Tampilkan postingan dengan label KEMHAN RI. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label KEMHAN RI. Tampilkan semua postingan

Rabu, 01 Mei 2013

KEMENTERIAN PERTAHANAN RI PESAN PESAWAT PUNA (UAV) BPPT UNTUK 100 SKUADRON



Jihad-Defence-Indonesia - Jakarta : PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI) akan memproduksi pesawat udara nirawak (PUNA) seri Wulung untuk seratus skuadron. Pesawat tersebut merupakan hasil rancang bangun BPPT bekerja sama dengan PT LEN untuk alat elektroniknya.

"Kementerian Pertahanan memesan PUNA yang diproduksi PT Dirgantara Indonesia untuk 100 skuadron," kata Direktur Teknologi Industri Diretorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Marsma TNI Darlis Pangaribuan usai menghadiri penandatanganan kerja sama BPPT dengan PT Dirgantara Indonesia dan PT LEN di Jakarta, Senin (29/4).

Dikatakan, satu skuadron bisa berbeda isinya. "Ada 12 pesawat, 16 pesawat dan 24 pesawat," imbuhnya.

Ia juga menyebutkan satu PUNA harganya rata-rata Rp9 miliar. "PUNA ini dipakai untuk survailance menjaga NKRI yang cukup luas. Apalagi Indonesia punya hampir 17 ribu lebih pulau," ujarnya.

Nantinya pesawat tersebut akan melakukan tugas khusus untuk mengawasi daerah perbatasan, pencurian ikan, pembalakan hutan secara liar, dan sebagainya.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Program PUNA Pusat Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan BPPT Joko Purwono menambahkan, riset pesawat tanpa awak itu sudah dimulai sejak 2004 hingga sekarang dengan anggaran total Rp15 miliar.

"Untuk PUNA Wulung ini memiliki ketahanan terbang maksimum empat jam dan jarak jelajah maksimum 200 kilometer, serta ketinggian terbang 12 ribu kaki," terangnya.

Saat ini PUNA buatan BPPT itu sudah diuji coba di pelatihan militer milik TNI AD di Batujajar, Jawa Barat, dan Nusa Biru, Pangandaran, milik Kementerian Perhubungan.

Pada bagian lain Direktur Teknologi dan Produksi PT LEN Industri, Darman Mappangara, menjelaskan dalam pesawat tersebut akan ditambah dengan teknologi electro optical surveillance yang bisa dipantau lewat sistem komunikasi di daratan secara real time.

"Kami akan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi pemantau yang dipasang di pesawat nir awak, seperti halnya yang telah dipakai di luar negeri," jelas Darman.

Pesawat tersebut juga sedang dirancang untuk bisa mendarat di malam hari. Untuk itu, di dalam pesawat akan ditambahi kamera infra merah sehingga bisa mendeteksi lokasi pendaratan secara otomatis. Bahkan dalam perkembangannya nanti, PUNA tidak hanya untuk tugas khusus. 

"Bisa juga untuk pengeboman, mendeteksi ancaman, dan sebagainya," imbuh Joko.

PT. Dirgantara Indonesia yang diwakili Direktur Teknologi Pengembangan Andi Alisjahbana menyambut baik komersialisasi PUNA seri Wulung ini. Apalagi sudah banyak negara di ASEAN memanfaatkan pesawat tersebut untuk kepentingan nasional.

"Kita akan kembangkan dengan memakai teknologi dalam negeri, dengan komponen dan sumber daya manusia dari dalam negeri." 

Sumber : KLIK DISINI

Sabtu, 27 April 2013

CEGAH KORUPSI, KEMENTERIAN PERTAHANAN RI PERKETAT PENGAWASAN PENGADAAN ALUTSISTA


Jihad-Defence-Indonesia - Jakarta : Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) sudah bertekad meniadakan peluang korupsi dalam pengadaan Alat utama sistem persenjataan (Alutsista). 

Pengawasan pengadaan diperketat. Audit juga dilakukan secara berlapis. Kalau sampai ada mark up dan penyelewengan, itu kebangetan.

Penegasan ini disampaikan Menteri Pertahanan RI  Purnomo Yusgiantoro dan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam Silaturahmi Menteri Pertahanan dengan Pemimpin Redaksi' di Gedung Jenderal M Jusuf, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Selasa (17/1/2012) malam. Dalam pertemuan ini hadir para pejabat eselon I Kementerian Pertahanan.

Dalam pemaparannya Purnomo menyampaikan antara lain mengenai alutsista yang direncanakan untuk diadakan Kemenhan. Ada anggaran Rp. 150 triliun untuk pengadaan alutsista selama lima tahun. Pengadaan alutsista ini sebagian berasal dari dalam negeri, dan sebagian lainnya dari luar negeri.

Menurut Purnomo, pengadaan alutsista dari luar negeri, termasuk 100 tank bekas Leopard dari Belanda, dilakukan secara G to G (government to government). Dengan demikian, kemungkinan permainan pengadaan proyek yang selama ini dilakukan lewat perantara bisa dihilangkan. "Pengawasan juga kami lakukan lebih ketat. Dan pengawasan ini langsung dipimpin oleh tim yang dipimpin Wakil Menteri Pertahanan (Sjafrie Sjamsoeddin)," kata Purnomo.

Sementara itu, Sjafrie Sjamsoeddin mengakui bahwa anggaran Rp. 150 triliun untuk pengadaan alutsista selama lima tahun merupakan pil pahit bagi Kemenhan. "Ini pil pahit bagi Kemenhan, tapi ini gula bagi pebisnis persenjataan," kata Sjafrie.

