Tampilkan postingan dengan label RUU KAMNAS. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label RUU KAMNAS. Tampilkan semua postingan

Rabu, 26 Desember 2012

TNI TEGASKAN TIDAK MEMBAWA KEPENTINGAN TERTENTU


 RUU KAMNAS

Jihad-Defence-Indonesia - Jakarta : Staf Ahli Menteri Pertahanan Bidang Keamanan Mayjen TNI Hartind Asrin menegaskan, pihaknya sama sekali tidak membawa kepentingan tertentu dalam menyusun Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional (Kamnas). RUU tersebut mendapat banyak tentangan dari kelompok masyarakat sipil lantaran dianggap memberikan kewenangan besar bagi TNI untuk bertindak.

"Saya tegaskan, kami dari TNI, terbuka atas semua kritik dan masukan. Tidak ada kepentingan apa pun yang kami bawa, kecuali kepentingan negara," ujar Hartind, Rabu (26/12), dalam diskusi di Galeri Cafe Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta.

Ia mengatakan, keterbukaan sikap TNI dalam menyusun RUU itu dibuktikan dengan penghilangan pasal tentang penyadapan. Ia juga mengatakan, pasal tentang sanksi terhadap perancang undang-undang yang dinilai inkonsepsional yang awalnya tercantum pun sudah dihapus.

"Kalau salah mengkonsep undang-undang, tadinya di RUU ini juga dimasukkan, bisa dipidana, tapi akhirnya dihapus karena ditentang DPR. Kemhan tidak alergi akan masukan," ucap Hartind.

Menurutnya, RUU Kamnas ini diperlukan lantaran untuk menjaga keamanan nasional. Selain itu, untuk merespon adanya ancaman, yang memerlukan tindakan cepat melalui gladi posko yang melibatkan Forkominda (Forum Komunikasi Intelijen Daerah). Gladi posko itu dipimpin oleh pimpinan daerah.

"Gladi posko ini juga dipimpin oleh sipil. Jadi tidak benar kalau kami menghilangkan hak sipil, justru kami menghormati itu. Jangan berpikiran, ini teori konspirasi. Tidak ada. Ini untuk kepentingan nasional," katanya.

Kementerian Pertahanan telah menyerahkan draft Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional (Kamnas) yang telah direvisi ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada bulan Oktober lalu.

Namun, hasil revisi draft RUU itu nyatanya masih menyisakan 44 pasal yang berbenturan dengan undang-undang yang sudah ada. Selain itu, beberapa pasal di antaranya masih dianggap melanggar hak sipil.

"RUU Kamnas dibuat dengan tergesa-gesa. Tidak ada perubahan signifikan dalam RUU ini dari 60 menjadi 55 pasal. Dari 55 pasal itu, koalisi menolak 44 pasal," ujar aktivis Imparsial, Batara Ibnu Reza.

Batara mengatakan, keberadaan RUU Kamnas ini penting namun substansinya bisa menimbulkan banyak persoalan. Pasal-pasal yang ada di dalam RUU Kamnas dianggap berbenturan dengan undang-undang yang ada, seperti Undang-undang Pertahanan Negara.

Direktur Badan Pekerja Institut Proklamasi (BPIP), Arif Rahman juga menganggap beberapa pasal yang ada di draft RUU Kamnas bertujuan mengembalikan kewenangan militer.

"RUU Kamnas ini bersifat multitafsir dan berpotensi mengancam hak asasi manusia, penegakan hukum, kebebasan sipil, hak dan kebebasan Parlemen dalam membuat UU, serta kebebasan berekspresi," kata Arif.

BPIP, kata Arif, mencatat Kementerian Pertahanan selaku wakil pemerintah yang menyusun dan merumuskan konsep RUU tersebut dinilai gagal melakukan transformasi nilai positif dan urgensi konsep tersebut kepada masyarakat, awak media, dan politisi Senayan.

"Sehingga yang muncul adalah tanda tanya dan kecurigaan atas pengajuan RUU Kamnas di saat suasana batin masyarakat sudah terbiasa dengan model demokrasi langsung yang transparan," ujar dia. (
Sumber : KLIK DISINI

TNI : TIDAK ADA TEORI KONSPIRASI DALAM RUU KAMNAS

TNI: Tidak Ada Teori Konspirasi dalam RUU Kamnas
Aliansi Rakyat untuk Kemerdekaan Berserikat berunjuk rasa di Depan Gedung DPR/MPR/DPD, Senayan Jakarta, Rabu (24/10). Mereka menolak rancangan Undang-Undang Kemamanan Nasional dan rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan. KOMPAS/LUCKY PRANSISKA

Jihad-Defence-Indonesia - Jakarta : Staf Ahli Menteri Pertahanan Bidang Keamanan Mayjen TNI Hartind Asrin menegaskan, pihaknya sama sekali tidak membawa kepentingan tertentu dalam menyusun Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional (Kamnas). RUU tersebut mendapat banyak tentangan dari kelompok masyarakat sipil lantaran dianggap memberikan kewenangan besar bagi TNI untuk bertindak.
"Saya tegaskan, kami dari TNI, terbuka atas semua kritik dan masukan. Tidak ada kepentingan apa pun yang kami bawa, kecuali kepentingan negara," ujar Hartind, Rabu (26/12/2012), dalam diskusi di Galeri Cafe Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta.
Ia mengatakan, keterbukaan sikap TNI dalam menyusun RUU itu dibuktikan dengan penghilangan pasal tentang penyadapan. Ia juga mengatakan, pasal tentang sanksi terhadap perancang undang-undang yang dinilai inkonsepsional yang awalnya tercantum pun sudah dihapus.
"Kalau salah mengkonsep undang-undang, tadinya di RUU ini juga dimasukkan, bisa dipidana, tapi akhirnya dihapus karena ditentang DPR. Kemhan tidak alergi akan masukan," ucap Hartind.
Hartind melanjutkan, RUU Kamnas ini diperlukan lantaran untuk menjaga keamanan nasional. Selain itu, untuk merespon adanya ancaman, Hartind menilai perlu tindakan cepat melalui gladi posko yang melibatkan Forkominda (Forum Komunikasi Intelijen Daerah). Gladi posko itu dipimpin oleh pimpinan daerah.
"Gladi posko ini juga dipimpin oleh sipil. Jadi tidak benar kalau kami menghilangkan hak sipil, justru kami menghormati itu. Jangan berpikiran, ini teori konspirasi. Tidak ada! Ini untuk kepentingan nasional," katanya.
Kementerian Pertahanan telah menyerahkan draft Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional (Kamnas) yang telah direvisi ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada bulan Oktober lalu. Namun, hasil revisi draft RUU itu nyatanya masih menyisakan 44 pasal yang berbenturan dengan undang-undang yang sudah ada. Selain itu, beberapa pasal di antaranya masih dianggap melanggar hak sipil.
"RUU Kamnas dibuat dengan tergesa-gesa. Tidak ada perubahan signifikan dalam RUU ini dari 60 menjadi 55 pasal. Dari 55 pasal itu, koalisi menolak 44 pasal," ujar aktivis Imparsial, Batara Ibnu Reza, Rabu (26/12/2012) dalam diskusi di Galeri Cafe Taman Ismail Marzuki, Jakarta.
Batara mengatakan, keberadaan RUU Kamnas ini penting namun substansinya bisa menimbulkan banyak persoalan. Pasal-pasal yang ada di dalam RUU Kamnas dianggap berbenturan dengan undang-undang yang ada, seperti Undang-undang Pertahanan Negara.
Selain itu, definisi ancaman nasional juga belum menemukan titik temu. Di dalam draft terbaru, Kementerian Pertahanan masih memasukkan kata "dan lain-lain" dalam definisi keamanan nasional. Aksi mogok masal buruh, misalnya, bisa disebut sebagai ancaman nasional.
"Padahal itu adalah hak buruh untuk mogok," kata Batara.
RUU Kamnas, lanjutnya, seharusnya menjadi sebuah payung hukum untuk keamanan manusia. Namun, pasal-pasal di dalamnya justru mengancam HAM. Di RUU Kamnas, Presiden bisa mengerahkan pasukan TNI tanpa pertimbangan perangkat negara.
Sumber : KLIK DISINI

Kamis, 08 November 2012

RUU Kamnas Hambat Pengesahan UU Rahasia Sandi Negara

http://klimg.com/merdeka.com/i/w/news/2012/11/07/112329/250x125/ruu-kamnas-hambat-pengesahan-uu-rahasia-sandi-negara.jpgJihad-Defence-Indonesia - Rancangan Undang - Undang (RUU) Keamanan Nasional saat ini masih tarik ulur pengesahannya. Hal itu mengakibatkan terhambatnya kepada proses UU Rahasia Sandi Negara, sebagai lembaga pelindung dalam hal ini cyber crime. Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) sendiri membutuhkan restu dari banyak pihak, salah satunya Intitusi Kepolisian.

Kepala Lemsaneg Djoko Setiadi, mengatakan sudah banyak pihak dan lembaga yang mendorong untuk merancang Undung-undang rahasia negara. Namun menurutnya kepolisian masih minta pengajuannya untuk disempurnakan dan menanti hasil dari RUU Kamnas yang masih belum sah.

"Kami sedang merancang. Kami belum disetujui, dan satu institusi yang belum membubuhi yakni polisi," katanya di Kampus ITB, Bandung, Rabu (7/11).

Kata Djoko, Kepolisian masih meminta kejelasan mengenai RUU Kamnas yang sedang dalam perbaikan. "Ini masih jadi ganjalan. Kita terjadi sedikit hambatan. Kita Akan lahir setelah ada RUU Kamnas," ungkapnya.

Namun pihaknya kini tengah berupaya untuk memperbaiki rancangan yang tengah disusun. Menurutnya kejahatan dalam dunia maya (cyber crime) sudah menjadi masalah utama. Apalagi semakin berkembangnya teknologi membuat tingkat kewaspadaan harus ditingkatkan.

"Indonesia ini sekarang ibarat di nina bobokan dengan berbagai teknologi yang masuk, namun bilamana lengah suatu saat bukan berarti ancaman akan datang," katanya.

Selain BIN dan Kementerian Luar Negeri sebagai fungsi pengawas, Lemsaneg juga tengah memperkuat SDM yang diantaranya menggandeng ITB sebagai pengembang keilmuan. ITB dipercaya dapat membantu dalam bidang penelitian dan rekayasa teknologi di bidang Cyber Security.

"Saya harapkan dukungan semua pihak. Karena negara berkembang tak lepas dari ancaman cyber, jika tidak waspada kita khawatir kehancuran akan menyerang," ujarnya.

Di era keterbukaan informasi ini, rentan menjadi sasaran kejahatan siber. Misalnya negara Estonia pada 2007 lalu yang dimana satu negara nyaris lumpuh karena jaringan yang di hacker oleh pihak tidak bertanggung jawab. "Ini yang harus kita antisipasi," tandasnya.
Sumber : KLIK DISINI

Rabu, 24 Oktober 2012

IMPARSIAL : SOAL RUU KAMNAS, SBY HARUS COPOT MENHAN RI



Jihad-Defence-Indonesia - Koordinator Riset Lembaga Swadaya Masyarakat Imparsial, Ghufron Mabruri, menilai upaya Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dalam menyodorkan Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional melenceng dari agenda reformasi. Maka dari itu, dia meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus segera mencopot Purnomo dari jabatannya.

"Menhan (Purnomo) justru terlihat seperti membuka ruang bagi militer berfungsi seperti zaman Orde Baru. Makanya, kami mengimbau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencopot Menhan yang kinerjanya sangat mengecewakan ini," kata Ghufron saat dihubungi wartawan, Jakarta, Selasa (23/10).


