Jihad-Defence-Indonesia - JAKARTA : Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Republik
Indonesia (RI) mengajukan anggaran yang agak berbeda dari biasanya. Kementerian yang
dipimpin Purnomo Yusgiantoro ini mengajukan Rp. 425 miliar untuk pembangunan jalan di
Papua.
Anggaran ini diajukan Kemenhan ke Komisi I DPR-RI. Dasar hukumnya adalah pasal 3 dan
Anggaran ini diajukan Kemenhan ke Komisi I DPR-RI. Dasar hukumnya adalah pasal 3 dan
pasal 4 Peraturan Presiden No 40 tahun 2013 tentang pembangunan jalan dalam rangka
percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
"Sasaran pembangunan jalan pada ruas jalan tertentu di Provinsi Papua dan Papua Barat
"Sasaran pembangunan jalan pada ruas jalan tertentu di Provinsi Papua dan Papua Barat
program UP4B tahun 2013 itu breakdown-nya ada di 14 jalan ini, totalnya ada Rp. 425
miliar," kata Purnomo saat rapat dengan Komisi I DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta,
Senin (2/9/2013).
Ada 14 ruas jalan yang akan dibangun. Pembangunan ini akan dilakukan oleh TNI.
Pengajuan anggaran ini dipertanyakan oleh anggota Komisi I. Sebab, umumnya, pembuatan
Ada 14 ruas jalan yang akan dibangun. Pembangunan ini akan dilakukan oleh TNI.
Pengajuan anggaran ini dipertanyakan oleh anggota Komisi I. Sebab, umumnya, pembuatan
jalan digarap oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
"Apa tidak akan memecah fokus pengamanan di Papua terkait Papua? Makanya nanti
"Apa tidak akan memecah fokus pengamanan di Papua terkait Papua? Makanya nanti
dengan TNI-AD karena KPA-nya TNI-AD, kita akan meminta penjelasan bagaimana
kalkulasi resiko keamanan. Karena yang dikerahkan prajurit TNI pastinya, secara
keamanan resikonya seperti apa. Jangan sampai ya ini jadi memunculkan masalah baru,"
kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq.
Namun Mahfudz tak menutup kemungkinan anggaran ini akan disetujui. Keputusan
mengenai anggaran ini akan diambil setelah Komisi I melakukan kajian.
"Komisi I tadi meminta agar dilakukan pendalaman teknis terlebih dahulu dengan
"Komisi I tadi meminta agar dilakukan pendalaman teknis terlebih dahulu dengan
mengundang kepala angkatan darat sebagai kuasa pengguna anggaran juga denzim
komandan zeninya untuk bisa menjelaskan seperti apa rencana teknis. Sehingga kalau nanti
Komisi I yakin ini bisa dilaksanakan, ini bisa kita setujui anggarannya," paparnya.
Sumber : KLIK DISINI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar