Kamis, 12 Juli 2012

Komisi I Tunggu Penjelasan Pemerintah Soal Kunjungan SBY ke Australia


(MDN), Senayan - Komisi I DPR RI menanti penjelasan pemerintah terkait kunjungan kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Australia beberapa waktu lalu.
 
"Kita berharap pemerintah melalui menteri terkait dapat menjelaskan padaDPR hasil kunjungan Presiden SBY ke Australia beberapa waktu lalu itu. Juga tentu semestinya momen itu untuk mempertanyakan alasan Australia bersedia dijadikan pangkalan militer AS," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR Agus Gumiwang Kartasasmita kepada Jurnalparlemen.com, Rabu (11/7).

Agus mengatakan, DPR juga perlu mendapat penjelasan tentang pandangan pemerintah soal kehadiran pangkalan militer AS di Australia, utamanya dampak positif dan negatif bagi kepentingan kedaulatan NKRI dan dampak dari segi kawasan (Asia). Agus tidak dapat percaya bergitu saja alasan pembangunan pangkalan militer AS di Australia itu semata-mata untuk kondisi darurat, yakni pemberian pertolongan saat terjadi bencana alam di kawasan Asia. "

“Pasti AS memiliki rencana lain dan memiliki kepentingan lain atau tersembunyi atas penempatan militernya di Australia tersebut.”
 
Pasti AS memiliki rencana lain dan memiliki kepentingan lain atau tersembunyi atas penempatan militernya di Australia tersebut. Karena itu, perlunya Komisi I dan Pemerintah RI juga membahas hal ini," ujar politisi Golkar ini.

Menurut Agus, cepat atau lambat kehadiran pangkalan militer AS di Australia akan menimbulkan masalah bagi negara-negara Asia Tenggara. "Terlebih selama ini AS juga mencurigai atas kebangkitan kekuatan China. Sehingga bukan mustahil penempatan pasukannya di Australia itu ada kaitannya dengan masalah tersebut," ujarnya.

Agus juga mengingatkan pemerintah untuk tetap waspada pada kekuatan AS yang ditempatkan di kawasan Asia. Menurutnya, tahun depan AS juga akan menempatkan kapal perangnya di Singapura secara bergiliran. Selain itu, AS juga akan menempatkan sejumlah pesawat tanpa awaknya di Filipina untuk melakukan patroli lewat udara di sana. "Dengan demikian, sesungguhnya mulai tahun depan RI nyaris terkepung dari berbagai arah atas kehadiran pasukan AS di kawasan Asia," ujarnya.

Pemerintah RI, lanjut Agus, perlu mendorong komunitas ASEAN bebas dari kehadiran pasukan asing, termasuk dari AS, China, maupun negara lainnya. "Sebab, kehadiran pasukan asing di kawasan Asia itu hanya akan meningkatkan ketegangan di kawasan dan menciptakan keresahan bagi penduduk yang berada di kawasan Asia," tegasnya.

Sumber: Jurnal Parlemen

Tidak ada komentar:

Posting Komentar