : TERIMA KUNJUNGAN DUBES EKUADOR UNTUK RI

Jihad-Defence-Indonesia - JAKARTA : Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Rabu (3/10), menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Ekuador untuk Indonesia Mr Alberto Calderon Ledesma di Kantor Kemhan, Jakarta. 

Dalam pertemuan ini Dubes Ekuador untuk Indonesia menjelaskan ketertarikan negaranya untuk belajar dari Indonesia mengenai penyiapan Pasukan Penjaga Perdamaian. Hal ini menindaklanjuti pembicaraan kedua Kepala Negara saat kunjungan Presiden RI ke Ekuador Juni lalu. 

Salah satu bahasan dalam pertemuan tersebut adalah keterlibatan Indonesia dalam peacekeeping operation. 

Dubes Ekuador berharap dapat mengembangkan kerjasama pertahanan kedua negara diantaranya dalam hal penyiapan dan peningkatan kemampuan pasukan penjaga perdamaian. Menhan Purnomo Yusgiantoro pada dasarnya menerima baik kemungkinan kerjasama dalam hal pelatihan pasukan penjaga perdamaian antara kedua negara. 

Dalam pertemuan ini Menhan didampingi oleh Stah Ahli Menhan Bidang Keamanan Mayjen TNI Hartind Asrin dan Kepala Biro TU Setjen Kemhan Brigjen TNI Herry Noorwanto.
Sumber : KLIK DISINI

Selasa, 02 Oktober 2012

MENHAN RI-PURNOMO Y : RAKER DENGAN KOMISI 1-DPR RI BAHAS ANGGARAN 2013


Jihad-Defence-Indonesia - JAKARTA : Menteri Pertahanan RI, Purnomo Yusgiantoro didampingi Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Marsdya TNI Eris Herryanto, S.IP, M.A, dan Kepala Staf Angkatan, Senin (1/10).

Menghadiri rapat kerja dengan komisi I DPR RI, di Jakarta, Raker ini dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq dan membahas Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) Kemhan dan TNI tahun 2013 
Sumber : KLIK DISINI

RI BUTUH CYBER ARMY TNI

Jihad-Defence-Indonesia - JAKARTA : Serangan melalui dunia maya tanpa harus menghadirkan kekuatan militer secara fisik di negara lawan, telah menjadi trend baru dalam perang modern di abad-21. Karenanya, Indonesia perlu mempersiapkan kekuatan cyber army atau prajurit cyber yang terdiri dari individu-individu terampil serta ahli dalam cyber warfare, yang dituangkan dalam konsep Pembangunan National Cyber Defense, sebagai garda terdepan dalam menjawab tantangan perang informasi.
 
Demikian diungkapkan Menteri Pertahanan (Menhan) RI Purnomo Yusgiantoro pada sambutan sekaligus membuka secara resmi Sarasehan National Cyber Defense, di Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI, Jakarta, Selasa (2/10).

Dengan terbentuknya National Cyber Defense, kata Menhan melanjutkan sambutannya, pembangunan kapasitas nasional dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional terhadap berbagai ancaman dari dunia cyber akan dapat lebih ditingkatkan.Namun di sisi lain, pembangunan infrastruktur perlu juga segera direalisasikan secara terintegrasi, khususnya pembangunan di lingkungan Kemhan RI dan TNI.

Hal itu juga diharapkan sebagai modal dasar dalam rangka penyiapan konsep dan pembangunan awal atau Back Bound Cyber Defense yang komprehensif, mengingat sejauh ini pembangunan konsep Cyber Defense masih bersifat sektoral atau belum menyeluruh sebagai satu kesatuan National Cyber Defense.

Senada dengan pernyataan Menhan, Rektor Universitas Pertahanan (Unhan) Dr. Syarifudin Tippe, M.Si mdnyampaikan dalam laporan kesiapan pelaksanaan kegiatan, bahwa penyelenggaraaan acara Sarasehan National Cyber Defense merupakan refleksi kekuatiran pada tataran operasional akan ancaman dunia cyber. Sehingga, kondisi tersebut merupakan satu konteks kekinian yang tidak harus dianggap sebagai persoalan biasa, karena dalam era informasi segala perubahan terjadi secepat kedipan mata.