Pengadaan alutsista menjadi beban berat bagi Kemenhan. Karena itu, agar pengadaan alutsista ini berlangsung mulus tanpa ada korupsi dan penyelewengan, Sjafrie memberlakukan tiga kali audit. "Yaitu pre audit, current audit, dan post audit. Dengan adanya tiga lapis audit ini, maka kabangetan kalau sampai ada penyelewengan," jelas Sjafrie. Pengawasan ini juga melibatkan Irjen Kemenhan, BPKP, dan lembaga-lembaga audit lainnya.

Selain proses audit, dalam pengadaan alutsista dari luar negeri, Kemenhan juga memiliki tim survei dan tim negosiasi. "Dalam pengadaan alutsista, kalau memang ada persenjataan yang bagus, tapi tidak cocok digunakan di wilayah kita untuk apa. 

Tank Leopard misalnya, kami sudah mensurvei bahwa tank berbobot 60 ton ini cocok digunakan di pulau Jawa. Infrastruktur di Pulau Jawa juga memadai. Jadi kami tidak asal beli, kami juga harus mempertimbangkan transfer knowledge-nya," jelas Sjafrie.

Sedangkan tim negosiasi telah melakukan negosiasi harga dengan pemerintah Belanda. "Begitu pemerintah Belanda menawarkan barang, kemudian kami survei bahwa peralatan itu cocok buat negara kita, maka kami melakukan negosiasi. Negosiasi harga dilakukan antara Kementerian Pertahanan Indonesia dengan Belanda," kata Sjafrie.

Hasil negosiasi, anggaran US$ 280 juta yang seharusnya hanya bisa digunakan untuk mendapatkan 44 tank Leopard akhirnya bisa digunakan untuk membeli 100 unit tank Leopard. "Akhir bulan ini, kami akan mengirimkan tim teknis ke Belanda untuk kepentingan ini," kata dia.

Sumber : KLIK DISINI

Selasa, 23 April 2013

RI BANGUN UNIT PERTAHANAN CYBER



Serangan cyber

Jihad-Defence-Indonesia - Jakarta : Meningkatnya pemanfaatan ruang cyber pada seluruh lini kehidupan masyarakat pada era globalisasi saat ini secara paralel akan menghubungkan pemanfaatan jaringan teknologi internet pada sektor-sektor penting. Diantaranya infrastruktur Kontrol Strategis dan Akuisisi Data (SCADA), energi, catu daya (Power Supply), sistem transportasi (darat, laut, dan udara), air, informasi dan komunikasi, pertahanan dan keamanan, sistem lembaga keuangan dan perbankan dan layanan publik pemerintah.

Sehubungan dengan itu, arus informasi melalui penggunaan media internet juga semakin tinggi dan tidak menentu. Terlebih lagi Indonesia merupakan negara yang memiliki kerentanan tinggi terhadap ancaman cyber karena jumlah internet yang cukup besar, yaitu mencapai 50.000 lebih pengguna. Dan disisi lain keamanan cyber-nya masih kurang diperhatikan.

Secara linier, fenomena ini pun akan berpotensi menimbulkan ancaman berupa serangan dalam beberapa medium tersebut dalam skala yang semakin tinggi, serta dapat berdampak pada pertahanan negara. Yang menjadi target dari perang cyber adalah jaringan yang sangat penting, jika terputus pada bagian yang signifikan akan mengganggu kehidupan masyarakat secara luas.

Karena imbas dari potensi ancaman cyber ini dapat melumpuhkan secara langsung pada operasional dan kinerja bernegara. Oleh karena itu bentuk konsep pertahanan cyber dirasakan sangat perlu untuk melindungi sistem infrastruktur kritis negara maupun sektor swasta yang penting.

Sementara itu berdasarkan UU nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Kementerian Pertahanan RI sangat perlu untuk memahami, mengkaji, mengukur, mengantisipasi dan menyiapkan tindakan yang dibutuhkan atas segala kejadian di dunia cyber sebagai suatu bentuk ancaman terhadap pertahanan negara. Saat ini telah dimulai pembangunan kemampuan pertahanan cyber nasional yang juga melibatkan TNI-AD, TNI-AL, dan TNI -AU.

Sedangkan Kementerian Kominikasi Dan Informatika  akan membantu dari sisi kebijakan tata kelola, infrastruktur, regulasi, maupun konsep pengembangan sumber daya manusia pengawaknya. Konsep pembangunan pertahanan cyber yang dibangun Kemhan akan bersinergi dengan konsep National Cyber Security yang dibangun Kemkominfo, dimana monitoring system informasi yang saat ini telah dilakukan Indonesia Security Insident Response on Internet Infrastructure (Id-SIRTII) akan lebih diintensifkan, serta setelah dianalisis dari berbagai aspek pertahanan negara, hasilnya akan disampaikan kepada institusi pengelola infrastruktur kritis nasional tersebut untuk diadakan penanganan tindak lanjut.

Sumber : KLIK DISINI

Senin, 10 Desember 2012

KEMHAN RI TERUS DUKUNG PENGUATAN ALUTSISTA DALAM NEGERI


Jihad-Defence-Indonesia - Jakarta : Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin melakukan inspeksi ke PT Dirgantara Indonesia dan PT Pindad di Bandung dalam rangka meninjau kesiapan kedua BUMN strategis itu dalam memenuhi kebutuhan alutsista untuk TNI.
“Kunjungan ini merupakan highl level commitee untuk inspeksi kesiapan produksi PTDI dan Pindad,” kata Sjafrie Sjamsoeddin di sela-sela peninjauan di PTDI, Kamis.
Dalam kunjungan kerjanya di PT.DI, Sjafri meninjau hanggar milik PTDI yang digunakan untuk pembuatan pesawat CN-235, helikopter serta beberapa pesanan Kementrian Perta
hanan untuk melengkapi alutsita TNI.
Pada kesempatan itu, Wamenhan menyempatkan meninjau pesawat CN-235 MPA pesanan Angkatan Laut serta beberapa pesawat pesanan TNI-AU. Pesanan itu masih dalam pengerjaan di perusahaan dirgantara nasional itu. “Kunjungan ini dalam rangka meninjau kesiapan untuk target modernisasi alutsista pada 2014,” katanya. Dilansir dari republika.co.id, Kamis (29/11).
Karena itulah, penting bagi Indonesia untuk memperhatikan dan memperkuat alutsista dalam negeri. Apalagi berdasarkan amanat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar modernisasi dan penambahan alutsista pertahanan ini menuju tercapainya minimum essential force. Karena itulah, modernisasi alutsista itu semata-mata untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan Negara serta integritas wilayah.
Penting sekali apabila Kementerian Pertahanan saat ini juga memfokuskan pengadaan alutsista dalam negeri. Pengembangan industri pertahanan dalam negeri harus terus ditingkatkan, dan memperkuat kemandirian. Selain untuk kepentingan tertentu, membangun kerjasama dengan negara-negara sahabat juga perlu dilakukan dengan baik, namun dengan skema yang menguntungkan. 
 Apalagi dalam beberapa tahun ke depan akan semakin diperkuatlah matra udara, matra laut dan matra darat. Yang pasti, di TNI Angkatan Darat akan memiliki dua batalyon tank tempur utama, kendaraan tempur panser canon, helicopter serbu dan helicopter serang. Untuk TNI Angkatan Laut akan hadir kapal perang korvet klas sigma, kapal cepat rudal, kapal perusak kawal rudal, tank dan panser amphibi. Sedangkan di TNI Angkatan Udara dipastikan akan semakin diperkuat pesawat tempur super tucano, 24 unit pesawat tempur F-16, Sukhoi-27 MK-2, dan sejumlah pesawat angkut Hercules C-130 H.
Sudah tentu apa yang dilakukan merupakan upaya untuk semakin memperkuat kekuatan TNI. Sehingga dengan adanya kekuatan dari sisi alutsista itu akan semakin membuat percaya diri pertahanan NKRI.
Selain itu, apabila dalam pengembangan alutsista di dalam negeri belum mampu memiliki alutsista yang modern seperti Tank Leopard, tentunya ke depan akan diterapkan transfer teknologi. Sehingga ke depan akan adanya kemampuan TNI dalam menyerap segala macam persenjataan modern.
Mari bangsaku. Kita sebagai masyarakat Indonesia mendukung sepenuhnya modernisasi alutsista menuju bangsa yang kuat, beradab, sejahtera dan mandiri dalam sisi pertahanan. Jayalah negeriku… Jayalah TNI-KU.
Sumber Bacaan : KLIK DISINI

Rabu, 07 November 2012

PT. LEN (PERSERO) KONSISTEN DUKUNG PEMBANGUNAN INDUSTRI PERTAHANAN

menhan-menerima-dirut-pt-lenJihad-Defence-Indonesia - Jakarta : Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menerima Direktur Utama PT. Len Industri (Persero) Abraham Mose, Selasa (6/11) di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama PT. Len Industri (Persero) Abraham Mose yang didampingi sejumlah jajaran Direksi PT. Len Industri (Persero) yang baru menyampaikan bahwa di PT. Len Industri (Persero) akan tetap konsisten mendukung pembangunan kemandirian industri pertahanan dalam negeri. PER
“PT. Len Industri (Persero) setelah organisasi baru tetap konsisten, karena PT. Len Industri (Persero) mempunyai satu unit bisnis tersendiri khusus mengurus defence”, tutur Abraham Mose kepada Menhan. Abraham Mose yang sebelumnya menjabat Direktur Pemasaran PT. Len Industri (Persero) periode 2007-2012, baru menjabat sebagai Direktur Utama PT. Len Industri (Persero) pada tanggal 28 Agustus 2012.
Saat menemui Menhan, dalam kesempatan tersebut Abraham Mose memperkenalkan beberapa Direksi yang baru di jajaran PT. Len Industri (Persero) antara lain Direktur Pemasaran Adi Sufiadi Yusuf Abdurrajak, Ir. M.Eng., Direktur Teknologi & Produksi Darman Mappangara, M.Eng.Sc. dan Direktur Administrasi & Keuangan Andra Yastrialsyah Agussalam, Drs. MBA.
Selain dalam rangka memperkenalkan diri, Abraham Mose juga menyampaikan beberapa program - program strategis PT. Len Industri (Persero) dan kesiapannya sebagai Led Integrator di bidang defence electronicsesuai dengan peraturan pemerintah terkait dengan industri pertahanan.
Dijelaskannya, bahwa kegiatan PT. Len Industri (Persero) selain sudah melakukan pekerjaan yang sifatnya maintenance dan dukungan dengan TNI, PT. Len Industri (Persero) juga melaksanakan kegiatan – kegiatan yang sifatnya kerjasama baik di bidang penelitian, pengembangan dan rekayasa maupun manufacturing.
Turut mendampingi Menhan dalam kesempatan tersebut, Dirjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Dirjen Pothan Kemhan) Dr. Pos M Hutabarat, Ph.D,   Staf Ahli Menhan Bidang Teknologi dan Industri  Dr. Ir. Anne Kusmayati, M.Sc.    dan Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan (Kapuskom Publik Kemhan) Kolonel Kav. Bambang Hartawan, M.Sc. 
Sumber : KLIK DISINI 

Selasa, 06 November 2012

KINERJA KEMHAN RI MENINGKAT

Jihad-Defence-Indonesia - JAKARTA : Kementerian Pertahanan (Kemhan) memperoleh penghargaan ContinousImprovement Award dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena menunjukkan peningkatan kualitas dan kinerja pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang progresif dan signifikan. 

