Tampilkan postingan dengan label UKRAINA. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label UKRAINA. Tampilkan semua postingan

Senin, 17 Maret 2014

PRESIDEN UKRAINA PERINTAHKAN PENGUATAN MILITER

militer Ukraina (Foto:Reuters)
militer Ukraina (Foto:Reuters)


Jihad-Defence-Indonesia - KIEV : Pejabat Presiden Sementara Ukraina Oleksander Turchinov mengatakan negaranya siap memperkuat militer. Hal ini diambil setelah Rusia memperketat keamanan di Crimea.

"Hari ini ditempat pelatihan, kami tidak melakukan suatu pertunjukan, tapi latihan nyata dengan tank dan sejumlah kendaraan udara yang akan saling bekerjasama," ujar Turchinov, seperti dikutip dari Al Jazeera, Sabtu (15/3/2014).

"Kami yakin semua rakyat Ukraina akan membantu kami dalam usaha ini," tegasnya.

Tidak hanya itu, Turchinov yang hadir langsung dalam latihan militer tersebut secara jelas memuji militer negaranya. Dia menyebut, para tentara telah melaksanakan kewajiban mereka dengan kehormatan.


Seperti diketahui, masuknya pasukan Rusia ke wilayah Crimea, Ukraina semakin membuat krisis Ukraina masuk ke dalam jurang ketidakpastian. Pemerintah Ukraina bahkan menyatakan tindakan Rusia ini sebagai agresi militer.

Namun, semua tuduhan dari Ukraina segera disangkal oleh Rusia. Melalui Menteri Luar Negeri mereka, Sergei Lavrov, Rusia menegaskan mereka sama sekali tidak punya rencana untuk menyerang Ukraina.


Sumber : KLIK DISINI

Minggu, 16 Maret 2014

AKANKAH KRISIS CRIMEA MEMICU PERANG DUNIA III...?


Jihad-Defence-Indonesia - CRIMEA : 
Ketegangan yang terus meningkat di Ukraina, lebih 

khusus lagi di Semenanjung Crimea menjelang referendum yang akan digelar Minggu 

(16/3/2014) terus meningkat. Berbagai manuver politik dan militer kedua Barat dan Rusia
terus terjadi dan semakin memanaskan situasi.
 

Serentetan negosiasi untuk mengakhiri ketegangan politik yang dilakukan Amerika Serikat 

(AS), Uni Eropa dan Rusia selalu berujung kegagalan. Puncaknya saat Rusia menggunakan 

hak veto-nya untuk menggagalkan rencana resolusi Dewan Keamanan (DK) Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengecam referendum Crimea.
 

Di sisi lain, kedua pihak terus menyusun kekuatan militernya. NATO mengirimkan sejumlah 

pesawat tempur dan pesawat pengintai AWACS ke negara-negara Baltik. Sementara AS 

menggelar latihan militer di darat dengan Polandia dan di Laut Hitam bersama Bulgaria dan 

Romania.
 

Sebelumnya, Rusia bahkan menggelar latihan militer besar-besaran di wilayah barat negeri 

itu yang berbatasan dengan Ukraina. Selain itu, Rusia juga mengirim belasan jet tempur 

Sukhoi Su-27 ke Belarus yang bertetangga dengan Ukraina.  Bahkan dikabarkan puluhan 

prajurit Rusia kini sudah menduduki sebuah desa di wilayah Ukraina.
 

Pertanyaannya, apakah ketegangan politik dan militer ini akan berujung pada sebuah 

perang baru? Atau pertanyaan lebih ekstrem adalah apakah wilayah sekecil Crimea bisa 

memicu Perang Dunia III?
 

Crimea dari segi wilayah yang hanya 26.100 kilometer persegi dan penduduk hanya dua 

juta jiwa memang hanyalah wilayah kecil di pojok barat daya Ukraina. Namun, jika kita 

menengok sejarah dunia dalam 100 tahun terakhir, dua perang dunia yang berpusat di 

Eropa, dipicu dari sebuah negara atau wilayah yang kecil.
 

Kita tengok Perang Dunia I (1914-1918). Perang yang banyak disebut “perang yang akan 

mengakhiri semua perang” itu merupakan sebuah konflik bersenjata paling masif pertama di

 dunia.  Secara total melibatkan 14 negara dan mengakibatkan 40 juta orang tewas.
 

Perang ini dimulai dengan pembunuhan Archduke Franz Ferdinand dari Kekaisaran Austro-

Hongaria  pada 28 Juni 1914 di Sarajevo, Bosnia-Herzegovina.  Pembunuh sang pewaris 

tahta Austro-Hongaria itu adalah Gavrillo Princip seorang pemuda Serbia-Bosnia.
 

Gavrillo Princip, yang gagal bunuh diri usai membunuh Franz Ferdinand, akhirnya

 ditangkap dan diadili. Di pengadilan dia mengaku menjadi bagian gerakan Pan-Slavia yang 

bercita-cita mendirikan negara untuk etnis Slavia. Di wilayah Austro-Hongaria banyak 

tinggal warga beretnis Slavia, sehingga dengan pembunuhan ini memicu gerakan anti-Slavia 

yang kemudian menjadi gerakan anti-Serbia.
 

Sementara itu, pembunuhan Franz Ferdinand itu membuat Austria-Hongaria gusar dan 

memberi ultimatum selama 48 jam kepada Kerajaan Serbia untuk memberi izin para 

penyidik Austria-Hongaria  menyelidiki pembunuhan itu.  
 

Meski Kerajaan Serbia memenuhi semua tuntutan Austro-Hongaria soal penyidikan

 pembunuhan Franz Ferdinand, namun tetap saja tidak memuaskan pihak Austro-Hongaria 

tidak puas. Sebab,  hubungan politik Austria-Hongaria dan Serbia sudah memburuk ketika 

pada 6 Oktober 1908, Austria-Hongaria menganeksasi Bosnia-Herzegovina. 

Meski saat itu perang bisa dicegah setelah Pakta Berlin ditandatangani yang isinya 

mengakui Bosnia-Herzegovina sebagai bagian dari Austria-Hongaria, namun kekaisaran itu 

tetap "gatal" ingin menyerbu Serbia.  
 

Sehingga, pembunuhan Franz Ferdinand ini akhirnya bisa menjadi pembenar  dan alasan 

bagi Austro-Hongaria untuk mengirimkan pasukannya untuk menyerbu Serbia pada 28 Juli 

1914. Invasi ke Serbia ini kemudian membuat Rusia, Inggris, dan Perancis menyatakan

perang terhadap Austria-Hongaria yang saat itu sudah bersekutu dengan Jerman.
 

Sejarah mencatat, tepat satu bulan setelah pembunuhan Franz Ferdinand, Perang Dunia  I 

akhirnya pecah dan baru berakhir empat tahun kemudian setelah mengakibatkan 40 juta 

orang, militer dan sipil, tewas.
 

Begitulah, Serbia dan Bosnia-Herzegovina yang nota bene adalah negara kecil “sukses” 

menyeret negara-negara besar melakoni sebuah perang besar. Situasi yang mungkin sama 

dengan Crimea saat ini, sebuah wilayah kecil, berpenduduk kecil, namun sarat kepentingan 

negara-negara besar.

Sumber : KLIK DISINI

Selasa, 14 Agustus 2012

Dari Ukraina untuk Indonesia "KEMERDEKAAN RI"


 Ukraina, negara pertama yang mengusulkan soal Indonesia dibahas di Dewan Keamanan PBB.

OLEH: HENDRI F. ISNAENI

PADA 4 Desember 1945, dalam sebuah konferensi pers, Perdana Menteri Sutan Sjahrir menyatakan bahwa campur tangan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah jalan terbaik untuk memecahkan soal Indonesia dan kalau Belanda akan menempuh jalan kekerasan, niscaya tidak ada persetujuan yang akan dicapai. Untuk itu, Sjahrir mengirim surat dan dokumen-dokumen penting kepada Sidang Umum PBB yang pertama pada 10 Januari 1945 di Church House Westminster, London, Inggris. Dalam suratnya, Sjahrir menguraikan dan meminta agar masalah Indonesia dibicarakan dalam sidang. Keputusan yang akan diambil oleh sidang amat penting mengingat masalah Indonesia hanya dapat disetujui atau tidak untuk dibicarakan oleh Dewan Keamanan PBB, bergantung pada sidang tersebut.

Mengenai tuntutan Sjahrir tersebut, Menteri Luar Negeri Belanda, Eelco van Kleffens yang hadir dalam Sidang Umum PBB menerangkan kepada wartawan bahwa usul pihak Indonesia agar soal Indonesia dibicarakan dalam sidang Dewan Keamanan hanya dapat dilakukan jika usul itu didukung oleh satu negara anggota PBB.