Ghufron kecewa dengan sikap Purnomo beserta wakilnya, Sjafrie Sjamsoedin, malah getol melobi fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat guna meloloskan RUU Kamnas. Dia malah mempertanyakan komitmen Purnomo soal reformasi Tentara Nasional Indonesia. 

"Semua RUU yang diurus Menhan itu justru semakin memperkuat (posisi) militer dan membatasi hak sipil. Padahal tugas Menhan mereformasi militer bukan ?" ujar Ghufron.

Selain RUU Kamnas, Purnomo juga memiliki agenda lain, yakni meloloskan RUU Intelejen dan Rahasia negara, RUU Organisasi Masyarakat, dan RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara.

Selain itu, Ghufron mengatakan, Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Purnomo Yusgiantoro tidak pernah membuat laporan terbuka dan dipercaya mengenai Alat Utama Sistem Persenjataan. Dia malah menilai Purnomo arogan dan anti-kritik, padahal jelas kekeliruan dalam sistem pengadaan alutsista negara selama dia memimpin Kementerian Pertahanan. "Jelas dia terlihat gagal dan sangat wajar kalau presiden mencopot dari jabatannya," lanjut Ghufron.
Sumber : KLIK DISINI

Senin, 08 Oktober 2012

Picu kontroversi, RUU Kamnas dikembalikan

Picu kontroversi, RUU Kamnas dikembalikanJihad-Defence-Indonesia - JAKARTA .Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) yang disodorkan pemerintah ke DPR (DPR) memicu silang pendapat di masyarakat. Di Senayan pun, beleid kontroversial ini ditanggapi beragam.  Ada yang menolak mentah-mentah lantaran RUU Kamnas mencampurbaurkan konsep keamanan nasional dengan keamanan negara. Tapi, ada juga yang menyetujui penyusunan RUU Kamnas, karena menyangkut kepentingan yang mendasar dari sebuah negara. Yahya Sacawiria, anggota KOMISI DPR FRAKSI DEMOKRAT menyebutkan, posisi partainya yang setuju dengan penyusunan RUU Kamnas. Calon beleid tersebut jangan terburu-buru dikritisi sehingga seolah menjadi kontroversi. "Tujuan dari RUU ini sangat baik karena kamnas adalah masalah yang fundamental," katanya, kemarin.
Itu sebabnya, Yahya bilang, fraksinya akan mendengarkan terlebih dahulu argumen pemerintah mengenai isi dari RUU tersebut. Menurutnya, pendalaman poin krusial dalam RUU Kamnas akan melibatkan panitia khusus ( PANSUS ) DPR untuk menakar manfaat calon beleid ini. "Biarlah mekanisme antara pemerintah dan DPR yang memutuskan kelangsungan RUU ini," tandasnya. 
Sebaliknya, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) menolak tegas pembuatan RUU Kamnas. Puan Maharani, Ketua FPDIP menilai, RUU Kamnas tumpang tindih dengan hukum lainnya, seperti UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara . "PDIP sejak awal menolak RUU Kamnas dan minta RUU itu dikembalikan ke pemerintah," tegasnya. FPDIP juga mengimbau fraksi lain mengambil sikap yang sama tidak melanjutkan pembahasan RUU Kamnas. "Jika RUU ini disahkan akan mengintimidasi individu dan partai politik, sehingga tidak mendapatkan haknya," ungkap Puan. Aboe Bakar Al Habsy, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS juga meminta pembahasan RUU Kamnas dibatalkan. Ketua DPP PKS ini mengatakan akan banyak persoalan yang timbul dari konten beleid itu. "Karena membahayakan demokrasi, bernuansa sekuritas dan berpotensi memberangus kebebasan pers," paparnya. Menurut Aboe Bakar, banyak area abu-abu dalam RUU Kamnas (lihat tabel). Akibatnya bisa berpotensi menimbulkan abuse of power dalam penegakan hukum. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santosa mengamini jika RUU ini tumpang tindih dalam hal pembagian wewenang. "Saya dari awal menolak RUU Kamnas," jelasnya.
Sumber : KLIK DISINI