Jihad-Defence-Indonesia - JAKARTA : Kementerian Pertahanan (Kemhan) memperoleh penghargaan ContinousImprovement Award dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena menunjukkan peningkatan kualitas dan kinerja pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang progresif dan signifikan.
Salah satu indikator keberhasilan dalam pengelolaan BMN adalah kualitas opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Penghargaan diterima Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabaranahan) Kemhan Mayjen TNI R Ediwan Prabowo, Kamis (1/11) di Jakarta. Penghargaan yang diberikan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu dalam acara “Refleksi dan ApresiasiKinerjaPengelolaandan Kepatuhan Pelaporan Barang MilikNegara( BMN) padaKementerian/ Lembaga(K/L) Tahun2011”.
Menurut Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemhan Kolonel Kav Bambang Hartawan, ada beberapa faktor signifikan dalam mewujudkan optimalisasi pengelolaan BMN yang mengedepankan tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum. Di antaranya pengelolaan BMN yang berlandaskan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi,akuntabilitas dan kepastian nilai. Dia menyebut, salah satu indikator keberhasilan dalam pengelolaan BMN adalah kualitas opini BPK atas LKPP.
“Dari tahun ke tahun, kualitas LKPP mengalami peningkatan walaupun belum mencapai opini tertinggi seperti diharapkan,” tutur Bambang dalam keterangan pers,Jumat (2/11). Peningkatan nilai, menurutnya, menuntut usaha dan komitmen yang lebih besar dalam mewujudkan pengelolaan BMN yang andal.“Tren positif ini diikuti pula dengan peningkatan dalam beberapa aspek pengelolaan BMN, antara lain utilisasi BMN, kepatuhan pelaporan BMN,realisasi inventarisasi dan penilaian serta peningkatan opini BPK,”sebut dia.
Pemberian apresiasi ini melibatkan 85 K/L dengan mempertimbangkan perbedaan beban tiap K/L dalam melaksanakan pengelolaan BMN.Adapun penilaian atas kinerja terbaik K/L dalam pengelolaan BMN didasarkan atas data tahun 2011 yang diperoleh dari Direktorat BMN, Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Kanwil DJKN, serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang merupakan unit kerja vertikal DJKN di daerah.
Salah satu indikator keberhasilan dalam pengelolaan BMN adalah kualitas opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Penghargaan diterima Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabaranahan) Kemhan Mayjen TNI R Ediwan Prabowo, Kamis (1/11) di Jakarta. Penghargaan yang diberikan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu dalam acara “Refleksi dan ApresiasiKinerjaPengelolaandan Kepatuhan Pelaporan Barang MilikNegara( BMN) padaKementerian/ Lembaga(K/L) Tahun2011”.
Menurut Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemhan Kolonel Kav Bambang Hartawan, ada beberapa faktor signifikan dalam mewujudkan optimalisasi pengelolaan BMN yang mengedepankan tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum. Di antaranya pengelolaan BMN yang berlandaskan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi,akuntabilitas dan kepastian nilai. Dia menyebut, salah satu indikator keberhasilan dalam pengelolaan BMN adalah kualitas opini BPK atas LKPP.
“Dari tahun ke tahun, kualitas LKPP mengalami peningkatan walaupun belum mencapai opini tertinggi seperti diharapkan,” tutur Bambang dalam keterangan pers,Jumat (2/11). Peningkatan nilai, menurutnya, menuntut usaha dan komitmen yang lebih besar dalam mewujudkan pengelolaan BMN yang andal.“Tren positif ini diikuti pula dengan peningkatan dalam beberapa aspek pengelolaan BMN, antara lain utilisasi BMN, kepatuhan pelaporan BMN,realisasi inventarisasi dan penilaian serta peningkatan opini BPK,”sebut dia.
Pemberian apresiasi ini melibatkan 85 K/L dengan mempertimbangkan perbedaan beban tiap K/L dalam melaksanakan pengelolaan BMN.Adapun penilaian atas kinerja terbaik K/L dalam pengelolaan BMN didasarkan atas data tahun 2011 yang diperoleh dari Direktorat BMN, Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Kanwil DJKN, serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang merupakan unit kerja vertikal DJKN di daerah.
2013 Kemhan Segera Bangun 3 Kantor Pertahanan Wilayah
Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada 2013 akan membangun kantor pertahanan wilayah atau desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan (PPKP) di setiap provinsi di Indonesia.
Pembangunan kantor instansi vertikal tersebut diprioritaskan di tiga provinsi yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga, yakni Papua, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat.
"Tahun depan, kantor instansi di bawah koordinasi Kemhan tersebut akan diprioritaskan wilayah Papua, Kaltim, dan Kalbar. Tahun selanjutnya, desk PPKP ini akan diwujudkan secara bertahap di seluruh provinsi, juga nantinya desk PPKP Jateng di Semarang," kata Kepala Koordinator Daerah (Kakorda) PPKP Jateng, Arief Wahyu P, di Semarang, Jumat (2/11).
Menurut dia, dibangunnya gedung desk PPKP Jateng masih menunggu kepastian, karena sangat bergantung pada kebijakan Kemenhan. Tugas-tugas pokok kantor pertahanan wilayah atau desk PPKP merupakan kepanjangan tangan Kemhan dan terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) masing-masing daerah.
"Implementasi di daerah juga akan berperan dalam mendorong penguatan nilai-nilai wawasan kebangsaan, semangat bela negara, nasionalisme," ujar Arief.
Pembangunan kantor instansi vertikal tersebut diprioritaskan di tiga provinsi yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga, yakni Papua, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat.
"Tahun depan, kantor instansi di bawah koordinasi Kemhan tersebut akan diprioritaskan wilayah Papua, Kaltim, dan Kalbar. Tahun selanjutnya, desk PPKP ini akan diwujudkan secara bertahap di seluruh provinsi, juga nantinya desk PPKP Jateng di Semarang," kata Kepala Koordinator Daerah (Kakorda) PPKP Jateng, Arief Wahyu P, di Semarang, Jumat (2/11).
Menurut dia, dibangunnya gedung desk PPKP Jateng masih menunggu kepastian, karena sangat bergantung pada kebijakan Kemenhan. Tugas-tugas pokok kantor pertahanan wilayah atau desk PPKP merupakan kepanjangan tangan Kemhan dan terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) masing-masing daerah.
"Implementasi di daerah juga akan berperan dalam mendorong penguatan nilai-nilai wawasan kebangsaan, semangat bela negara, nasionalisme," ujar Arief.
Sumber : KLIK DISINI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar