10.000 ORANG ANTI-PEMERINTAH MALAYSIA TURUN KE JALAN

ilustrasi Protes Pakatan Rakyat Puluhan ribu massa Pakatan Rakyat, oposisi di Malaysia, memenuhi Petaling Jaya Stadium, Selangor, Malaysia, Rabu (8/5). Aksi tersebut memprotes hasil dari Pilihan Rakyat Umum Malaysia ke-13. (FOTO ANTARA/Fanny Octavianus) ()

Jihad-Defence-Indonesia - Petaling Jaya, Malaysia : Sekitar sepuluh ribu orang melakukan aksi turun ke jalan di dekat ibu kota Malaysia pada Sabtu malam, membawa isu tuduhan kecurangan pemilihan umum (pemilu) dan semakin meningkatkan ketegangan politik selepas hasilnya yang memecah belah masyarakat.

Aksi terakhir dari serangkaian protes yang mencuat terkait pemilu 5 Mei lalu --yang disebut oleh pihak oposisi telah dimenangi secara curang oleh koalisi penguasa 56 tahun-- memperlihatkan kerumunan besar rakyat berkumpul di sebuah lapangan terbuka di luar Kuala Lumpur.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Malaysia, Zahid Hamidi, telah menyebut aksi tersebut sebagai sebuah "provokasi", setelah empat orang ditangkap termasuk dua politisi oposan, langkah yang memantik tuduhan tindakan kekerasan berdasar ketidaksepakatan pascapemilu.

Belum ada laporan terkait tindakan dari pihak kepolisian pada aksi terakhir, yang berisikan pidato dari tokoh pesohor oposisi termasuk pemimpin mereka, Anwar Ibrahim.

Para pembicara pihak oposisi bersumpah akan mengungkapkan kecurangan pemilu dan mempertahankan tekanan kepada pemerintahan Barisan Nasional.

"Kami tidak pernah kecewa karena kami menang secara meyakinkan, pemenang moral. Masa sulit tidak akan kekal, sementara orang yang kuat akan bertahan. Kami akan membuktikan kepada mereka (pemerintah) sekuat apa kami," kata putri Anwar, anggota parlemen Nurul Izzah, di hadapan massa pendukungnya.

Dua politisi senior oposan dan dua orang aktivis ditahan pekan lalu dengan jerat Undang-undang Aksi Penghasutan akibat mengkritik jalannya pemilu. Meskipun pada akhirnya mereka dibebaskan.

Perdana Menteri Najib Razak, yang sebelum pemilu berupaya mencitrakan dirinya sebagai seorang pengubah, telah berjanji tahun lalu untuk menghapus Undang-undang Aksi Penghasutan.

Kementerian Dalam Negeri setempat pada pekan lalu juga menyebutkan telah menyita sekitar 2.500 eksemplar koran oposan dengan tuduhan telah melanggar peraturan penerbitan.

Oposisisi beranggotakan tiga partai berencana untuk menuntut ke pengadilan berkaitan dengan 27 kursi di parlemen hasil pemilu. Apabila semua berjalan sesuai rencana, menurut pihak oposisi hal tersebut akan memberikan mreka kemenangan.

Sangat diragukan pihak oposisi akan berhasil, mengingat sebagian besar kritikur menuduh pengadilan dan komisi pemilu setempat telah berada di telapak tangan koalisi penguasa.

Kelompok Hak Asasi Manusia global, Amnesty International, pada Jumat (24/5) mendesak pemerintah Malaysia untuk menghentikan apa yang mereka sebut sebagai "tindak kekerasan pascapemilu" dan menyatakan mereka telah memanfaatkan Undang-undang Aksi Penghasutan "terhadap peserta aksi damai".

Barisan Nasional pada pemilu kali ini hanya memperolah 46,6 persen suara populer namun tetap memegang kendali mayoritas, yang menurut sejumlah pengamat disebabkan langkah mereka merebut beberapa distrik untuk memperkuat perolehan mereka.

Oposisi mengklaim bahwa di antara sekian banyak masalah yang ada, daftar pemilih tetap sangat penuh dengan ketidakwajaran. Sementara pihak pemerintah membantah bahwa pemilu tersebut tidak adil, demikian AFP.

Sumber : KLIK DISINI