Kamis, 13 Maret 2014

DPRD DKI JAKARTA CORET ANGGARAN BANGUN BUNKER DI MONAS


Jihad-Defence-Indonesia - Jakarta : Rencana Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) membangun ruang bawah tanah (bunker) di Monas dipastikan batal. Ini setelah anggaran untuk pembangunan infrastruktur tersebut dicoret oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Pencoretan anggaran tersebut diungkapkan Ketua DPRD DKI, Ferrial Sofyan. Menurut politisi Partai Demokrat ini sebelumnya Jokowi mengusulkan anggaran sebesar Rp20 miliar. Dalam usulan tersebut tertulis pembangunan ruang bawah tanah Monas berupa lorong pejalan kaki, area parkir, dan arena pertunjukan senilai Rp20 miliar.

“Kita coret karena memang tidak sesuai peruntukkan. Karena sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan Monas adalah ruang terbuka hijau (RTH). Jadi mana mungkin RTH di bawahnya ada bangunan,” ungkap Ferrial, Kamis (13/2).

Apalagi jika ada rencana mambangun banker basis pertahanan di bawah lokasi wisata favorit warga ini. “Itu tidak mungkin. 

Bukan hanya melanggar aturan tapi juga membahayakan masyarakat umum,” ucapnya. Tidak hanya itu saja, membangun basis pertahanan di Monas bukan kewenangan Gubernur DKI, Jokowi. Melainkan butuh koordinasi dan persetujuan hingga presiden.

Lebih lanjut, Ferrial mengaku tidak pernah diajak koordinasi oleh Jokowi terkait rencananya membangun basis pertahanan. Termasuk saat Jokowi melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sjafrie Sjamsoeddin di Balaikota beberapa waktu beberapa waktu lalu.

Dalam pertemuan yang digelar Rabu, 21 Agustus 2012, Jokowi menyatakan akan memanfaatkan ruang bawah tanah Monas untuk dijadikan berbagai fasilitas. Bukan hanya parkir dan pusat penjualan souvenir, bawah tanah tugu kebanggaan rakyat Indonesia akan difungsikan sebagai tempat parkir persenjataan milik TNI. 

Seperti tank dan ampibi.Seperti diketahui tidak jauh dari Monas tepat di Jalan Medan Merdeka Timur, terdapat markas Komando Strategi Angkatan Darat (Kostrad). Dahulu tempat tersebut memang terdapat gudang persenjataan milik TNI-AD. Ruang bawah tanah ini akan juga terkoneksi dengan markas tersebut selain dengan Stasiun Gambir.

Jokowi mengungkapkan pembangunan ruang bawah tanah seluas 160 hektare yang akan dimulai tahun ini yang diakomodasi dalam Detail Engineering Design (DED) Sesuai dengan strategi pertahanan dari Kementerian Pertahanan.

Sumber : KLIK DISINI

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar