Jihad-Defence-Indonesia - Senayan : Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso mendesak Pemerintah RI segera menarik pulang duta besarnya di Malaysia, Herman Prayitno, untuk dimintai keterangan terkait peristiwa pemerkosaan TKW oleh tiga Polisi Diraja Malaysia di Penang, pekan lalu.
Priyo mengatakan, saat membaca berita soal perkosaan yang dialami TKW Indonesia di Malaysia ini, dia seperti disambar geledek. "Kita sedih, pilu, marah, kecewa. Ini adalah peristiwa yang tidak bisa ditolerir lagi," ujar Priyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/11).
Kata Priyo, terkait peristiwa itu dirinya meminta Menlu RI agar segera berkoordinasi dengan Menakertrans, kalau perlu lapor Presiden. "Kalau dipandang perlu kita panggil pulang Dubes kita di Malaysia untuk menjelaskan masalah itu dan untuk memastikan agar negara melakukan perlindungan dan langkah-langkah terbaik untuk menjaga martabat dan kehormatan masyarakat kita yang kebetulan menjadi TKW yang diperlakukan tidak senonoh oleh aparat Kepolisian Diraja Malaysia," ujarnya.
Priyo berharap Pemerintah Malaysia bersikap tegas dengan menindak tiga aparat polisinya yang melakukan pelecehan terhadap TKW Indonesia tersebut. Namun, Priyo memandang belum perlu dilakukan pemutusan hubungan diplomatik RI-Malaysia.
Jangan Kirim TKW ke Malaysia
Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mendesak Pemerintah RI untuk benar-benar tidak lagi mengirimkan para TKW ke negara tersebut, demi menegakkan martabat dan marwah bangsa. "Kalau mau menjaga harga diri bangsa ya pemerintah harus stop pengiriman TKI sektor informal ke LN dan menarik pulang mereka," ujar Mahfudz Siddiq dalam pesan singkatnya, Senin (12/11).
Kata Mahfudz, ada masalah lebih serius, yaitu tergerusnya harga diri dan martabat bangsa di mata negara-negara penerima TKI sektor informal. "Mereka melihat rendah dan cenderung melecehkan kita. Di Timteng misalnya, mereka jauh lebih hormat terhadap warga Malaysia daripada Indonesia. Sementara para PJTKI, BNP2TKI dan Kemenaker asyik menikmati keuntungan finansial dari pengiriman mereka, bangsa ini babak belur," ujarnya.
Lebih lanjut Mahfudz mengatakan, pada pertengahan bulan lalu, Komisi I melakukan FGD dengan 13 dubes di kawasan Timteng dan Afrika Utara. Salah satu rekomendasi adalah pemerintah diminta untuk segera menyetop dan menarik pulang TKI sektor informal karena sangat melemahkan diplomasi luar negeri.
Bahkan, istri dan staf diplomat perempuan ikut dilecehkan karena dianggap sama dengan pembantu rumah tangga. Beberapa hari kemudian ada demo ke Kemlu menentang hal tersebut dan Kemlu ditekan kementerian lain. "Saya tegaskan bahwa ada pihak-pihak di pemerintahan dan di luar pemerintahan yang nikmati keuntungan finansial di atas babak-belurnya harkat dan martabat bangsa Indonesia."
Mahfudz menambahkann para dubes tersebut mengungkapkan bahwa peluang mengirim TKI terampil dan formal sangat besar. "Tetapi tidak direspons baik oleh BNP2TKI dan Kemenaker. Why?" Mahfudz bertanya-tanya.
Sumber : KLIK DISINI
Priyo mengatakan, saat membaca berita soal perkosaan yang dialami TKW Indonesia di Malaysia ini, dia seperti disambar geledek. "Kita sedih, pilu, marah, kecewa. Ini adalah peristiwa yang tidak bisa ditolerir lagi," ujar Priyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/11).
Kata Priyo, terkait peristiwa itu dirinya meminta Menlu RI agar segera berkoordinasi dengan Menakertrans, kalau perlu lapor Presiden. "Kalau dipandang perlu kita panggil pulang Dubes kita di Malaysia untuk menjelaskan masalah itu dan untuk memastikan agar negara melakukan perlindungan dan langkah-langkah terbaik untuk menjaga martabat dan kehormatan masyarakat kita yang kebetulan menjadi TKW yang diperlakukan tidak senonoh oleh aparat Kepolisian Diraja Malaysia," ujarnya.
Priyo berharap Pemerintah Malaysia bersikap tegas dengan menindak tiga aparat polisinya yang melakukan pelecehan terhadap TKW Indonesia tersebut. Namun, Priyo memandang belum perlu dilakukan pemutusan hubungan diplomatik RI-Malaysia.
Jangan Kirim TKW ke Malaysia
Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mendesak Pemerintah RI untuk benar-benar tidak lagi mengirimkan para TKW ke negara tersebut, demi menegakkan martabat dan marwah bangsa. "Kalau mau menjaga harga diri bangsa ya pemerintah harus stop pengiriman TKI sektor informal ke LN dan menarik pulang mereka," ujar Mahfudz Siddiq dalam pesan singkatnya, Senin (12/11).
Kata Mahfudz, ada masalah lebih serius, yaitu tergerusnya harga diri dan martabat bangsa di mata negara-negara penerima TKI sektor informal. "Mereka melihat rendah dan cenderung melecehkan kita. Di Timteng misalnya, mereka jauh lebih hormat terhadap warga Malaysia daripada Indonesia. Sementara para PJTKI, BNP2TKI dan Kemenaker asyik menikmati keuntungan finansial dari pengiriman mereka, bangsa ini babak belur," ujarnya.
Lebih lanjut Mahfudz mengatakan, pada pertengahan bulan lalu, Komisi I melakukan FGD dengan 13 dubes di kawasan Timteng dan Afrika Utara. Salah satu rekomendasi adalah pemerintah diminta untuk segera menyetop dan menarik pulang TKI sektor informal karena sangat melemahkan diplomasi luar negeri.
Bahkan, istri dan staf diplomat perempuan ikut dilecehkan karena dianggap sama dengan pembantu rumah tangga. Beberapa hari kemudian ada demo ke Kemlu menentang hal tersebut dan Kemlu ditekan kementerian lain. "Saya tegaskan bahwa ada pihak-pihak di pemerintahan dan di luar pemerintahan yang nikmati keuntungan finansial di atas babak-belurnya harkat dan martabat bangsa Indonesia."
Mahfudz menambahkann para dubes tersebut mengungkapkan bahwa peluang mengirim TKI terampil dan formal sangat besar. "Tetapi tidak direspons baik oleh BNP2TKI dan Kemenaker. Why?" Mahfudz bertanya-tanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar