Tampilkan postingan dengan label WAKET DPR-KOMISI 1. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label WAKET DPR-KOMISI 1. Tampilkan semua postingan

Rabu, 06 Maret 2013

WAKIL KETUA KOMISI 1 DPR RI, TUDING PRESIDEN RI BELI PESAWAT LATIH JERMAN TANPA IZIN DPR RI

Pesawat Latih Grob G-120A Jerman

Jihad-Defence-Indonesia - Jakarta : Wakil Ketua Komisi I DPR RI yang juga politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), TB Hasanuddin, mengkritisi kunjungan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Jerman. Dia menuding SBY melakukan kontrak pembelian alat utama sistem senjata (alusista) tanpa seizin DPR RI, sebagai lembaga budgeting.

"Bahwa Pak SBY di Jerman melakukan kontrak pembelian, MoU, pembelian ada 103 MBT (main battle tank), 50 Marder. Itu kelasnya di bawah MBT untuk tank. Dan 18 pesawat latih," kata Hasanuddin di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (6/3).


Pesawat Latih Grob G-120TP TNI-AU


Hasanuddin pertama kali mengetahui informasi tersebut dari media luar negeri. Menurutnya, tidak ada persoalan terkait kontrak pembelian tank jenis MBT dan Marder, sebab anggarannya sudah disetujui Komisi I DPR RI.

Namun soal kontrak pembelian 18 pesawat latihan, Hasanuddin geram. Menurutnya, pembelian itu tanpa sepengetahuan Komisi I DPR.

"Yang dipermasalahkan adalah pesawat latih, itu kita gak tahu. Harganya berapa juta US, kemudian mengapa beli lagi? Karena kita baru saja memborong satu skuadron pesawat T50 dari Korea Selatan," lanjutnya.

Hasanuddin tampak heran dengan kebijakan SBY. Dia mempertanyakan SBY soal sumber dana pembelian pesawat, karena DPR sebagai lembaga budgeting tidak pernah merasa menganggarkan pembelian alusista itu.

"Nah terus duitnya juga dari mana? Harus jelas dong, perencanaannya seperti apa, lalu pesawat T50 itu mau diapain?" Lanjut Hasanuddin.

Belum diketahui informasi rinci terkait pesawat latihan yang dibeli SBY. Rencananya, Komisi I DPR akan memanggil lembaga eksekutif yang bersangkutan untuk mengklarifikasi.

"Seperti biasa, nanya, walau pun jawabnya gitu-gitu saja. Malas, biarkan saja lah, anggap saja tak ada," ungkapnya.

Sumber : KLIK DISINI

Jumat, 22 Februari 2013

ATURAN MAIN RUU RAHASIA NEGARA HARUS JELAS

Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin.
Wakil  Ketua Komisi 1 DPR TB Hasanuddin
Jihad-Defence-Indonesia - Jakarta : Rancangan Undang-Undang (RUU) Rahasia Negara dinilai juga bisa memperkuat adanya informasi publik. Pasalnya, setiap negara memiliki rahasia.

"Namun, hal itu memiliki tingkatan. Seberapa rahasianya informasi tersebut untuk publik, agar publik tidak curiga," kata Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin kepada Sindonews, Rabu (20/2/2013).


Dia juga mengatakan, dalam aturan main RUU tersebut harus jelas jangan secara tiba-tiba mengatakan ini adalah rahasia publik. Padahal, itu belum pernah disosialisasikan ke masyarakat.


"Aturannya harus jelas. harus ada batasannya yang mana rahasia dan yang mana untuk publik," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

Maka itu, dia menjelaskan, pemerintah dan DPR bersinergi untuk mensosialisasikan RUU tersebut kepad masyarakat luas.

"harus tegas aturan mainnya, KIP (keterbukaan informasi publik) itu harus ada. Namun, ada juga yang menjadi rahasia negara, misalnya tentang keamanan yang menjadi rahasia negara. Itu harus jelas juga aturannya," katanya. 

Sumber : KLIK DISINI