Gayung pun bersambut. Pada 21 Januari 1946, Dmitri Manuilsky, ketua utusan Republik Soviet Sosialis Ukraina di PBB, untuk kali pertama mengajukan masalah Indonesia kepada Dewan Keamanan yang bersidang di London. Dalam suratnya kepada Ketua Dewan Keamanan, Manuilsky menyatakan bahwa keadaan di Indonesia membahayakan perdamaian dan keamanan dunia. Karenanya, dia mendesak Dewan Keamanan supaya mengambil tindakan sesuai Pasal 34 Piagam PBB, yaitu Dewan Keamanan dapat menyelidiki setiap pertikaian yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan Internasional.

Surat Manuilsky membuat pandangan dunia semakin tertuju kepada Indonesia. “Akan tetapi kalangan resmi Belanda di London merasa kurang senang dengan perbuatan utusan Ukraina itu dan menerangkan bahwa Ukraina telah mencampuri soal yang mereka belum menyiasati lebih dahulu duduk perkara sebenarnya,” tulis Osman Raliby dalam Documenta Historica.

Menanggapi pernyataan kalangan resmi Belanda itu, Manuilsky mengatakan kepada Reuters (21 Januari 1946) bahwa dia mencampuri soal Indonesia karena mendapat banyak telegram dari kalangan pejuang Indonesia, yang meminta agar soal Indonesia segera dibawa ke sidang PBB. Dalam Sidang Umum PBB pada 25 Januari 1946, Manuilsky mendapatkan dukungan dari Edward Stettinius, utusan Amerika Serikat dan Abdel Hamid Badawy Pasha, utusan dari Mesir. Sehingga sidang memutuskan masalah Indonesia akan dibicarakan dalam sidang Dewan Keamanan pada 28 Januari 1946.

Sidang Dewan Keamanan pada 28 Januari 1946 tidak sesuai rencana, dan hanya membahas soal Azerbaijan. Dan soal Indonesia baru dibahas pada sidang 7 Februari 1946. Pada sidang ini, Manuilsky menyampaikan pidato panjang dalam bahasa Rusia. Dengan mengutip surat kabar Reuter, Daily Mail, Daily Telegraph, Observer, Times, dan New York Times, dia menjelaskan aksi-aksi militer tentara Inggris dan India di Indonesia.

Selain dari berita surat kabar, Manuilsky memperoleh bahan tentang Indonesia dari laporan Jane Foster, agen ganda Amerika Serikat dan Uni Soviet. Menurut Harry Poeze, Foster telah menyerahkan laporan Office of Strategic Services (OSS, pendahulu CIA) pada 1945 kepada NKVD, polisi rahasia Soviet. Dia anggota Partai Komunis Amerika Serikat, dan pada waktu perang aktif sebagai agen Soviet. Dia memberikan bahan-bahannya kepada seorang mata-mata Soviet.

“Foster memberikan pandangannya sendiri pada penyerahan laporannya,” tulis Peoze dalam Tan Malaka, Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia Agustus 1945-Maret 1946, “yang oleh Manuilsky, wakil Ukraina di Dewan Keamanan PBB diperluas dan dipergunakan dalam makalahnya untuk debat pertama tentang Indonesia di sana.”

Sidang Dewan Keamanan soal Indonesia berlangsung alot selama enam hari (7, 9-13 Februari 1946). Pada sidang pertama, wakil delegasi Belanda adalah Eelco van Kleffens yang didampingi oleh penasihat Mr Zairin Zain dan Sumitro Djojohadikusumo. “Hal ini memang dibenarkan oleh Sumitro,” tulis Rusdhy Hoesein dalam Terobosan Sukarno dalam Perundingan Linggarjati. “Alasan mengapa hal tersebut dilakukan adalah karena sulitnya mengontak Sjahrir. Di samping itu, Indonesia tidak berhak menghadiri Sidang Dewan Keamanan PBB.” Sesudah sidang, Sumitro langsung terbang dari London ke Jakarta untuk melapor kepada pemerintah Republik Indonesia. Sumitro dan Zairin melaporkan secara resmi kepada Sjahrir pada 14 Maret 1946.

Meskipun mereka menghadiri Sidang Dewan Keamaman sebagai penasihat delegasi Belanda, namun “kedatangan mereka lepas dari segala perhubungan dengan pihak NICA,” tulis Soeara Merdeka, 18 Maret 1946, “dan teristimewa bermaksud untuk melaporkan langsung kepada pemerintah Republik Indonesia tentang segala yang dialaminya di London, berhubung dengan politik dunia internasional mengenai Indonesia.”

Sidang Dewan Keamanan mencoba mengusulkan sebuah resolusi. Namun, rancangan resolusi yang dibuat oleh delegasi Ukraina, Uni Soviet, dan Mesir, ditolak sidang. “Menurut Sumitro,” tulis Rushdy, “hal in terjadi karena ketidakhadiran delegasi Indonesia dalam sidang.”