Sarasehan yang berlangsung sehari dan diikuti peserta dari Kemhan, Mabes TNI, Angkatan serta instansi lain yang terkait, mengambil tema Implementasi Sistem Informasi Pertahanan Negara (Sisinfohanneg) Menuju Perwujudan National Cyber Defense. Dengan menghadirkan sejumlah nara sumber dari kalangan praktisi maupun akademisi, antara lain dari Kemenkopolhukam yang mengetengahkan materi tentang Organisasi Cyber Nasional, kemudian BPPT tentang Konsep Grand Design Sisinfohanneg, Kominfo tentang Standar ISO mengenai TIK yang Berlaku Saat Ini serta dari Puster AD yang menyampaikan topik mengenai Kebutuhan Minimal Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Cyber Defense.
Sumber : KLIK DISINI

Kamis, 06 September 2012

Australia Pastikan Hibahkan 4 C-130H Hercules, Proses Pembelian 6 Hercules Belum Dimulai


Menteri Pertahanan Indonesia Purnomo Yusgiantoro (kiri), berbincang bersama Menteri Perhubungan Indonesia EE Mangindaan (kedua kanan) dan Menteri Pertahanan Australia Stephen Smith (kedua kiri) serta Menteri Infrastruktur dan Transportasi Anthony Albanese (kanan) usai upacara penyambutan di Gedung Kementrian Pertahanan, Jakarta, Selasa (4/9). Kunjungan Menteri Australia tersebut dalam rangka menjalin kerja sama pertahanan dan program di bawah Paket Bantuan Keselamatan Transportasi Indonesia (ITSAP). (Foto: ANTARA/Zabur Karuru/mes/12)

5 September 2012, 
Jihad-Defence-Indonesia - Jakarta : Pemerintah Australia memastikan akan menghibahkan empat pesawat Hercules jenis C-130 kepada pemerintah Indonesia. Hal itu disampaikan Menteri Pertahanan Australia, Stephen Francis Smith usai pertemuan bilateral dengan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (5/9).

Terkait hibah, Menhan Purnomo terima kasih kepada Pemerintah Australia melalui Menteri Pertahanan. Sedangkan enam Hercules lainnya dari Australia, menurut Purnomo, bukan digratiskan, melainkan dijual.

“Meskipun empat Hercules itu dihibahkan tentu kita perlu biaya untuk up grading atau dibuatkan sesuai keinginan kita,” katanya. Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsuddin mengatakan Hercules akan digunakan untuk transportasi udara dan untuk bantuan kemanusiaan.

Pengadaan Hercules transportasi dan pengangkutan bantuan kemanusiaan, dinilai Sjafrie, sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Sjafrie: Proses Pembelian 6 Hercules dari Australia Belum Dimulai

Wakil Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsuddin, mengatakan, rencana pembelian enam Hercules dari Australia harus melewati proses, baik proses administrasi, proses politik maupun proses pembelian. “Ketiga-tiganya itu belum implementasi,” kata Sjafrie Sjamsuddin di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (5/9).

Untuk mengimplementasikan rencana pembelian itu, menurut Sjafrie, Kemhan akan mengajukan proses administrasi yang bersamaan waktunya dengan mengajukan proses politik dengan DPR. Kemhan juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan soal alokasi anggarannya. “Setelah itu baru semuanya bisa jalan ke proses pembelian,” katanya.

Seluruh armada C-130H Hercules RAAF akan dipensiunkan tahun ini, digantikan tipe C-130J Hercules dan C-17. Pesawat telah berusia lebih 30 tahun akan dihibahkan 4 unit ke pemerintah Indonesia sedangkan sisanya direncanakan dibeli oleh Indonesia.

