Tampilkan postingan dengan label PBB. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label PBB. Tampilkan semua postingan

Selasa, 04 Juni 2013

PULUHAN NEGARA TANDATANGANI TRAKTAT PERDAGANAN SENJATA

 Indonesia pilih abstain dalam traktat tersebut. 

Menlu Jerman Guido Westerwelle menandatangani traktat perdagangan senjata PBB
Jihad-Defence-Indonesia - New York : Perwakilan lebih dari 60 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN) mulai menandatangani Traktat Perdagangan Senjata Api yang disepakati April lalu. Traktat ini akan mengatur perdagangan senjata global yang nilainya lebih dari US$70 miliar.

Diberitakan Voice of America, PBB mengatakan ada 62 negara dari Eropa, Amerika Latin, Asia dan Afrika yang akan menandatangani traktat tersebut pada Senin waktu setempat. Para Menteri Luar Negeri negara-negara tersebut mengantre untuk tanda tangan pada sebuah upacara resmi.

Menteri Luar Negeri Argentina Hector Timerman merupakan perwakilan pertama yang menandatangani traktat itu. Tepuk tangan membahana usai Timerman membubuhkan tanda tangannya. Total akan ada 154 negara yang menyetujui traktat tersebut dalam beberapa hari ke depan.

Amerika Serikat sebagai pengekspor senjata nomor 1 dunia baru akan menandatangani traktat itu setelah terjemahan resmi dari PBB selesai.

Traktat tersebut mengatur standar penjualan senjata lintas batas, mulai dari perdagangan senjata kecil hingga tank dan helikopter. Dalam traktat, juga diatur perjanjian mengikat bagi negara-negara untuk meninjau penggunaan senjata oleh negara pembeli. 

Hal ini demi mencegah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), terorisme, pelanggaran kemanusiaan atau kejahatan terorganisir, yang dilakukan oleh negara pembeli.

Tiga negara menolak traktat ini, yaitu Korea Utara, Suriah dan Iran. Sementara 23 negara pilih abstain, di antaranya adalah Rusia, China, India dan Indonesia. Negara yang abstain menilai bahwa traktat itu diskriminatif. 

Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa April lalu mengatakan bahwa traktat ini melanggar UU no 16 tahun 2012 pasal tiga ayat lima yang intinya menyatakan Indonesia melarang melakukan impor senjata apabila terdapat kondisionalitas politik.

Traktat ini akan mulai berlaku 90 hari setelah 50 negara meratifikasinya.


Sumber : KLIK DISINI

Jumat, 31 Mei 2013

SOAL RUDAL S-300 KE IRAN, AMERIKA SERIKAT MENGELABUI RUSIA



Jihad-Defence-Indonesia - MOSKOW :  Seorang pejabat Rusia mengkritik Amerika Serikat (AS) yang meninggalkan Rusia sendirian setelah memaksanya untuk menghentikan kesepakatan penjualan sistem pertahanan S-300 ke Iran. 

CEO Russian Technologies (Rostech), Sergei Chemezov mengatakan pada Kamis (30/5) bahwa Washington menerapkan tekanan berat pada Moskow untuk membatalkan perjanjian dengan dalih bahwa kesepakatan Iran-Rusia adalah melawan sanksi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Chemezov menambahkan, Washington kemudian mengubah retorikanya, mengatakan resolusi PBB tidak secara khusus menyebutkan sistem S-300 dan Rusia telah bertindak sendiri.

"Amerika sekarang setuju bahwa itu adalah sebuah sistem pertahanan dan Rusia sendiri harus bertanggung jawab atas pelanggaran kontrak," jelas Chemezov seperti dikutip Ria Novosti.

Dia menuturkan bahwa Moskow sekarang berusaha untuk mencapai penyelesaian dengan Tehran guna menarik gugatan terhadap perusahaan senjata Rusia,Rosoboronexport atas pembatalan kontrak. "Peluang Rusia untuk memenangkan kasus ini sangat tipis," tegasnya.

Berdasarkan kontrak yang ditandatangani pada tahun 2007, Rusia diminta untuk memberikan Iran dengan setidaknya lima sistem pertahanan S-300.

Pada September 2010, Presiden Rusia Dmitry Medvedev menandatangani dekrit yang melarang pengiriman sistem pertahanan ke Republik Islam.

Iran telah mengajukan gugatan terhadap Rosoboronexport di Mahkamah Arbitrase Internasional di Jenewa.


Sumber : KLIK DISINI

Selasa, 28 Mei 2013

KISAH 3O TENTARA "HANTU GARUDA", KALAHKAN 3000 GERILYAWAN KONGO



Jihad-Defence-Indonesia - Jakarta : Kiprah Pasukan Garuda kembali menuai prestasi. 167 Prajurit TNI di Haiti yang tergabung dalam Satuan Tugas Kompi Zeni (Satgas Kizi) TNI Kontingen Garuda (Konga) XXXII-B/MINUSTAH (Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haiti) menerima penghargaan Medali PBB (UN).

Pasukan perdamaian dari Indonesia selalu bisa diterima dengan baik di negara penugasan. Sejak Kontingen Garuda I bertugas di Mesir tahun 1957, sejak itulah pasukan baret biru di bawah PBB ini mengharumkan nama bangsa.

Ada cerita menarik soal Pasukan Garuda. 30 Pasukan Garuda berhasil membekuk 3.000 gerilyawan di Kongo berbekal akal bulus dan kecerdikan. 

Ceritanya, Desember 1962 di Kongo sedang bergolak. Kontingen Garuda III (Konga III) di bawah pimpinan Kolonel Kemal Idris berangkat sebagai pasukan perdamaian di bawah UNOC (United Nations Operation in the Congo). 

Saat itu kelompok milisi di bawah pimpinan Moises Tsommbe ingin lepas dari pemerintah Republik Demokratik Kongo pimpinan Presiden Kasavubu. Rakyat sipil pun segera menjadi korban pertikaian antar milisi dan tentara pemerintah.

Pasukan Garuda III segera dikenal karena keluwesannya bergaul. Banyak Singkong di Kongo, pasukan TNI pun mengajarkan bagaimana cara mengolah masakan Indonesia, membuat kue, serta menyayur daun singkong sehingga enak dimakan. Selama ini rakyat Kongo hanya mengolah singkong menjadi tepung yang rasanya tidak enak.

Suatu hari, terjadi serangan yang dilakukan 2.000 gerilyawan Kongo ke markas Pasukan Garuda. Saat itu markas hanya dipertahankan 300 tentara. Setelah baku tembak berjam-jam, gerilyawan dapat dipukul mundur. Untungnya tak ada korban di pihak Indonesia.

Serangan balasan pun segera dirancang untuk menangkap para pemberontak. Letjen Kemal Idris menceritakan hal ini dalam buku biografi, Kemal Idris, bertarung dalam revolusi terbitas Sinar Harapan.

"Kami melakukan penyerangan di malam hari dengan kapal yang digelapkan di atas danau Tanganyika, tidak berapa jauh dari daerah Albertville. Pasukan kami yang berkekuatan 30 orang menyamar sebagai hantu," beber Kemal Idris.

Kemal tahu 3.000 pemberontak itu sangat percaya takhayul. Mereka takut pada hantu spritesses yang digambarkan berwarna putih dan melayang-layang di waktu malam. Maka 30 anggota pasukan garuda itu berpakaian jubah putih dan segera menyerang.

"Melihat sosok-sosok putih bergerak-gerak, semangat mereka hilang sama sekali dan segera menyerah," kata Kemal.

Dalam operasi kilat itu, ribuan gerilyawan Kongo ditangkap. Senjata-senjata mereka yang ternyata lumayan canggih disita. Dalam peristiwa itu hanya seorang prajurit TNI yang cidera. Salah seorang gerilyawan yang panik saat digerebek, melemparkan ayam yang tengah dibakarnya pada tentara kita.

"Sejak itu, anggota Garuda III di kenal oleh orang-orang Kongo dengan julukan Les Spiritesses, pasukan yang berperang dengan cara yang tidak biasa dilakukan orang," kata Kemal bangga.

Letnan Jenderal Kadebe Ngeso dari Ethopia mengaku bangga atas keberhasilan pasukan Indonesia menangkap 3.000 lainnya tanpa jatuh korban. Namun dia pun meminta ke depan cara-cara unik seperti itu tidak dilakukan. Karena risiko terlalu besar dan sangat membahayakan. 

Bravo Garuda.

Sumber : KLIK DISINI

Senin, 27 Mei 2013

PALESTINA TOLAK PERBATASAN SEMENTARA



Jihad-Defence-Indonesia - Amman :  Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan Palestina takkan menerima negara dengan perbatasan sementara.

"Perbatasan sementara takkan mengakhiri konflik, itu hanya akan memperpanjangnya," kata Abbas ketika berpidato di Forum Ekonomi Dunia, yang diselenggarakan di Jordania yang juga dihadiri Presiden Israel Shimon Peres dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) John Kerry.

Palestina ingin mendirikan negara Palestina dalam perbatasan 1967, kata Abbas --yang mendesak Israel agar mensahkan Gagasan Perdamaian Arab, yang diajukan oleh Arab Saudi pada 2002 dan disepakati oleh semua negara Arab.

Gagasan perdamaian tersebut menawarkan kepada Israel hubungan normal dengan semua negara Arab sebagai imbalan bagi penarikan dari seluruh wilayah yang didudukinya pada 1967.

Abbas menyatakan gagasan itu adalah dasar untuk mengakhiri konflik selama beberapa dasawarsa antara kedua pihak dan mencapai perdamaian yang diingini, demikian laporan kantor berita Xinhua, Senin (27/5) pagi.

Pada gilirannya, Kerry menyeru Israel dan Palestina agar mencapai kesepakatan politik, dan memperingatkan tak-adanya perdamaian bisa mengakibatkan perang. 

Sementara itu, Shimon Peres menekankan pentingnya untuk melanjutkan pembicaraan perdamaian Palestina-Israel guna mengakhiri konflik dan
mewujudkan perdamaian.


Sumber : KLIK DISINI

Minggu, 07 April 2013

TIM PENJINAK BAHAN PELEDAK KONTINGEN GARUDA XX-J BERHASIL AMANKAN RANJAU DARAT DI KONGO

jihandak 1

Jihad-Defence-Indonesia - Kongo :  Sejak merdeka dari jajahan Belgia pada 30 Juni 1960, Kongo selalu ditimpa konflik yang sangat kompleks dan menyisakan derita bagi negara itu sendiri. Berbagai konflik kepentingan, perang antar suku, perebutan wilayah, pengeksploitasian sumber daya alam dan ikut campurnya dunia luar terpampang jelas menghiasi negeri itu. Hal ini menyebabkan banyak daerah-daerah di Kongo yang memiliki taraf hidup rendah dan sangat tidak layak. Ditambah lagi dengan banyaknya daerah yang masih rawan dari ancaman ranjau dan bahan-bahan peledak akibat konflik seperti yang terjadi di daerah Isiro beberapa waktu yang lalu.

jihandak 2

Sebuah benda yang diduga kuat ranjau darat ditemukan oleh seorang prajurit dari kontingen Bangladesh saat melaksanakan pembersihan Camp mereka. Kejadian ini spontan dilaporkan kepada Markas Besar Brigade Ituri di Bunia. Atas laporan tersebut, pihak Brigade Ituri memerintahkan Kontingen Garuda untuk mengatasi masalah tersebut. Sebagai Satuan Zeni, Kontingen Garuda di Kongo yang terbentuk dalam Satgas Kizi TNI Kontingen Garuda XX-J memiliki kemampuan penjinak bahan peledak (Jihandak).

Selanjutnya, sesuai perintah dari Brigade Ituri, Tim Jihandak Garuda terbang menuju wilayah Isiro yang terletak 200 Km Barat Daya dari kota Dungu dimana Camp Garuda berada dengan menggunakan helikopter MI-17 milik Bangladesh Air Force (Banair). Setibanya disana, Tim Jihandak Garuda dibawah pimpinan Lettu Czi Wiranggana langsung bergegas melaksanakan tugasnya mengamankan ranjau dalam radius + 25 m dengan kawat berduri. Selanjutnya melaksanakan pembersihan (clearing) area ranjau, langkah ini diambil untuk menjaga kemungkinan adanya temuan ranjau lainnya.

jihandak 3

Tak lama berselang, ranjau tersebut berhasil dilokalisir dan diamankan. Dari hasil indetifikasi, diketahui bahwa ranjau tersebut merupakan ranjau darat jenis AP-POMZ 2 buatan Yugoslavia. Hasil tugas Jihandak ini, selanjutnya dilaporkan ke Brigade Ituri sebagai satuan atas dan menunggu perintah untuk pelaksanaan pendisposalannya.

Sumber : KLIK DISINI

Rabu, 03 April 2013

DIKAITKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA, RI ABSTAIN ATAS TRAKTAT SENJATA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

Foto : Menlu RI Marty Natalegawa (Doc Okezone)


Jihad-Defence-Indonesia - JAKARTA :  Traktat perdagangan senjata yang disepakati di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menunjukan adanya dukungan dari 155 negara. Tetapi Indonesia memutuskan untuk abstain, apa yg membuat indonesia mengambil pilihan itu?

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Marty Natalegawa menyatakan, pada dasarnya indonesia mendukung traktat itu. Tetapi indonesia memiliki pertimbangan lain.

"Betul memilih abstain terhadap treaty ini. Dari segi azas manfaat indonesia sepenuhnya mendukung, namun teks atau draft yang diajukan untuk dipungut suarakan menurut indonesia dan beberapa negara lain ada beberapa hal yang dipertimbangkan secara seksama," ujar menlu marty, di kementerian luar negeri RI, Jakarta, Rabu (3/4/2013).

"Naskah atau draft diajukan di sidang Majelis Umum PBB antara lain menyatakan atau memberikan kesan, bahwa penjualan alusista akan ditentukan atau dipengaruhi oleh kondisionalitas dimana, dikaitkan dengan  pelanggaran hak asasi manusia. Penilaian akan diberikan oleh eksportir (pedagang senjata)," jelasnya.

"Bagi kita penetapan kondisionalitas itu berpotensi bertentangan dengan pasal  43 ayat 5 UU NO 16 Tahun 2012 tentang industri pertahanan, yang intinya menyatakan bahwa indonesia dilarangan melakukan import senjata apabila ada kondisionalitas politik," tutur marty.

Menlu menambahkan, hal ini yang harus diperhatikan dan diserasikan antara UU di indonesia dan adanya klausul traktat yang diajukan yang mengesankan adanya kondisi politik dari suatu negara dalam melakukan perdagangan senjata.

Ada kemungkinan sikap abstain indonesia ini akan berubah pada pertemuan lanjutan mengenai pembahasan traktat tersebut. Menurut Menlu, yg dihasilkan dari sidang Majelis Umum PBB belum mengikat. Juni mendatang proses tersebut akan berlanjut.


Berikut Alasan Indonesia Abstain di Traktat Perdagangan Senjata Perserikatan Bangsa-Bangsa

Menlu Australia Bob Carr, Menlu RI Marty Natalegawa, Menhan Australia Stephen Smith MP dan Menhan RI Purnomo Yusgiantoro saat jumpa pers bersama di Kementerian Luar Negeri Indonesia, Rabu, 3/4 (Jaringnews/Johannes Sutanto de Britto)

Indonesia menyatakan abstain saat voting Traktat Perdagangan Senjata Global di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN). Traktat itu adalah perjanjian internasional pertama yang mengatur tentang perdagangan senjata di dunia. Perjanjian ini bertujuan untuk memaksa negara-negara anggota PBB mengatur ekspor senjata.

Tidak semua negara menyambut baik pembentukan traktat tersebut. Iran, Suriah, dan Korea Utara menolak menyetujui traktat itu dalam proses voting. Sedangkan Indonesia, China, Rusia, dan 20 negara lainnya memilih untuk abstain. Total 155 negara menyetujui traktat tersebut. Berikut ini alasan Indonesia menyatakan abstain atas traktat tersebut.

"Indonesia abstain atas treaty ini. Dari segi azas manfaat Indonesia sepenuhnya mendukung, namun teks atau draft yang diajukan harus dipertimbangkan secara seksama," aku Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Marty Natalegawa saat menggelar jumpa pers bersama dengan Menhan Australia Stephen Smith MP, Menhan Indonesia Purnomo Yusgiantoro dan Menlu Australia Bob Carr di Gedung Nusantara, Jakarta, Eabu, 3/4.

Marty menambahkan naskah atau draft itu memberikan kesan bahwa penjualan alusista akan ditentukan atau dipengaruhi oleh kondisionalitas pelanggaran hak asasi manusia. Lebih memprihatinkan, penilaian tersebut akan diberikan oleh pihak eksportir.

"Bagi kita penetapan kondisionalitas itu berpotensi bertentangan dengan pasal  43 ayat 5 UU NO 16 Tahun 2012 tentang industri pertahanan yang intinya menyatakan bahwa Indonesia dilarangan melakukan import senjata apabila ada kondisionalitas politik," pungkas Marty.

Sumber : KLIK DISINI , KLIK DISINI

Selasa, 19 Maret 2013

PBB DESAK KONSENSUS PERJANJIAN PERDAGANGAN SENJATA

Sekretaris Jenderal Ban Ki-moon


Jihad-Defence-Indonesia - New York: Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon  menyerukan adanya sebuah instrumen yang komprehensif untuk menetapkan standar perdagangan internasional senjata konvensional. Menurutnya, hal itu sangat mendesak dan penting.

Dalam sambutannya pada Konferensi Akhir PBB tentang Perjanjian Perdagangan Senjata (ATT) yang diadakan di Markas Besar PBB di New York, Ban mendesak wakil-wakil dari 193 negara anggota untuk menyelesaikan pekerjaannya pada 28 Maret mendatang.

"Anda  di sini bukan untuk memulai negosiasi baru. Anda di sini untuk memperkuat dan menyimpulkan pekerjaan yang telah dilakukan dengan sungguh-sungguh sejak awal proses ATT pada 2006," kata Ban, Senin (18/3) waktu setempat.

Ia menegaskan sekarang adalah waktu untuk bernegosiasi mengenai rincian akhir dan tiba pada sebuah hasil konsensus selama konferensi sembilan hari.
     
"Itu adalah pesan yang jelas dari Majelis Umum ketika memutuskan ini adalah Konferensi Akhir Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai ATT. Keluarga dan masyarakat di seluruh dunia telah membayar sebuah harga yang mahal," kata Ban. 

Menurutnya, kekerasan bersenjata telah membunuh lebih dari setengah juta orang setiap tahun, termasuk 66 ribu perempuan dan anak perempuan.  Berdasarkan data Kantor PBB untuk Urusan Perlucutan Senjata, antara tahun 2000 dan 2010, hampir 800 pekerja kemanusiaan tewas dalam serangan bersenjata dan 689 orang lainnya cedera.

"Kami berutang perjanjian PBB penting ini bagi mereka yang telah menjadi korban konflik  dan kekerasan bersenjata, untuk semua anak-anak yang kehilangan masa depan yang lebih baik, dan semua orang yang mempertaruhkan hidup mereka untuk membangun perdamaian dan membuat dunia yang lebih baik," kata Ban.

Majelis Umum PBB pada Desember 2006 memutuskan untuk memulai sebuah perjanjian baru yang mengatur perdagangan internasional senjata konvensional dan negosiasi terakhir mengenai ATT berakhir Juli lalu tanpa kesepakatan.


Sumber : KLIK DISINI

Kamis, 14 Maret 2013

PBB: KELOMPOK BERSENJATA DI SURIAH ADALAH PENJAHAT PERANG




Jihad-Defence-Indonesia - SURIAH :
Perserikatan Bangsa-Bangsa merilis laporan terbarunya tentang kondisi HAM di Suriah dan menyebut kelompok-kelompok bersenjata yang beraktivitas di negara itu telah melakukan pelanggaran serius Hak Asasi Manusia (HAM) dan kejahatan perang.

Al-alam (13/3) melaporkan, dalam laporan setebal 100 halaman yang disusun oleh Komisi Penyelidikan Independen PBB disebutkan, geng-geng bersenjata lokal dan regional penentang pemerintah Suriah, dikecam karena terlibat dalam berbagai aksi eksekusi warga berdasarkan keyakinan mazhab dan politik mereka.

PBB hanya menyinggung nama kelompok Komite Rakyat sebagai penjahat perang dan pelanggar HAM di Suriah, namun tidak menyinggung nama kelompok-kelompok teroris lain yang tidak kalah brutalnya dalam membantai warga sipil dan militer Suriah.

Disinggung pula berbagai insiden pengeboman bunuh diri dan serangan di kawasan padat penduduk, yang sengaja dilancarkan kelompok-kelompok teroris untuk menarget warga sipil.

Laporan itu menyebutkan bahwa kelompok-kelompok teroris anti-pemerintahan Presiden Bashar Al-Assad, merekrut remaja di bawah 15 tahun untuk berperang melawan pasukan pemerintah. Insiden penawanan para pasukan penjaga perdamaian PBB di Dataran Tinggi Golan, yang diduduki Israel, juga disinggung. Peristiwa itu dinilai mengindikasikan brutalitas dan kegilaan kelompok-kelompok teroris dalam menebar instabilitas di Suriah.

Sumber : KLIK DISINI

Selasa, 29 Januari 2013

PEMBANGUNAN IPSC SELESAI PADA TAHUN 2014


Jihad-Defence-Indonesia - BOGOR : Pembangunan kawasan Indonesia Peace and Security Center (IPSC) ditargetkan selesai pada semester pertama tahun 2014. IPSC merupakan kawasan “seven in one” yang meliputi Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (Peace Keeping Center), Pusat Penanggulangan Terorisme (Counter Terrorism Traning Ground), Pusat Latihan Penanggulangan Bencana dan Bantuan Kemanusiaan (Humantarian And Disaster Relief Traning Center), Pusat Pasukan Siaga (Standby Force Center), Pusat Bahasa (Language Center), Universitas Pertahanan dan Pusat Olahraga Militer (Military Sport Center).
Demikian dikatakan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sjafrie Sjamsoddin, Selasa (29/1)  saat meninjau dan memantau perkembangan pembangunan kawasan Indonesia Peace and Security Centre (IPSC) di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Turut mendampingi Wamenhan antara lain Kepala Badan Sarana Pertahanan (Ka Baranahan) Kemhan Mayjen TNI Ediwan Prabowo dan Kepala Pusat Konstruksi Baranahan Kemhan Marsma TNI Marsma TNI Agus Purnomo W.

Lebih lanjut Wamenhan mengatakan pembangunan IPSC yang awalnya diprakarsai oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono saat ini dapat dikatakan telah menjadi proyek nasional, karena melibatkan berbagai sektor dan skala kepentingannya juga tinggi yaitu nasional dan internasional. 
Oleh karena itu, Wamenhan yang juga selaku Ketua High Level Commite (HLC) pada peninjauan kali ini menekankan kepada satuan – satuan kerja dan semua pihak yang ikut serta dalam mendukung pelaksanaan pembangunan IPSC untuk tetap berpedoman pada tiga aspek yaitu aspek kualitas konstruksi, aspek tertib administrasi anggaran dan aspek lingkungan.


Untuk aspek konstruksi, Wamenhan menekankan untuk dipastikan betul bahwa semua konstruksi yang dibangun sesuai dengan spesifikasi dan disertai dengan saran teknis yang berkaitan dengan konstruksi ataupun struktur tanah.


Aspek tertib administrasi anggaran, agar tidak terjadi kebocoran dan penyimpangan maka Wamenhan menekankan agar setiap perencanaan yang berkaitan dengan anggaran perlu disertai dengan konsultasi pengawasan yang berhubungan dengan akuntabilitas.


Sedangkan aspek lingkungan, pembangunan IPSC juga harus disertai dengan pembangunan lingkungan baik itu penghijauan maupun prasarana jalan. Lingkungan ini terkait juga dengan bagaimana pemeliharaannya.


“Saya selaku HLC dari IPSC ini bertugas untuk mengawasi proses dari pembangunan ini dan pelaksanaannya secara fungsional itu diberikan kepada satuan satuan kerja yang berkompeten disitu. Jadi Kabaranahan yang bertugas untuk pembangunan ini betul - betul atensi terhadap hal -hal yang berhubungan dengan konstruksi, anggaran dan lingkungan ”, pesan Wamenhan.


Menurut Wamenhan, sampai  saat ini apa yang sudah dilakukan masih berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Untuk itu lebih lanjut Wamenhan menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang ikut serta dalam mendukung pelaksanaan pembangunan IPSC. Ini merupakan wujud dari  kerjasama  dari masing-masing fungsi yang terkait didalamnya.


Kawasan IPSC persisinya terletak di kawasan Santi Dharma yang terletak di Desa Sukahati, Kecamatan Citeureup, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. IPSC dibangun di area seluas 261 hektar lebih, di ketinggian 450 meter di atas permukaan laut, di kawasan perbukitan Sentul telah diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 19 Desember 2011 lalu.


Pembangunan Kawasan IPSC ini paling sedikit melibatkan lima kementrian dan lembaga non kementerian. Untuk pembangunan Peace Keeping Center dibawah Kemhan. Language center  dibawah Kemendikbud, anti teror dibawah BNPT, penanggulangan bencana dibawah BNPB, dan jalan dibawah PU.

Untuk masterplant mikronya diserahkan ke masing-masing, namun untukmasterplant makro dari pembangunan Kawasan IPSC ini ada di Kemhan yang bertugas sebagai pengendali dari pembangunan IPSC secara keseluruhan.
Sumber : KLIK DISINI

Minggu, 13 Januari 2013

PENGALAMAN PRAJURIT TNI PADA MISI DI GEORGIA


Oleh : Kolonel Mar Sulthon Hasanudin

Ilustrasi Kontingen Garuda (Formil Kaskus)
Jihad-Defence-Indonesia - Jakarta : Georgia adalah tujuan misi pertama saya ke luar negeri. Mereka yang pernah melaksanakan misi pemeliharaan perdamaian, perasaan saat-saat menjelang keberangkatan pertama ini mungkin tidak akan jauh berbeda dengan apa yang saya rasakan waktu itu. Dalam hati selalu timbul pertanyaan, apa yang harus saya hadapi di daerah misi. Terlebih lagi, situasi dunia sedang tidak menentu. Saya ingat betul sebelum berangkat misi ini, dunia sedang dihebohkan dengan runtuhnya menara WTC di New York pada bulan September 2001.

Georgia adalah suatu nama yang sebenarnya tidak asing lagi bagi saya waktu itu. Kalau disebut nama itu, ingatan saya langsung tertuju pada salah satu negara bagian di Amerika Serikat. Sungguh keliru pandangan saya waktu itu, karena memang yang dimaksud Georgia ini adalah salah satu negara di Eropa Timur bekas bagian dari Uni Soviet. 

Permasalahan Di Negara-Negara Bekas Uni Sovyet

Keruntuhan Uni Soviet menjadi negara-negara yang lebih kecil dan berdiri sendiri serta musnahnya sistem komunis yang dulu terkenal tertutup, telah membuka mata penduduk di bekas wilayahnya tentang adanya kebebasan berekspresi dan adanya istilah demokrasi dalam kehidupan mereka. Di samping hal-hal yang indah nan menjanjikan itu, ternyata timbul hal-hal lain. Permasalahan-permasalahan muncul menyertai kemunculan negara-negara baru di bekas wilayah Uni Sovyet.

Demokrasi tentu saja berbeda dengan komunisme. Pada masa Uni Sovyet, segala perikehidupan rakyat diatur oleh negara. Hak inisiatif rakyat sangat terbatas. Efek dari itu, rakyat menjadi pasif yang hanya bergerak atas komando atau diatur menurut kemauan negara.

Ketika komunisme bubar, rakyat menjadi kebingungan. Rakyat harus menentukan hidupnya sendiri. Mereka memang merdeka, punya kebebasan. Tapi kemiskinan tersebar di mana-mana. Ini akibat sistem politik demokrasi yang belum diadaptasi menurut karakteristik masyarakat. Krisis multidimensi terjadi, baik politik, ekonomi, sosial budaya maupun masalah pertahanan keamanan negara-negara itu. 

Misi PBB Di Georgia-Abkhazia

Misi PBB di Georgia, dilatarbelakangi oleh konflik di wilayah Abkhazia. Georgia berpendapat Abkhazia adalah bagian dari Georgia. Namun orang Abkhazia menganggap bukan. Mereka merasa bukan sebagai bagian dari etnis Georgia.

Sepintas lalu, antara orang Georgia dengan Abkhazia sepertinya tidak ada perbedaan. Tetapi bila dilihat lebih detail, secara budaya ternyata mereka memang berbeda. Secara agama, orang Georgia pada umumnya penganut Kristen Ortodoks, sementara mayoritas orang Abkhazia beragama Islam.

Meskipun kedua etnis ini menganut agama, kalau diamati lebih dalam, sebagian besar mereka bukanlah penganut agama yang taat. Bahkan boleh dikata, tidak mengerti apa itu agama. Ini terjadi mungkin karena mereka sudah terlalu lama meninggalkan praktek beragama akibat tindakan represif Pemerintah Uni Sovyet menerapkan ideologi komunisme yang ateis di masa lalu.

Misi PBB di Georgia, Abkhazia tepatnya, adalah misi yang relatif aman. Kami yang bertugas di sana, hanya menghadapi permasalahan-permasalahan sosial saja, khususnya akibat kemiskinan. Kami tidak banyak mengalami kendala dalam melaksanakan tugas pokok misi.

Patroli yang kami lakukan adalah untuk mendapatkan informasi keberadaan pasukan bersenjata, baik dari pihak Georgia ataupun pihak Abkhazia. Selama penugasan saya, tidak pernah ada tanda-tanda adanya pertikaian di antara keduanya. Secara de facto, Abkhazia sudah menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Pada sektor keamanan, Abkhazia sudah membentuk kesatuan polisi, walaupun senjata yang digunakan polisi Abkhazia ini adalah AK-47, jenis senjata militer.

Ancaman keamanan bagi personel Milobs justru datang dari dampak kemiskinan itu sendiri. Perampokan, pencurian dan pembajakan bersenjata terhadap patroli Milobs, dilakukan hanya dengan motif meminta uang. Para pelaku menganggap Milobs memiliki banyak uang.

Perampokan US$ 50

Untuk menghadapi ancaman ini, saat melakukan patroli Milobs di Georgia hanya membawa uang sebanyak US$ 50. Ini dilakukan sebagai antisipasi saat menghadapi perampokan. Bila dihentikan dan dimintai uang oleh perampok, uang ini bisa kita berikan kepada para perampok itu sehingga mereka melepaskan kita.

Saat dirampok, tidak membawa uang sama sekali merupakan kondisi yang berbahaya. Pernah terjadi sebelumnya, perampokan terhadap patroli Milobs yang personelnya tidak membawa uang sama sekali. Para perampok menduga korbannya berbohong dan menyembunyikan uangnya. Hal ini berakibat penyiksaan terhadap personel Milobs dan interpreter yang menyertainya. Sejak kejadian itu, saat melakukan patroli, para Milobs hanya membawa uang sebanyak USD 50 saja. 

Chacha Ambush

Mereka yang pernah melaksanakan misi di Georgia, mengenal istilah Chacha Ambush. Istilah ini sangat populer, karena hampir semua team patroli pernah mengalami penghadangan penduduk yang menawari minuman khas mereka "chacha", untuk diminum bersama. Awalnya, kita bisa mengelak dengan mengatakan bahwa kita muslim, atau sedang mengemudi. Lama-lama, mereka menjadi kelihatan kurang bersahabat. Bila Komandan Patroli tidak punya alasan kuat untuk menghindar, dengan halus mereka bisa membujuk untuk minum hanya satu gelas. Lalu membujuk lagi menjadi dua gelas, begitu seterusnya. Ini pernah terjadi sampai ada Komandan Patroli yang kembali ke markas dalam keadaan tidak sadar. Ini sungguh suatu pelanggaran terhadap prosedur tetap yang ada, yaitu dilarang minum alkohol dalam jam kerja. Situasi ini menjadi dilema. Di satu sisi, kita sangat ingin menghormati tradisi mereka dalam rangka merebut simpati masyarakat, di sisi lain kita harus mematuhi peraturan yang ada. 

Konflik Kepentingan 

Dalam sebuah misi PBB, pelaksanaan mandat adalah suatu hal mendasar yang harus betul-betul dipedomani. Sebagai Milobs, dituntut netralitas dan imparsialitas serta menghindari konflik kepentingan di antara mereka yang bertikai.

Seperti halnya misi PBB lainnya, personel PBB antara lain terdiri atas military observer (Milobs) danpeacekeepers. Di Georgia, sekitar 19 negara berpartisipasi mengirimkan tentaranya sebagai Milobs maupun Milstaf di UNOMIG (United Nation Mission in Georgia). Sesuai mandat PBB yang tertuang dalam MoscowAgreement, yang bertindak sebagai peacekeepers adalah tentara Rusia, walaupun sangat nampak bila Moskow sangat menginginkan Abkhasia menjadi negara yang terpisah dari Georgia. Langkah ini penting bagi keamanan regional Rusia, karena Georgia didukung oleh kelompok barat, terutama Amerika Serikat. Ini sungguh sangat ironi, bagaimana suatu pasukan perdamaian yang ditugaskan di daerah misi, tapi terlibat dalam konflik kepentingan. Ini sungguh jauh dari prinsip netral dan tidak memihak.

Apa yang terjadi dan saya alami di Georgia ini, merupakan gambaran bahwa berbagai kemungkinan bisa terjadi dalam suatu misi perdamaian di seluruh dunia. Walaupun segala sesuatu telah dipersiapkan dengan baik atau telah diatur dengan baik, selalu masih ada kemungkinan terjadinya penyimpangan, ketidaksesuaian, hambatan bahkan ancaman. Oleh sebab itu, seorang prajurit TNI harus selalu siap menghadapi kemungkinan terburuk yang harus dihadapi dalam menjalankan misi pemeliharaan perdamaian dunia di manapun ia bertugas.
Sumber : KLIK DISINI

Jumat, 11 Januari 2013

120 PERSONIL PENERBAD DIKIRIMKE KONGO


Jihad-Defence-Indonesia - Jakarta : Sebanyak 120 pasukan TNI AD akan dikirimkan ke wilayah konflik Kongo, Afrika Tengah untuk ikut andil dalam menjaga perdamaian dunia melalui misi Pasukan Perdamaian PBB. Kepercayaan kepada Indonesia dalam berperan serta menjaga perdamaian tersebut melalui misi Kontingen Garuda (Konga) XXXV-A/Monusco Kongo.

Berbeda dengan pengerahan pasukan perdamaian tahun-tahun sebelumnya, untuk kali ini Indonesia memberangkatkan Satuan Tugas Helikopter Penerbangan TNI Angkatan Darat (Penerbad). Prajurit TNI AD dari satuan Penerbad tersebut sebelumnya telah dibekali pengetahuan pelatihan dalam persiapan tugas (pra tugas).

Setelah dididik selama sebulan di Pusat Pendidikan Penerbad (Puspenerbad) Semarang, mereka dikukuhkan sebagai pasukan Kontingen Garuda dalam penutupan pelatihan yang dipimpin Asisten Operasi Panglima TNI Mayjen TNI Hambali Hanafiah di Pangkalan Udara Utama TNI AD (Lanumad) Ahmad Yani Semarang.

Untuk selanjutnya mereka akan menunggu jadwal pemberangkatan 2 atau 3 bulan ke depan menunggu kesiapan alutsista Heli MI 17 yang distandarkan sesuai kebutuhan PBB. Dalam amanat Panglima TNI yang dibacakan Mayjen TNI Hambali Hanafiah, ditekankan bahwa tugas menjaga perdamaian adalah amanat yang harus dijaga.

Selain menjaga perdamaian di wilayah konflik, prajurit TNI diminta dapat menjaga nama baik dan jatidiri bangsa di wilayah tugasnya. "Dalam mengemban tugas internasional tersebut, prajurit TNI harus bisa mengemban misi kebudayaan sebagai upaya mengenalkan Indonesia di kancah Internasional," katanya.

Sebanyak 120 prajurit yang akan diberangkatkan tersebut di antaranya terdiri dari pilot helikopter, teknisi dan personil pendukung. Mereka akan ditugaskan selama satu tahun. Dalam pemberangkatan satuan tugas, juga dilibatkan tiga helikopter Penerbad jenis MI-17 untuk mendukung misi tugas.

Komandan Satgas (Dansat) Konga XXXV-A/Manusco Kongo, Lelkol CPn Eko Priyanto mengatakan tugas utama prajuritnya di Kongo adalah memberikan dukungan bantuan tugas operasi udara dengan pesawat helikopter di antaranya patroli udara, evakuasi, pengerahan pasukan, SAR, angkutan logistik dan banyak hal yang terkait dengan misi kemanusiaan dan perdamaian.

"Di luar misi PBB, kami juga membawa misi kebudayaan dengan memamerkan budaya Indonesia seperti tari Saman (NAD), Kecak (Bali) Reog (Ponorogo) dan Jatilan/ Jaran Kepang (Temanggung) yang akan kami gelar untuk menghibur masyarakat Kongo", ungkap Dansat.
Sumber : KLIK DISINI

Kamis, 03 Januari 2013

175 PRAJURIT TNI PERKUAT MISI PBB DI KONGO


Para prajurit sekalian mengemban tugas untuk


 menjaga kehormatan bangsa dan negara.


175 Prajurit TNI Perkuat Misi PBB Di Kongo
Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono melepas prajurit TNI yang akan bertugas di Kongo

Jihad-Defence-Indonesia - Jakarta : PANGLIMA TNI Laksamana TNI Agus Suhartono mengatakan, tugas yang diemban para prajurit sangat sarat dengan misi-misi kebangsaan, baik aspek politik, diplomasi maupun budaya yang bersentuhan langsung dengan komunitas internasional
“Hal ini mengandung makna, bahwa para prajurit sekalian mengemban tugas untuk menjaga kehormatan bangsa dan negara,” ujar Panglima TNI  saat melepas 175 prajurit TNI yang tergabung dalam Satuan Tugaas Kompi Zeni (Satgas Kizi) TNI Kontingen Garuda (Konga) XX-J/MONUSCO (Mission de I’Organisation de Republic des Nation Unies Pour la Stabilisation en Republique Democratique du Congo) untuk memperkuat misi Perdamaian Bangsa-Bangsa (PBB) di wilayah Kongo Afrika, di Plaza Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Jumat (4/1/2013).
Untuk itu, kata Panglima TNI, para prajurit harus dapat melaksanakan tugas dengan penuh semangat, dedikasi dan loyalitas, serta tetap memperhatikan faktor keamanan dan kewaspadaan terhadap setiap perkembangan situasi di wilayah penugasan.
“Besarnya komitmen Indonesia pada misi perdamaian dunia, sebagai bagian dari politik luar negeri, ditetapkan oleh Presiden melalui peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 85 tahun 2011, yang mengamanatkan tim koordinasi misi pemeliharaan perdamaian dunia untuk melakukan perencanaan, penyiapan kajian komprehensif, merumuskan posisi dan strategi, serta mengevaluasi partisipasi Indonesia pada misi-misi pemeliharaan perdamaian dunia”. ujar Panglima TNI.
Lebih lanjut dikatakan, bahwa secara langsung TNI dituntut untuk senantiasa  menyiapkan diri dan meningkatkan kualitas sumber daya yang melingkupi aspek manajerial maupun operasional, baik yang terkait profesionalitas prajurit di bidang keterampilan dan sikap keprajuritan, maupun kapasitas serta kapabilitas satuan dalam menyiapkan satuan tugas TNI.
“Kita dedikasikan dalam rangka mendukung peran internasional Indonesia di dalam memainkan peran kolaborasi hard power dan soft power  pada misi perdamaian dunia,” imbuhnya. 
Satgas Kizi TNI Konga XX-J/MONUSCO terdiri dari 151 TNI AD, 19 TNI AL, dan 5 TNI AU dipimpin oleh Letkol Czi Irfan Siddiq selaku Komandan Satgas (Dansatgas) merupakan abituren Akademi Militer tahun 1995 dan kesehariannya menjabat sebagai Komandan Batalyon Zipur 9/1 Kostrad. 
Satgas Kizi TNI Konga XX-J/MONUSCO bertugas menggantikan Satgas Kizi TNI Konga XX-I/MONUSCO.
Sumber : KLIK DISINI

Jumat, 21 Desember 2012

PBB: HENTIKAN ANCAM PALESTINA, ISRAEL !

PBB: Hentikan Ancam Palestina, Israel!
Pemukiman Yahudi

Jihad-Defence-Indonesia - NEW YORK - Sekjen PBB, Ban Ki-moon mengecam rencana Israel yang 'keukeuh' membangun permukiman Yahudi di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Anggota-anggota Dewan Keamanan (DK) PBB, minus Amerika Serikat, juga mengkritik rencana Israel tersebut. Perwakilan 14 anggota DK PBB menyerukan penghentian rencana permukiman Yahudi, Rabu (19/12) kemarin.Rencana Israel itu mengancam solusi dua negara atau dua-state solution merdeka. Duta Besar Maroko untuk PBB yang juga Presiden Dewan Keamanan PBB, Mohammed Loulichki, mengatakan 14 negara menyatakan upaya Israel memperluas permukiman Yahudi membuat resolusi gagal. Ban mengatakan permukiman Israel mengancam kemerdekaan Palestina. Menurut Ban, proses perdamaian Timur Tengah ini membeku. "Saya mendesak Israel untuk menahan diri melanjutkan langkah yang berbahaya ini," ujar Ban seperti dilansir dari Al Jazeera , Jumat (21/12).
Sumber : KLIK DISINI

Selasa, 18 Desember 2012

PBB INSPEKSI PERIKSA KESIAPAN ALUTSISTA TNI DI LEBANON

Ada Apa PBB Periksa Alutsista Pasukan TNI di Lebanon? (Foto) - DSC_4215.JPG
Jihad-Defence-Indonesia - Lebanon : Untuk mengecek kesiapan operasional satuan yang tergabung dalam misi UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon), pihak PBB mengadakan inspeksi terhadap alat utama sistem senjata (alutsista) dan alat perlengkapan yang digunakan pasukan TNI yang tergabung dalam Kontingen Garuda XXIII-G/UNIFIL atau Indobatt (Indonesian battalion) di Lebanon Selatan.  Pemeriksaan yang dikenal dengan COE (Contingent Owned Equipment) ini dilakukan setiap tiga bulan sekali, dan bagi Satgas Yonif Mekanis TNI Konga XXIII-G/UNIFIL (Indobatt), kali ini merupakan pemeriksaan pertama. 
 
Ada Apa PBB Periksa Alutsista Pasukan TNI di Lebanon? (Foto) - DSC_4188.JPG
Kedatangan 13 orang tim dari COE yang diketuai oleh Sergiy Mazurov untuk memeriksa peralatan Satgas Indobatt diterima langsung oleh Dansatgas Konga XXIII-G/UNIFIL Mayor Inf Lucky Avianto beserta para perwira staf terkait, di ruang rapat Markas Indobatt, Adshit al Qusayr, Lebanon Selatan, Senin (17/12/2012). Demikian rilis yang dikirim ke redaksi Tribunnews.com, Selasa (18/12/2012).
 
Ada Apa PBB Periksa Alutsista Pasukan TNI di Lebanon? (Foto) - DSC_4215.JPG
Satgas Konga XXIII-G/UNIFIL yang berada di Kompi D, Kompi Ban, Kompi C, Kompi A dan Kompi B, menggelar seluruh perlengkapan yang digunakan untuk dicek satu persatu, antara lain meliputi kendaraan tempur, kendaraan ringan, persenjataan, peralatan komunikasi, administrasi, perlengkapan pribadi, kebersihan dan perlengkapan kemarkasan yang lain.
 
Dalam kesempatan tersebut, Dansatgas Indobatt Mayor Inf Lucky Avianto menyampaikan bahwa kedatangan tim COE bukanlah untuk mencari-cari kesalahan atau kekurangan, namun apa yang dilakukannya dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan koreksi kedepan dalam pelaksanaan misi perdamaian selama penugasan 1 tahun kedepan. Dansatgas juga berpesan kepada para perwira dan staf, agar dapat memberikan data selengkap-lengkapnya tanpa ada yang harus ditutup-tutupi.
 
Ada Apa PBB Periksa Alutsista Pasukan TNI di Lebanon? (Foto) - DSC_4220.JPG
Bagi negara penyumbang pasukan di PBB atau TCC (Troops Contributing Countries) yang menggunakan sistem wet lease seperti Indonesia, COE merupakan kegiatan yang harus  dipersiapkan,  karena apabila ada salah satu peralatan yang dinyatakan tidak siap pakai maka akan berpengaruh terhadap reimbursement (pembayaran kembali).    Disamping itu tim PBB akan memberikan penilaian apakah Satgas dinyatakan siap atau tidak untuk melaksanakan operasi penjaga perdamaian di Lebanon Selatan di bawah UNIFIL. Standar kelayakan yang ditetapkan oleh PBB adalah 75 persen alutsista dan material Satgas harus memenuhi syarat dan siap operasi.   Jika dalam pemeriksaan tersebut kondisi alutsista dan material Satgas dibawah 75 persen, maka dapat dinyatakan tidak siap operasi dan dapat direpatriasi atau dipulangkan ke negara asal.
 
Usai melakukan pemeriksaan terhadap alutsista Indobatt, Tim COE yang diwakili Sergiy Mazurov mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya, serta merasa puas terhadap penyiapan dan kesiapan Kontingen Garuda XXIII-G/UNIFIL atau Indobatt (Indonesian battalion) dalam rangka misi perdamaian PBB di Lebanon.

Sumber : KLIK DISINI