Manuilsky juga menyayangkan, “saya sangat menyesal sekali, karena wakil-wakil kaum kebangsaan Indonesia tidak hadir di sini untuk memberikan laporan-laporan yang benar dan nyata,” tulis Osman. “Hanya Dewan ini yang mempunyai kesanggupan untuk menghentikan pertumpahan darah selanjutnya di sana.”

Dalam setiap sidang, Manuilsky bersikukuh dengan pendapatnya bahwa Indonesia dalam keadaan berbahaya sehingga PBB harus campur tangan. Ketika resolusi dimentahkan, dia pun mengusulkan agar PBB mengirimkan panitia penyelidik ke Indonesia. Sementara delegasi Inggris, Ernest Bevin membela delegasi Belanda Eelco van Kleffens, bahwa Indonesia adalah masalah Kerajaan Belanda dan Dewan Keamanan tidak berhak ikut campur.

Dalam sidang terakhir, usul Ukraina mengenai panitia penyelidik diputuskan melalui voting. Uni Soviet, Polandia, dan Mexico mendukung usul Ukraina agar PBB mengirim panitia penyelidik ke Indonesia, sedangkan Tiongkok setuju “pada prinsipnya” dan Australia tidak setuju, tetapi jika Dewan Keamanan memutuskan akan mengirim panitia penyelidik maka Australia meminta menjadi bagian dari panitia tersebut –kelak Australia dipilih oleh Indonesia sebagai wakil dalam Komis Tiga Negara, Belanda memilih Belgia dan Amerika Serikat dipilih oleh keduanya.

Sedangkan yang tidak setuju adalah Prancis, Inggris, Belanda, Brazil, Mesir, dan Amerika Serikat. Tetapi, Mesir mengusulkan agar tentara Inggris tidak boleh menindas kaum pergerakan Indonesia dan harus ditarik setelah misinya selesai, serta perundingan Indonesia dan Belanda di Jakarta harus dilaporkan kepada Dewan Keamanan. Inggris dan Belanda tidak menerima usul Mesir tersebut.

Upaya Ukraina mendapat sambutan baik dari Indonesia. Pada 13 Februari 1946, Persatuan Perjuangan yang diprakarsai Tan Malaka mengirimkan kawat kepada Manuilsky dan Andrei Vyshinsky (delegasi Uni Soviet di PBB). RRI Solo menyiarkan kawat tersebut :

“Saudara Manuilsky dan Vyshinsky. Persatuan Perjuangan Rakyat di Jawa yang mewakili 137 organisasi politik, sosial, ekonomi, dan ketentaraan, telah melihat bahwa ada persesuaian sikapnya dengan sikap yang saudara-saudara tunjukan dalam sidang PBB ketika membicarakan soal Indonesia. Maka dari hati 70 juta rakyat Indonesia yang berjuang mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan Tanah Airnya, diucapkan terima kasih yang tiada berhingga kepada saudara-saudara dan mengharap moga-moga saudara-saudara beroleh kemenangan di PBB.”

Pada 14 Februari 1946, Persatuan Perjuangan melakukan rapat raksasa di Alun-aun Utara Yogyakarta, kemudian dilanjutkan dengan pawai dan demonstrasi, yang diikuti oleh tentara dan badan-badan perjuangan. “Demonstrasi tersebut,” tulis Poeze, “dimaksud sebagai pernyataan simpati kepada Ukraina dan Rusia dan penegasan tentang tuntutan untuk kemerdekaan 100%.”

Selain Persatuan Perjuangan, Partai Masyumi juga mengirim telegram kepada Manuilsky dan Vyshinsky: “Partai politik Islam Indonesia Masyumi bersidang di Surakarta pada Februari 1946 memaklumkan keputusan-keputusan buat menyatakan terima kasih kepada tuan-tuan atas perhatian tuan-tuan terhadap bangsa Indonesia dan Republik Indonesia serta pembelaan tuan-tuan atas kepentingan dan hak kemerdekaan bangsa Indonesia berhadapan dengan imperialisme-imperialisme Inggris-Belanda di Indonesia. Mudah-mudahan tuan-tuan tidak akan jemu dalam usaha membela segala penindasan atas bangsa yang berjuang buat keadilan dan kebenaran dan kemerdekaan dalam PBB dan tempat lain yang tuan-tuan rasa perlu.” Ketika Ukraina mengusulkan soal Indonesia dibahas dalam sidang Dewan Keamanan PBB, sejak itu sengketa Indonesia-Belanda menjadi sengketa internasional sepenuhnya (a full blown international dispute)