Salah satu indikator keberhasilan dalam pengelolaan BMN adalah kualitas opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Penghargaan diterima Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabaranahan) Kemhan Mayjen TNI R Ediwan Prabowo, Kamis (1/11) di Jakarta. Penghargaan yang diberikan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu dalam acara “Refleksi dan ApresiasiKinerjaPengelolaandan Kepatuhan Pelaporan Barang MilikNegara( BMN) padaKementerian/ Lembaga(K/L) Tahun2011”. 

Menurut Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemhan Kolonel Kav Bambang Hartawan, ada beberapa faktor signifikan dalam mewujudkan optimalisasi pengelolaan BMN yang mengedepankan tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum. Di antaranya pengelolaan BMN yang berlandaskan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi,akuntabilitas dan kepastian nilai. Dia menyebut, salah satu indikator keberhasilan dalam pengelolaan BMN adalah kualitas opini BPK atas LKPP.

“Dari tahun ke tahun, kualitas LKPP mengalami peningkatan walaupun belum mencapai opini tertinggi seperti diharapkan,” tutur Bambang dalam keterangan pers,Jumat (2/11). Peningkatan nilai, menurutnya, menuntut usaha dan komitmen yang lebih besar dalam mewujudkan pengelolaan BMN yang andal.“Tren positif ini diikuti pula dengan peningkatan dalam beberapa aspek pengelolaan BMN, antara lain utilisasi BMN, kepatuhan pelaporan BMN,realisasi inventarisasi dan penilaian serta peningkatan opini BPK,”sebut dia. 

Pemberian apresiasi ini melibatkan 85 K/L dengan mempertimbangkan perbedaan beban tiap K/L dalam melaksanakan pengelolaan BMN.Adapun penilaian atas kinerja terbaik K/L dalam pengelolaan BMN didasarkan atas data tahun 2011 yang diperoleh dari Direktorat BMN, Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Kanwil DJKN, serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang merupakan unit kerja vertikal DJKN di daerah. 

2013 Kemhan Segera Bangun 3 Kantor Pertahanan Wilayah

Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada 2013 akan membangun kantor pertahanan wilayah atau desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan (PPKP) di setiap provinsi di Indonesia.

Pembangunan kantor instansi vertikal tersebut diprioritaskan di tiga provinsi yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga, yakni Papua, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. 

"Tahun depan, kantor instansi di bawah koordinasi Kemhan tersebut akan diprioritaskan wilayah Papua, Kaltim, dan Kalbar. Tahun selanjutnya, desk PPKP ini akan diwujudkan secara bertahap di seluruh provinsi, juga nantinya desk PPKP Jateng di Semarang," kata Kepala Koordinator Daerah (Kakorda) PPKP Jateng, Arief Wahyu P, di Semarang, Jumat (2/11). 

Menurut dia, dibangunnya gedung desk PPKP Jateng masih menunggu kepastian, karena sangat bergantung pada kebijakan Kemenhan. Tugas-tugas pokok kantor pertahanan wilayah atau desk PPKP merupakan kepanjangan tangan Kemhan dan terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) masing-masing daerah. 

"Implementasi di daerah juga akan berperan dalam mendorong penguatan nilai-nilai wawasan kebangsaan, semangat bela negara, nasionalisme," ujar Arief.
Sumber : KLIK DISINI

Kamis, 01 November 2012

42% ANGGARAN KEMHAN RI UNTUK GAJI PRAJURIT TNI



Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin (ANTARA)

Jihad-Defence-Indonesia - Anggaran pertahanan 2013 digunakan untuk membayar gaji prajurit dan PNS sebesar 42 persen, sementara sisanya digunakan untuk pembangunan kekuatan pertahanan 

Jakarta (ANTARA News) - Sebanyak 42 persen dari total anggaran belanja Kementerian Pertahanan (Kemhan) digunakan untuk membayar gaji prajurit TNI dan pegawai negeri sipil di lingkungan Kemhan, kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

"Anggaran pertahanan 2013 digunakan untuk membayar gaji prajurit dan PNS sebesar 42 persen, sementara sisanya digunakan untuk pembangunan kekuatan pertahanan," kata Sjafrie di kantor Kemhan di Jakarta, Selasa.



Selain digunakan untuk membayar gaji prajurit dan pegawai, alokasi anggaran belanja Kemhan juga akan banyak digunakan untuk pembaruan alat utama sistem pertahanan (alutsista) karena peralatan pertahanan yang dimiliki sudah terlalu tua untuk digunakan. 

Sjafrie mengakui bahwa Kemhan mendapat kenaikan jatah alokasi Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2013 sebesar Rp81,92 triliun dari APBN 2012 sebesar Rp77 triliun.

"Kemhan konsisten dalam mengawal dan menjaga anggaran pertahanan negara yang diberikan cukup besar, yang terpenting adalah bagaimana dalam menjaga anggaran tersebut," lanjutnya.

Dia mengatakan ada dua hal yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan penggunaan anggaran tersebut, yaitu menjaga proses internal di dalam tubuh Kemhan dan menghindari terjadinya distorsi atau penyimpangan yang dapat mengganggu proses itu.

Oleh karena itu, Kemhan telah membuat regulasi apabila ditemukan personel TNI atau pejabat yang melakukan penyimpangan terhadap proses anggaran.

Pertama, akan diberikan teguran sebagai tindakan pencegahan agar tidak semakin parah. Kedua, untuk kepentingan menegakkan kewibawaan institusi, maka prajurit atau pejabat tersebut akan diberi sanksi administrasi.

Jika perilaku penyimpangan terhadap anggaran belanja tersebut sudah sampai ke ranah hukum, maka hal itu akan disalurkan kepada aparat penegak hukum yang berwajib.
Sumber :  KLIK DISNI

Rabu, 24 Oktober 2012

Unhan Kaji Pembentukan Konsorsium Ilmu Pertahanan

Universitas Pertahanan Indonesia
Jihad-Defence-Indonesia - Universitas Pertahanan (Unhan) menggagas pembentukan sebuah asosiasi atau konsorsium ilmu pertahanan yang berfingsi sebagai pusat pengembangan dan pengajian ilmu pertahanan. Ini dilakukan agar pertahanan senantiasa terus dimutakhirkan sebagai ilmu. 

"Keberadaan konsorsium ini akan membuat ilmu pertahanan bisa diajarkan di universitas-universitas umum. Makin banyak yang mempelajari ilmu pertahanan, makin bagus," kata Rektor Unhan, Letjen (Purn) Syarifudin Tippe, saat membuka lokakarya ilmu pertahanan bertema "Memosisikan Kajian Pertahanan Menjadi Ilmu Pengetahuan", di Jakarta, Selasa (23/10).

Menurut dia, konsorsium nantinya akan berada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pertahanan sebagai ilmu merupakan khazanah baru. Dalam kodifikasi ilmu yang dikeluarkan Unesco dan Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayan, kluster ilmu pertahanan belum termasuk dalam program studi yang bisa diajarkan di perguruan tinggi.

Padahal, secara empirik, tambah Syarifudin, pertahanan sebagai sebuah kajian dapat disepadankan dan sama tuanya dengan ilmu perang. Kajian mengenai ilmu pertahanan sudah digali Unhan sejak 2011 dengan melibatkan para ilmuwan, praktisi, dan pemerhati pertahanan.
Sumber : KLIK DISINI

Selasa, 23 Oktober 2012

SEKJEN KEMHAN RI-ERIS HERRYANTO , TERIMA VP NDU REPUBLIC OF CHINA

Jihad-Defence-Indonesia - JAKARTA : Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemhan) Marsdya TNI Eris Herryanto, S.IP., M.A., Rabu (17/10) menerima kunjungan delegasiNational Defence University People’s Liberation Army (NDU PLA) Republic of China yang dipimpin VP of NDU PLA Letjen Wang Yongsheng, di kantor Kemhan Jakarta. Sebelumnya delegasi NDU PLA China berkesempatan untuk mengunjungi UNHAN Indonesia dan melakukan berbagai pembicaraan terkait dengan kerjasama kedua perguruan tinggi tersebut.
 
Sekjen Kemhan menyatakan bahwa hubungan Universitas Pertahanan Indonesia (UNHAN) dengan NDU PLA China yang baru saja terjalin berjalan dengan baik. 

Hal tersebut ditandai dengan adanya kunjungan dosen dan mahasiswa/i UNHAN Indonesia ke NDU China beberapa waktu lalu untuk mengetahui lebih jauh tentang NDU China serta adanya program pertukaran perwira siswa dan civitas akademika antar kedua Perguruan Tinggi. “Akan ada banyak program dan kerjasama yang akan dilakukan UNHAN Indonesia dan NDU China di masa yang akan datang", ungkap Sekjen.

Sementara itu menanggapi hal tersebut, ketua delegasi China berkeyakinan bahwa di masa datang hubungan TNI dan PLA China akan semakin kuat dan baik lagi. Dikatakannya selepas dari mengikuti pendidikan, para lulusan NDU China akan menjadi pemimpin PLA di masa depan.
Sumber : KLIK DISINI

Selasa, 16 Oktober 2012

Kemhan RI Pesan 35 KCR Penuhi MEF

KRI Celurit-641. (Foto: PT. Palindo Marine)
 
Jihad-Defence-Indonesia - Jakarta: Kapal cepat rudal (KCR) yang dipesan pemerintah dari industri galangan kapal PT Palindo Marine, Batam, segera diserahterimakan. Keberadaan kapal jenis tersebut penting untuk pengamanan wilayah laut.

Dari empat KCR yang dipesan, dua di antaranya telah diserahterimakan, yakni KRI Celurit- 641 dan KRI Kujang-642.Ini merupakan bagian dari program pengadaan KCR secarabesar-besaran TNI Angkatan Laut (AL). Managing Director PT Palindo Marine Harmanto mengungkapkan, KCR yang ketiga sekarang ini tinggal tahap finishing. ”Minggu lalu sudah di-launching dan akhir tahun ini mungkin bisa diserahterimakan,” katanya kepada SINDO kemarin.

Kapal ketiga itu sudah berada di galangan kapal dari pabrik tersebut dan menjalani penyempurnaan. ”Setelah penyempurnaan, akan dilakukan pengujian di laut,”sebut dia. Sembari menyelesaikan kapal ketiga, lanjut Harmanto, pihaknya juga sudah mulai tahapan pengerjaan kapal keempat. ”Kita membuat kapal lengkap,kecuali persenjataannya,” imbuh dia. Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemhan Mayjen TNI Hartind Asrin menuturkan,pemerintah akan membeli total sekitar 35 KCR untuk memenuhi kebutuhan sesuai program pembangunan kekuatan pokok minimum (MEF).

”Sejauh ini baru empat yang kita pesan,”ujarnya. Indonesia butuh kapal-kapal jenis ini untuk pengamanan wilayah laut, terutama di kawasan barat.”Perairan wilayah barat sangat cocok untuk kapalkapal kecil seperti ini (panjang di bawah 100 meter) karena perairannya dangkal. Kalau di timur, kita butuh kapal-kapal besar yang panjangnya di atas 100 meter,”terang dia. Untuk kapal berukuran di atas 100 meter, kata dia,Kemhan memesan ke PT PAL Surabaya.

”Kita juga punya program korvet nasional,” sebut Hartind yang juga staf ahli Menteri Pertahanan Bidang Keamanan itu. Komandan Satgas KCR-40 dan PC-43 TNI AL Kolonel Nurwahyudi menambahkan, butuh waktu sekitar 12 bulan untuk merampungkan satu unit KCR terhitung sejak penandatanganan kontrak.”Nanti sebelum diserahterimakan ada uji kelaikan laut dulu oleh TNI AL,”sebut dia.

Kapal ini,kata Nurwahyudi, memiliki spesifikasi yang relatif sama dengan dua kapal sebelumnya, KRI Celurit-641 dan KRI Kujang-642. Untuk diketahui, kapal yang didesain sebagai kapal patroli tersebut memiliki spesifikasi panjang sekitar 44 meter, lebar 7,4 meter, berbobot 250 ton,dan mampu berlayar dengan kecepatan maksimum 30 knot. Kapal dipersenjatai rudal C-705, meriam kaliber 30 mm enam laras, serta meriam anjungan dua unit kaliber 20 mm.

KSAL Laksamana TNI Soeparno sebelumnya menuturkan, program penambahan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI AL 2012 adalah pengadaan kapal selam dan kapal permukaan. ”Ada tiga kapal selam, dua kapal permukaan frigat jenis perusak kawal rudal (PKR) dan 20 kapal patroli cepat dan kapal cepat torpedo,” tuturnya.

Hingga 2024,TNI AL butuh 24 unit kapal jenis ini.Kapal ini akan dioperasikan di wilayah armada barat dan Sulawesi Utara.Dalam pemesanan kapal ke PT Palindo itu, diketahui harga per unit kapal sekitar Rp75 miliar. Pada pengadaan pertama, KRI Celurit, pemerintah bekerja sama dengan Bank Mandiri untuk pembiayaannya.

Kemandirian Alutsista
Lahirnya Undang-Undang (UU) Industri Pertahanan dipercaya bakal mempercepat perkembangan industri pertahanan dalam negeri. Sebab, UU yang ditandatangani Presiden saat hari ulang tahun TNI ke-67,5 Oktober lalu,itu mengatur sinergi antarindustri strategis maupun industri pertahanan dalam memproduksi alutsista.

Perkara sinergi ini yang selama ini menjadi salah satu kendala yang dihadapi perusahaan. Menurut Hartind, UU Industri Pertahanan memberikan jaminan adanya pembelian produk pertahanan maupun oleh pemerintah. ”Selama ini yang dikhawatirkan industri pertahanan adalah masalah konsistensi pembelian dari user,”beber dia.
Sumber : KLIK DISINI

India Belum Tawarkan Misil (Brahmos) untuk Indonesia

Rudal Brahmos India
Jihad-Defence-Indonesia-Jakarta : Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemhan Brigjend TNI Hartin Asrind mengatakan, sampai saat ini India belum menawarkan misilnya ke Indonesia. Namun tak menutup kemungkinan Indonesia akan membeli misil dari Negeri Bollywood.

Dalam pertemuan bilateral Menteri Pertahanan Indonesia Purnomo Yusgiantoro dan Menhan India AK Antony, India merespons baik tawaran kerja sama militer dengan Indonesia. Indonesia pun menawarkan produk-produk dari PT Dirgantara Indonesia. Namun pembahasan mengenai misil belum bergulir.
 

"India punya misil tapi mereka belum menawarkan ke kita. Kalau memang bagus ya kita beli," ujar Hartin di Kementerian Pertahanan Indonesia, Jakarta, Selasa (16/10/2012).
 

Hartin turut menambahkan, India merupakan negara dengan kekuatan angkatan udara yang baik. Negeri Bollywood itu juga menjadi konsumen utama bagi jet Sukhoi buatan Rusia.
 

India dan Indonesia juga akan mengembangkan kerja samanya di bidang pertahanan dan produksi industri militer, mengingat baiknya perkembangan industri pertahanan negara tersebut.
Sumber : KLIK DISINI

Kamis, 11 Oktober 2012

Kemhan RI Lakukan Press Tour Kunjungi PT. Palindo Batam

Jihad-Defence-Indonesia - Batam : Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan (Kapuskom Publik) Mayjen TNI Hartind Asrin, Selasa (9/10) memimpin rombongan Press Tour Kemhan RI mengunjungi PT. Palindo Marine, perusahaan galangan kapal swasta nasional di Batam yang memproduksi Kapal Cepat Rudal (KCR) pesanan TNI Angkatan Laut. Dalam kunjungan ini, Kapuskom Publik Kemhan beserta rombongan diterima secara langsung oleh  oleh Direktur Utama PT. Palindo Marine Shipyard Harmanto dengan didampingi beberapa stafnya. 

Kapuskom Publik Kemhan dalam kesempatan tersebut menyampaikan, bahwa kegiatan Press Tour Kemhan ke PT. Palindo Marine Shipyard ini dilaksanakan dalam rangka mengenalkan industri pertahanan dalam negeri kepada wartawan. Lebih lanjut dikatakannya, dengan lahirnya Undang-undang (UU) Industri Pertahanan dipercaya akan mempercepat perkembangan industri pertahanan dalam negeri. Sebab, UU yang ditandatangani Presiden bertepatan dengan HUT TNI ke-67 pada 5 Oktober lalu, itu akan mengatur sinergi antar industri strategis maupun industri pertahanan dalam memproduksi  Alustsista.

“UU Industri Pertahanan memberikan jaminan adanya pembelian produk pertahanan maupun  pemerintah yang selama ini  dikhawatirkan industri pertahanan adalah masalah konsistensi pembelian dari user”, tambah Kapuskom Publik Kemhan.

Sementara itu Dirut PT. Palindo Marine Shipyard menuturkan, bahwa PT. Palindo Marine Shipyard secara total menerima pesanan pembuatan empat KCR pesanan TNI AL, dua diantaranya telah diserahterimakan yakni KRI Celurit-641 dan KRI Kujang-642.  Sedangkan untuk KCR ketiga dalam waktu dekat siap untuk diserahterimakan.

Kapal ketiga ini sudah berada di galangan kapal dari pabrik tersebut dan menjalani penyempurnaan. Setelah penyempurnaan, selanjutnya akan dilakukan pengujian di laut. “KCR yang ketiga sekarang ini tinggal tahap finishing yang minggu lalu sudah dilaunching dan akhir tahun ini mungkin bisa diserahterimakan”, jelasnya.

Dirut PT. Palindo Marine Shipyard menambahkan, dengan berjalannya penyelesaian kapal ketiga, PT. Palindo Marine Shipyard juga sudah mulai tahapan pengerjaan kapal keempat. 

Saat ini selain membuat KCR dan PC, PT. Palindo Marine Shipyard juga merampungkan kapal dua lambung (katamaran) pesanan Malaysia dan pesanan Basarnas. Untuk mesin kapal, biasanya PT. Palindo Marine Shipyard membeli dari Jerman.

Kunjungi Lanal Batam

Kegiatan Press Tour Kemhan yang mengikutsertakan sejumlah wartawan dari media massa cetak dan elektronik ini, berlangsung selama tiga hari mulai tanggal 9 sampai dengan 11 Oktober 2012. Selain melihat secara langsung pembuatan KCR di  PT. Palindo Marine Shipyard, pada kesempatan hari pertama, rombongan Press Tour Kemhan juga berkunjung ke Markas Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Batam.

Di Lanal Batam, Kapuskom Publik dan rombongan diterima oleh Komandan Lanal Batam, Kolonel Laut (P) Nur Hidayat yang memberikan penjelasan terkait dengan tugas pokok Lanal Batam serta penjelasan tentang potensi ancaman dan kerawanan yang dihadapi oleh Lanal Batam.

Dalam kunjungan ini, Kapuskom Publik Kemhan dan rombongan di pandu Danlanal Batam juga diberikan kesempatan melihat secara langsung alat pemantau dan sejumlah radar yang berfungsi untuk memantau lalu lintas kapal di Selat Singapura.
Sumber : KLIK DISINI

Selasa, 02 Oktober 2012

Pemerintah Timbang Beli Apache, Super Cobra, atau Black Hawk

Jihad-Defence-Indonesia - Jakarta | Pemerintah Indonesia tengah mempertimbangkan membeli salah satu dari tiga jenis helikopter serang untuk memperkuat Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Ketiga jenis helikopter itu yakni Apache, Super Cobra, atau Black Hawk.

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-i6sCsGGG8Qdf63GhN9v0qKbtMQYdyYN_RMzPq_n_Mq1LSUuH2Peg8avVivFxxioDFwHG1xeLbvDO6n0w4SireCQrVdQVd-6FJDq02zox8zXB86ltGOs4PPyY8C0_FxnQxPPQjskPlUo/s1600/2.jpgFaktor yang menjadi pertimbangan utama untuk memilih yakni harga. Hal itu terungkap dalam rapat antara pemerintah dan Komisi I DPR saat membahas anggaran 2013 di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (1/10/2012) malam.

Hadir dalam rapat itu Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Pramono Edhie Wibowo, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Soeparmo, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Imam Sufaat, dan para petinggi TNI lainnya.

Awalnya, Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq meminta pemerintah menjelaskan pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton bahwa Indonesia akan membeli delapan helikopter Apache dari AS. Hal itu diungkap Hillary setelah melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Washington.

Masalahnya, Komisi I DPR tak tahu soal rencana pembelian Apache lantaran tidak pernah ada penyampaian dari pemerintah, baik dalam pertemuan formal maupun informal. Komisi I baru tahu setelah muncul dalam pemberitaan.

Purnomo mengatakan, pihaknya memang ingin membeli helikopter serang. Alasannya, negara-negara tetangga sudah memperkuat alutsista dengan membeli helikopter Apache. Hanya saja, menurut dia, rencana itu masih terlalu dini untuk disampaikan kepada DPR lantaran masih mempertimbangkan banyak hal, khususnya harga.

"Kami ingin bandingkan dengan beberapa jenis helikopter lain yang mungkin walaupun kemampuan dan kualitasnya lebih rendah dari Apache, tapi kita bisa dapatkan lebih (banyak)," kata Purnomo.

Edhie menambahkan, Apache menjadi prioritas pertama pihaknya. Menurut dia, sudah ada pembicaraan dengan pihak AS mengenai harga. Namun, harga yang ditawarkan berubah-ubah dari sebesar Rp 25 juta dollar AS per unit, lalu Rp 30 juta dollar AS per unit.

Belakangan, tambah Edhie, harga Apache kembali naik. Dia tak menyebut berapa harga terakhir. Akhirnya, pihaknya mencari helikoper pembanding, yakni Super Kobra. Informasi yang diterima, kata dia, harga yang ditawarkan yakni 15 juta dollar AS per unit.

Edhie mengatakan, helikopter Black Hawk menjadi pilihan terakhir. Dia tak menyebut berapa harga per unit helikopter yang dipakai dalam film Black Hawk Down itu. "Black Hawk ini dulu helikopter serbu atau angkut pasukan. Dikembangkan menjadi helikopter serang," kata dia.

Mengapa tiga helikopter itu menjadi pilihan? Menurut Edhie, pihaknya memilih memesan dari negara lain lantaran perusahaan lokal tak lagi memproduksi helikopter serang. "Kita harus beli helikopter serang untuk perlindungan serangan darat. Andai kita melakukan gerakan pertempuran di darat, helikopter ini yang melindungi tank-tank dan pasukan kita di darat," kata Edhie.
 TNI AD Berharap Anggaran Pembelian Apache Disetujui DPR

TNI AD Berharap Anggaran Pembelian Apache Disetujui DPRJakarta - TNI Angkatan Darat berharap Komisi I DPR RI menyetujui anggaran pembelian delapan unit helikopter tempur Apache dari Amerika Serikat pada APBN 2013.

"Kita sedang bicarakan. Kita berharap bisa diberi izin membeli delapan unit. Maka dari itu, sekarang kita koordinasikan, komunikasikan agar bisa dianggarkan," kata Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo di Gedung DPR, Jakarta, Senin (1/10/2012).

Edhi mengatakan, heli tersebut dibeli dari Amerika Serikat dalam kondisi baru serta bersenjata lengkap.

"Baru, 100 persen gres, lengkap dengan senjatanya. Kalau heli serang tidak ada amunisi dan senjata sama dengan meriam sundut, dong," kata Edhi.

Menurut Edhi, Indonesia diharuskan membeli heli tersebut untuk perlindungan angkatan darat. "Indonesia tidak bisa memproduksi Apache, kalau bisa membeli Apache kita beli di Indonesia," ujarnya.

Namun, bila harga Apache tersebut mencapai Rp 60 juta USD, maka TNI AD akan menunda pembelian heli tersebut. Edhi mengatakan, pihaknya mencari alternatif helikopter tempur lain.

"Kalau 60 juta USD terlalu mahal ya. Mungkin kita akan mencari tipe lain, tapi tetap heli serang," imbuhnya.

Edhi mengungkapkan, Indonesia lebih memerlukan heli serang daripada heli angkut. Sebab, TNI AD sudah memiliki 12 unit MI 17 yang dapat mengangkut 34 orang dalam satu pesawat.

"Kita, kalau heli angkut mempunyai MI 17, bisa mengangkut 34 orang, itu imbang dengan Chinook," ujarnya.
Sumber : KLIK DISINI , KLIK DISINI

Kemhan RI Tetap Pesan KCR Trimaran KRI KLEWANG-625

KRI Klewang. (Foto: North Sea Boats)

2 Oktober 2012, 
Jihad-Defence-Indonesia - Jakarta : Peristiwa terbakarnya kapal cepat rudal pesanan TNI Angkatan Laut, KRI Klewang-625, di Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (28/9) pekan lalu tidak menyurutkan langkah Kementerian Pertahanan. Instansi ini akan tetap melanjutkan pengadaan kapal sejenis. Kemenhan berencana membeli empat unit kapal sejenis.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menegaskan, pembelian kapal berjenis trimaran itu penting untuk memenuhi alutsista TNI AL. Apalagi kapal tersebut diproduksi di dalam negeri oleh putra-putri Indonesia. Dengan demikian, Kemenhan berupaya menghidupkan industri pertahanan dalam negeri.

Kasus terbakarnya KRI Klewang bukan jadi penghalang rencana pembelian kapal sejenis. Sebab, kata Menhan, "Tiga unit lainnya sudah diasuransikan. Sedangkan KRI Klewang belum diserahterimakan sehingga masih dalam tanggung jawab penjual."

Di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (1/10), Menhan mengatakan bahwa pihaknya sudah menerima laporan tentang KRI Klewang. Berdasarkan penyelidikan sementara, kapal itu terbakar karena konsleting listrik.

"Saya sudah telepon langsung. Sudah kontak ke vendornya. Tidak masalah untuk dilanjutkan kembali," tegasnya.

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengamini hal tersebut. Menurut dia, pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran kapal tersebut adalah PT Lundin sebagai produsen. Sebab, kebakaran terjadi saat peluncuran atau ketika kapal belum diserahterimakan kepada TNI AL.

KRI Klewang adalah kapal jenis trimaran yang diklaim tidak bisa terdeteksi radar. Spesifikasinya, berbobot 53,1 GT, panjang 63 meter, menggunakan 4x marine engines MAN nomimal 1.800 PK yang dapat melaju hingga 35 knot. Kapal canggih ini diluncurkan pada 30 Agustus lalu dan direncanakan untuk diujicoba selama sebulan dengan 27 kru dari pasukan TNI AL.
Sumber : KLIK DISINI