Jihad-Defence-Indonesia - Jakarta : Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat-Republik Indonesia (DPR-RI), Mardani Ali Sera menilai konsep komponen cadangan harus dimatangkan, mulai dari subjek komponen cadangan, kualifikasinya, hubungannya dengan organ TNI seperti apa dan jangka waktunya.
"Ini penting agar mereka tidak menjadi kekuatan yang terpisah dan tidak terkontrol yang akhirnya malah menimbulkan masalah dikemudian hari," kata Mardani saat dihubungi, Rabu (29/5).
Selain itu menurut Mardani, perlu diperhatikan bagaimana utilisasinya. Jika berasal dari anggaran negara dan tiap tahun harus ada pos anggaran untuk biaya perawatan, maka hal itu pasti akan membebani keuangan negara. "Mesti ada output terukurnya," ucapnya.
Kemudian Mardani menilai perlu ada diskusi yang melibatkan publik terkait dengan komponen cadangan. Sebab menurutnya, masih ada pandangan yang pro dan kontra terkait hal itu.
"Dengan musyawarah kepada seluruh elemen bangsa maka akan mencapai titik kompromi terbaik bagi bangsa ini," terang Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.
Sebelumnya, Pegawai Negeri Sipil (PNS) diwajibkan untuk memiliki kemampuan dasar militer, misalnya keahlian menembak dan beladiri. PNS dan karyawan swasta akan menjadi prioritas perekrutan komponen cadangan. Mereka akan dilatih secara khusus oleh instruktur dari TNI
Mardani menilai perlu ada pengawasan terhadap PNS dan karyawan swasta yang direkrut menjadi komponen cadangan. Sebab jika tidak terkontrol, kemampuan mereka seperti menembak akan mendatangkan bahaya.
"Konsep pengawasan yang rigid memang jadi prasyarat. Walau saya yakin mereka jika tidak bertugas tidak diperkenankan membawa senjata api," ujar Mardani.
Selain itu menurut Mardani, perlu diperhatikan bagaimana utilisasinya. Jika berasal dari anggaran negara dan tiap tahun harus ada pos anggaran untuk biaya perawatan, maka hal itu pasti akan membebani keuangan negara. "Mesti ada output terukurnya," ucapnya.
Kemudian Mardani menilai perlu ada diskusi yang melibatkan publik terkait dengan komponen cadangan. Sebab menurutnya, masih ada pandangan yang pro dan kontra terkait hal itu.
"Dengan musyawarah kepada seluruh elemen bangsa maka akan mencapai titik kompromi terbaik bagi bangsa ini," terang Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.
Sebelumnya, Pegawai Negeri Sipil (PNS) diwajibkan untuk memiliki kemampuan dasar militer, misalnya keahlian menembak dan beladiri. PNS dan karyawan swasta akan menjadi prioritas perekrutan komponen cadangan. Mereka akan dilatih secara khusus oleh instruktur dari TNI
Mardani menilai perlu ada pengawasan terhadap PNS dan karyawan swasta yang direkrut menjadi komponen cadangan. Sebab jika tidak terkontrol, kemampuan mereka seperti menembak akan mendatangkan bahaya.
"Konsep pengawasan yang rigid memang jadi prasyarat. Walau saya yakin mereka jika tidak bertugas tidak diperkenankan membawa senjata api," ujar Mardani.
Sumber : KLIK DISINI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar