IMPARSIAL : 4 ASPEK UTNUK MENGEVALUASI TNI

HUT Korps Zeni (Foto:Antarafoto)

Jihad-Defence-Indonesia - Imparsial yang sebelumnya pernah mengeluarkan kritik keras mengenai rencana pemerintah untuk membeli tank Leopard dari Jerman, kini menyoroti empat aspek dalam tubuh TNI yang harus dibenahi agar tentara Indonesia lebih maju lagi. Sorotan tersebut dibuat terkait dengan HUT TNI ke-67 yang jatuh pada 5 Oktober lalu.

Poengky Indarti, Direktur Eksekutif Imparsial, mengakui reformasi TNI yang berjalan selama 14 tahuntelah membuahkan hasil. Setidaknya, ucapnya, TNI sudah tidak lagi masuk dalam politik, seperti tak ada lagi fraksi ABRI di DPR.

Kendatipun dalam politik praktis, masih ada anggota TNI mencalonkan diri dalam pilkada," ungkap Poengky pada 5 Oktober lalu.. Pencapaian itu, masih menurut Poengky, tidak lantas membuat TNI absen dari sorotan evaluatif. Imparsial.

Berikut empat hal yang harus dijadikan pertimbangan TNI untuk mengevaluasi diri menurut Imparsial:

1. TNI harus fokus menambah anggaran untuk memperkuat AL dan AU. Hal yang perlu jadi pertimbangan, jelas dia, Indonesia adalah negara kepulauan yang memerlukan penguatan militer di laut dan udara. "Artinya, kekuatan militer yang bertumpu di darat sudah tidak relevan lagi," papar Poengky.


2. Melanjutkan pembahasan RUU Revisi UU Peradilan Militer yang berpotensi menjerat aparat TNI pelaku kekerasan. Hal itu, ungkap dia, perlu dilakukan mengingat masih banyak kasus kekerasan oleh aparat tentara yang tidak berujung pada pemberian sanksi atas pelakunya.


3. Yang berkenaan dengan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista). Dia menyatakan, aspek tersebut masih tidak bisa lepas dari permasalahan. Misalnya, ucap Poenky, ketika pembelian alutsista yang sebelumnya sudah direncanakan, kemudian di tengah jalan diubah. Dugaan keterlibatan rekanan (broker/agen), tutur dia, juga masih sangat kuat. "Hal ini yang justru melemahkan upaya penguatan alutsista," ungkap Poengky.


4. Kesejahteraan prajurit yang masih sangat rendah. Persoalan itu, harus dipikirkan oleh para petinggi militer agar terjadi pemerataan hasil.

"Para petinggi militer juga harus konsisten dan taat pada UU TNI untuk menghentikan bisnis militer agar aparatnya lebih profesional," jelas Poengky.

Sumber : KLIK DISINI