Tampilkan postingan dengan label KOMISI 1. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label KOMISI 1. Tampilkan semua postingan

Selasa, 31 Juli 2012

Terima Dubes Turki, Parlemen Inginkan Percepat Realisasi Kerjasama Pertahanan



31 Juli 2012, Jakarta: Ketua Komisi I DPR menerima kunjungan kehormatan Dubes Turki untuk Indonesia. Kunjungan tersebut dalam rangka mempersiapkan rencana Kunjungan Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan ke Indonesia.

"Awalnya mereka akan berkunjung pada tahun 2014 namun dipercepat guna mempertimbangkan agenda Pemilu di Indonesia dan di Turki, akhirnya direncanakan tahun 2012," ujar Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq, di Gedung Nusantara II DPR, Kamis, (26/7).

Menurut Mahfudz, Turki merupakan negara muslim terbesar di Barat. Sementara Indonesia negara muslim terbesar di Timur karena itu, secara historis hubungan Indonesia dan Turki sudah berlangsung selama ratusan tahun. Jadi kunjungan PM Turki ini mempunyai peranan penting mengupdate hubungan bilateral kedua negara khususnya bidang pertahanan karena antara kedua negara sudah ada MOU kerjasama pertahanan dan militer di dua level tingkat Presiden dan Menteri.

"Implementasi dan realisasi yang mereka rasakan berjalan lamban, sementara pihak turki sendiri sangat terbuka dan ingin kerjasama pertahanan militer dan industri pertahanan ini bisa segera berjalan," ujarnya.

Dia menambahkan, Parlemen Indonesia mencoba memberikan informasi atau gambaran lebih detailnya guna mempercepat realisasi dan implementasi dari MOU tersebut. "Kita Beberapa kali rapat dengan Menhan pernah menyampaikan perlunya merealisasikan kerjasama dengan Turki, termasuk kerjasama dalam pengadaan Alutsista. Karena secara industri Turki ini sudah maju dan Produknya berstandar NATO," tambahnya.

Dia mengatakan, Saat kunker Komisi I DPR ke Turki dan menemui menteri Pertahanan Turki dan Industri pertahanan Turki, mereka menyatakan komitmennya untuk mengembangkan industrinya di Indonesia, termasuk kerjasama dengan industri pertahanan nasional Indonesia. "Akan sangat menguntungkan bagi Indonesia, karena itu kita perlu dorongan lebih kuat pada pihak Indonesia," ujarnya.
Sumber: DPR

Kamis, 19 Juli 2012

Mudik Lebaran, TNI AL Diminta Sediakan Kapal


(MDN), Senayan - Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq berharap TNI AL dapat berpartisipasi kembali membantu kelancaran arus mudik tahun ini. Caranya, dengan menyediakan kapal perang untuk transportasi penyeberangan mudik, khususnya di kawasan penyeberangan Merak, Banten menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung.
 
"Terlebih, diprediksi yang akan menyeberang melalui Pelabuhan Merak meningkat dari tahun sebelumnya, baik kendaraan maupun manusianya," ujar Mahfudz Siddiq kepada Jurnalparlemen.com, Rabu (18/7).

Mahfudz mengatakan, dengan keterbatasan kapal penyeberangan yang ada saat ini, sebagian kapal perang TNI AL sangat mungkin diperbantukan bagi kepentingan masyarakat untuk kelancaran arus mudik. "
“Seperti tahun sebelumnya, pihak Kemenhub perlu segera melakukan koordinasi dengan Kemhan dan Mabes TNI untuk penyediaan bantuan kapal TNI AL ”
Seperti tahun sebelumnya, pihak Kemenhub perlu segera melakukan koordinasi dengan Kemhan dan Mabes TNI untuk penyediaan bantuan kapal TNI AL untuk melayani angkutan antarpulau demi kelancaran arus lalu lintas orang dan barang," tegasnya.

Pemerintah sendiri menyatakan bakal menyiapkan tambahan 28 unit kapal di penyeberangan Merak, Banten menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung untuk musim Lebaran tahun ini.

Menteri Perhubungan EE Mangindaan mengatakan, saat ini sudah ada 26 kapal yang beroperasi. Agar pelayanan lebih baik, bakal ditambah dua kapal. Pemerintah juga akan mengoptimalkan dermaga yang ada untuk penyeberangan kapal besar. Pemerintah memperkirakan ada sekira 16,5 juta pemudik. Mereka menggunakan moda transportasi kendaraan, kapal, pesawat udara, dan kereta api. Hingga kini, Kemenhub masih berkonsentrasi membenahi kemacetan arus penyeberangan di Pelabuhan Merak menuju Bakauheni.

Sumber: Jurnal Parlemen

Jumat, 22 Juni 2012

Tubagus Hasanuddin: TNI AU Harus Transparan di Lingkungannya

DOK TNI AUFokker 27 TNI Angkatan Udara.

JAKARTA, KOMPAS.com — TNI Angkatan Udara didesak transparan dalam penyelidikan jatuhnya pesawat latih TNI AU Fokker 27 di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Tidak transparannya investigasi dinilai mengancam nyawa prajurit TNI lainnya.
"Walaupun tidak transparan ke publik, tapi mereka harus transparan ke lingkungannya karena ini buat nyawa mereka. Kalau enggak transparan gimana, kalau dipakai lagi, jatuh lagi. Yang penting kita mendorong agar investigasi dilaksanakan dengan baik," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (22/6/2012).
Seperti diberitakan, jatuhnya pesawat Fokker 27 itu mengakibatkan 11 orang tewas. Tujuh korban tewas merupakan kru pesawat bernomor registrasi A-2708 itu. Empat korban tewas lainnya adalah warga sipil yang merupakan anggota keluarga perwira menengah penghuni Kompleks Rajawali.
Tubagus mengatakan, pesawat serupa pernah jatuh tahun 2009. Namun, kata dia, saat itu disimpulkan penyebab kecelakaan bukan karena kerusakan pesawat buatan Belanda tahun 1975 itu.
Tubagus menilai pesawat F-27 masih layak terbang lantaran pihak TNI AU melaksanakan perawatan dengan baik. Saat ini, katanya, pesawat F-27 digunakan untuk latihan, pengangkutan pasukan yang bisa mencapai dua peleton, latihan penerjunan, dan lainnya.
Tubagus menambahkan, TNI AU masih memiliki lima unit pesawat F-27. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada TNI AU untuk memutuskan apakah masih mengoperasikan pesawat itu atau tidak dan menunggu pesawat pengganti.
Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, pergantian pesawat F-27 masih dalam proses. Pemerintah telah memesan 10 unit C- 295 buatan Spanyol dengan kerja sama PT Dirgantara Indonesia. Rencananya, sekitar tiga unit akan diterima TNI AU bulan Oktober 2012. Sisanya, akan tiba secara bertahap sampai 2014.
"Kita seluruhnya serahkan kepada TNI AU, apakah lima unit sisanya masih dioperasikan untuk latihan, kegiatan transportasi terbatas atau tidak. Dari lima itu ada yang dipakai untuk VVIP. Masih baguslah. Kalau tidak dipakai lagi, kita akan minta pengiriman pesawat baru itu lebih cepat lagi," pungkas mantan perwira tinggi TNI itu.