Proses pembelian yang disepakati, kata Sjafrie, adalah Army Military Self Office (AMSO), satu bentuk baru Departemen Pertahanan Australia, sama dengan proses Foreign Miliatry Sales (FMS) di Amerika Serikat. “Jadi itu bentuk linearnya adalah proses government to Government,” katanya.

Menurutnya, seandainya proses administrasi, proses politik dan proses anggaran bisa dilakukan maka pembeliannya melalui AMSO.

Sjafrie juga menjamin, proses pembelian alutsista berjalan secara transparan dan akuntabel. Karena proses pengadaan harus terlebih dahulu mendapatkan supervisi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan dikonsultasikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Biasanya pembelian selalu berpikir prevention. Artinya, prosesnya bisa dilakukan atau tidak. Jika tidak, apa yang mesti diperhatikan,” katanya.

Sjafrie mencontohkan, pembelian Main Battle Tank seperti Tank Leopard dari Jerman, semuanya masuk di boks akuntabilitas terlebih dahulu, baru dilakukan pembelian. “Jadi kalau ada pengamat yang mengkritik, itu bagian dari upaya bagaimana meningkatkan ketelitian dalam proses pembelian,” katanya.
Sumber : KLIK DISINI

Rabu, 05 September 2012

MENHAN RI-PURNOMO Y : NEGARA-NEGARA TETANGGA HORMATI KEDAULATAN RI DI PAPUA

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (sumber: Antarafoto)
"Itu adalah kedaulatan kita.”

Jihad-Defence-Indonesia - Menteri Pertahanan Australia, Stephen Smith, menegaskan kembali posisi Australia yang menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia termasuk Papua dan Papua Barat. 

“Kami menyambut baik komitmen Presiden Yudhoyono untuk memperbaiki standar kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat melalui investasi ekonomi. Kami juga menyambut baik indikasi Presiden Yudhoyono bahwa dugaan itu akan diinvestigasi,” kata Smith dalam jumpa pers di Kementerian Pertahanan, Rabu (5/9), setelah melakukan kesepakatan perjanjian kerjasama pertahanan Indonesia dan Australia.

Dalam kesempatan itu, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan apresiasinya terhadap Australia yang menghormati integritas dan kesatuan teritorial Indonesia, seperti yang tercantum dalam perjanjian bilateral keamanan dan pertahanan Lombok Treaty yang ditandatangani Indonesia dan Australia pada 2006.

“Negara-negara tetangga kita menghormati kedaulatan kita di Papua dan Papua Barat. Itu adalah kedaulatan kita,” ujar Purnomo.

Jakarta disebutnya tidak mengirimkan pasukan militer tambahan untuk beroperasi di Papua dan Papua Barat untuk menangani gerakan separatisme.

“Pasukan yang beroperasi di Papua adalah pasukan lokal. Kalau pun kami mengirimkan pasukan ke sana, mereka adalah pasukan khusus untuk menjaga daerah perbatasan dan itu sesuai dengan peraturan kami,” katanya. 

Untuk penanganan masalah gerakan separatisme, Purnomo menyebut diserahkan kepada polisi. Karena masalah gangguan keamanan dan separatisme adalah masalah kriminal dan penanganannya diatur dalam undang-undang pidana.

“Situasi di Papua adalah situasi sipil, bukan situasi militer,” katanya.

Terkait dengan penembakan tokoh gerakan separatisme Papua, Mako Tabuni, yang berdasarkan investigasi media Australia dilakukan pasukan khusus polisi anti terorisme Densus 88, Purnomo mengatakan hal itu tidak ada kaitannya dengan hak asasi manusia karena apa yang dilakukan Mako adalah tindakan kriminal, termasuk sejumlah insiden penembakan yang menewaskan warga sipil dan seorang warga negara Jerman di Papua.   

“Hal itu terjadi di wilayah yurisdiksi Indonesia dengan aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia,” kata Purnomo.
Sumber : KLIK DISINI