Tubagus Hasanuddin (JPI/Andri Nurdriansyah)
Jihad-Defence-Indonesia - Senayan - Wakil Ketua Komisi IDPR RI Tubagus Hasanuddin memperingatkan pemerintah untuk dapat bersikap waspada dan hati-hati dalam menyikapi kelompok Free West Papua Campaign yang mengampanyekan sayembara penangkapan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Saya kira pemerintah tidak perlu takut menghadapi masalah ini, tetapi juga tidak bisa sembrono. Karena itu masalah ini perlu disikapi secara hati-hati, cerdas, dan secara konstitusi," ujar Hasanuddin kepada Jurnalparlemen.com, Kamis (20/9).
Kata Hasanuddin, sayembara penangkapan Presiden SBY di Inggris saat ini mirip-mirip yang dilakukan kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan Papua di Belanda beberapa waktu lalu. Kala itu, mereka meminta pengadilan menangkap dan mengadili Presiden SBY atas kasus Papua.
"Hanya saja yang dilakukan aktifis pro kemerdekaan Papua di Inggris ini, lebih provokatif lagi. Dan itu merupakan sebuah kampanye yang dilakukan secara terbuka, dengan maksud dan tujuan tentunya mempermalukan Pemerintah RI saat ini," kata Hasanuddin.
Lebih lanjut Hasanuddin mengatakan, Pemerintah RI perlu meminta kepastian dari Pemerintah Inggris soal keselamatan Presiden SBY saat ke Inggris. "Kalau Pemerintah Inggris tidak bisa memberi jaminan dan keamanan selama kunjungan kenegaraan Presiden SBY ke negara tersebut, untuk apa tetap datang ke sana. Mending dibatalkan saja kalau tidak ada jaminannya," tegasnya.
Sementara itu, Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha menjelaskan, Presiden SBY akan bertolak ke Inggris untuk memenuhi undangan Ratu Elizabeth II sekaligus sebagai kunjungan balasan atas kunjungan Perdana Menteri Inggris David Cameron ke Jakarta, beberapa bulan lalu.
Kapasitas SBY dalam kunjungan tersebut sebagai kepala negara, maka pemerintah Indonesia meminta jaminan keamanan kepada pemerintah Inggris. "Jelas dalam kapasitas beliau sebagai head of state akan diperlakukan sebagai kepala negara, jadi jelas tidak mungkin kepala negara ditahan atau ditangkap," tegas Julian.
Jaminan keamanan SBY selama kunjungan kenegaraannya ke London pada 31 Oktober-2 November, telah diberikan oleh pemerintah Inggris. "Kami juga dapat jaminan dari Police Metropolitan, Polisi Inggris Raya, bahwa hal-hal itu tidak akan terjadi dan dijamin sepenuhnya oleh pemerintah Inggris," jelas Julian.
Organisasi Free West Papua Campaign menawarkan imbalan Rp 770 juta kepada yang berani menangkap Presiden SBY saat berkunjung ke Inggris. SBY dianggap mendalangi pembunuhan lebih dari 500 ribu orang tak bersalah di Papua Barat.
"Saya kira pemerintah tidak perlu takut menghadapi masalah ini, tetapi juga tidak bisa sembrono. Karena itu masalah ini perlu disikapi secara hati-hati, cerdas, dan secara konstitusi," ujar Hasanuddin kepada Jurnalparlemen.com, Kamis (20/9).
Kata Hasanuddin, sayembara penangkapan Presiden SBY di Inggris saat ini mirip-mirip yang dilakukan kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan Papua di Belanda beberapa waktu lalu. Kala itu, mereka meminta pengadilan menangkap dan mengadili Presiden SBY atas kasus Papua.
"Hanya saja yang dilakukan aktifis pro kemerdekaan Papua di Inggris ini, lebih provokatif lagi. Dan itu merupakan sebuah kampanye yang dilakukan secara terbuka, dengan maksud dan tujuan tentunya mempermalukan Pemerintah RI saat ini," kata Hasanuddin.
Lebih lanjut Hasanuddin mengatakan, Pemerintah RI perlu meminta kepastian dari Pemerintah Inggris soal keselamatan Presiden SBY saat ke Inggris. "Kalau Pemerintah Inggris tidak bisa memberi jaminan dan keamanan selama kunjungan kenegaraan Presiden SBY ke negara tersebut, untuk apa tetap datang ke sana. Mending dibatalkan saja kalau tidak ada jaminannya," tegasnya.
Sementara itu, Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha menjelaskan, Presiden SBY akan bertolak ke Inggris untuk memenuhi undangan Ratu Elizabeth II sekaligus sebagai kunjungan balasan atas kunjungan Perdana Menteri Inggris David Cameron ke Jakarta, beberapa bulan lalu.
Kapasitas SBY dalam kunjungan tersebut sebagai kepala negara, maka pemerintah Indonesia meminta jaminan keamanan kepada pemerintah Inggris. "Jelas dalam kapasitas beliau sebagai head of state akan diperlakukan sebagai kepala negara, jadi jelas tidak mungkin kepala negara ditahan atau ditangkap," tegas Julian.
Jaminan keamanan SBY selama kunjungan kenegaraannya ke London pada 31 Oktober-2 November, telah diberikan oleh pemerintah Inggris. "Kami juga dapat jaminan dari Police Metropolitan, Polisi Inggris Raya, bahwa hal-hal itu tidak akan terjadi dan dijamin sepenuhnya oleh pemerintah Inggris," jelas Julian.
Organisasi Free West Papua Campaign menawarkan imbalan Rp 770 juta kepada yang berani menangkap Presiden SBY saat berkunjung ke Inggris. SBY dianggap mendalangi pembunuhan lebih dari 500 ribu orang tak bersalah di Papua Barat.
Sumber : KLIK DISINI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar