Tampilkan postingan dengan label KF-X/IF-X. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label KF-X/IF-X. Tampilkan semua postingan

Kamis, 28 Maret 2013

KOREA SELATAN JUGA BIKIN PESAWAT TEMPUR 200 UNIT PERSIS RANCANGAN REPUBLIK INDONESIA




Jihad-Defence-Indonesia - Langkawi : Proyek pembangunan pesawat tempur IFX (Indonesia Fighter X) yang akan dibangun Indonesia juga menggandeng Korea Selatan. Negeri K-Pop tersebut akan membangun 200 unit yang diberi nama KFX (Korea Fighter X).

"Kita bangun pesawat tempur IFX bekerjasama dengan Korea Selatan, kita nanti namanya IFX Korea namanya KFX," ujar Vice President Corporate Communication PT Dirgantara Indonesia (PT. DI) Sonni Ibrahim ketika ditemui di Airshow The 12th Langkawi International Maritime and Exhibition, Malaysia, Kamis (28/3/2013).

Dikatakan Sonni, kerjasama dua negara untuk membangun pesawat IFX/KFX ini dengan pembagian pendanaan 20% Indonesia, dan 80% dari Korea Selatan.

"Jadi 20% dari PT. DI sendiri mencapai US$ 8 miliar, nanti ada dari TNI dan pemerintah, 80% sisanya dari Korea," ucapnya.

Walaupun 80% memberikan pendanaan, namun untuk spesifikasi, mesin, peralatan semuanya sama. "Korea bangun pesawat tempur yang sama dengan kita, spesifikasinya juga sama, yang berbeda hanya beberapa seperti sistem radio," ujar Sonni.

Kenapa Indonesia gandeng Korea atau sebaliknya dalam pembangunan pesawat tempur. "Dari kita melihat Korea jauh lebih maju dalam sistem elektroniknya, kita masih jauh sekali dibandingkan mereka dari segi teknologi, tapi dari segi buat pesawat kita jauh lebih unggul dari pada Korea," ungkapnya lagi.

Dikarenakan sebagian besar pendanaan berasal dari Korea Selatan. "Korea Selatan produksi KFX sejumlah 200 unit sedangkan Indonesia hanya 24 unit," tandasnya.


Sumber : KLIK DISINI

Rabu, 06 Maret 2013

KOREA SELATAN PASTIKAN TUNDA PROYEK PESAWAT TEMPUR KF-X/IF-X SELAMA 1.5 TAHUN DENGAN RI




Jihad-Defence-Indonesia - JAKARTA : Korea Selatan (Korsel) menunda proyek produksi bersama pesawat tempur dengan Indonesia. Alasannya, karena melihat perkembangan politik dan ekonomi di dalam negeri.
Korsel mengajukan penundaan itu lewat surat resmi melalui pihak Defense Acquisition Program Administration (DAPA) yang menangani pembuatan pesawat tempur. Melalui surat itu, Korsel meminta untuk menunda program selama 1,5 tahun.
"Penundaan ini disebabkan oleh belum adanya persetujuan Parlemen ROK (Korsel) untuk menyediakan anggaran yang diperlukan guna mendukung terlaksananya tahap EMD Phase (Engineering and Manufacturing Development Phase)," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhan Brigjen Sisriadi, Selasa (5/3).
Sebelumnya, pemerintah Korsel dan Indonesia sepakat untuk memproduksi pesawat tempur pesawat KF-X/IF-X pada 2011. Kedua negara pun telah berhasil menyelesaikan tahap pertama. 
Yaitu Technology Development Phase (TD Phase) pada Desember 2012. Dalam tahap yang berjalan selama 20 bulan ini pun kedua negara telah membentuk Combine R&D Centre (CRDC). 
Kemenhan selaku penanggung jawab program telah mengirimkan sebanyak 37 teknisi Indonesia untuk melaksanakan perancangan pesawat generasi 4,5 itu.
Sisriadi menjelaskan, ada tiga tahap dalam proyek pengembangan pesawat tempur KF-X/IF-X. Tahap pertama, pengembangan teknis. Kedua, engineering manufacture, dan ketiga pembuatan prototipe. 
Tahap yang ditunda adalah tahap kedua. Pada masa penundaan, pemerintah Korsel akan melaksanakan economic feasibility studyterhadap program tersebut.
Korsel pun, lanjut dia, tidak akan menghentikan program pengembangan pesawat tempur itu. Ini mengingat dana yang sudah dikeluarkan pemerintah sangat besar. Penekanan ditegaskan dalam pertemuan kedua negara pada 10-11 Desember 2012.
Komisi I DPR menyayangkan Kerja Sama Pembuatan Pesawat Tempur  KFX Tidak Berjalan Mulus
Komisi I DPR menyayangkan kerja sama pembuatan pesawat tempur Korean Fighter-Xperiment (KF-X)/Indonesian Fighter-Xperiment (IF-X) yang tidak berjalan mulus. Seharusnya, dalam menjalin hubungan kerja sama pemerintah teliti mempelajari nota kesepahaman (MoU).
"Saya dapat masukan ada beberapa istilah dalam berbagai perjanjian jual beli atau kerja sama pengembangan alutsista yang multitafsir," ujar anggota Komisi I DPR Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, Selasa (5/3). 
Seharusnya, lanjut dia, pemerintah tidak akan rugi jika Kementerian Pertahanan melakukan riset sebelum menjalin kerja sama. Apalagi sebagai negara penganut politik luar negeri bebas aktif, Indonesia tidak selayaknya didikte negara lain.
Ke depannya, Susaningtyas menyarankan agar Kemenhan memakai ahli bahasa untuk dilibatkan dalam pembuatan MoU. Itu penting untuk mencegah adanya multitafsir dalam kerja sama pembuatan pesawat tempur generasi 4,5 itu.
Terlebih, di dalam Undang-Undang Industri Pertahanan telah disepakati tidak boleh ada 'kondisionalitas politik' ketika pemerintah memilih kebijakan impor alutsista. 
"Seyogyanya, kita harus egois di mana kepentingan Indonesia harus kita dapatkan dari MoU tersebut," jelas dia.
Sumber : KLIK DISINI