Jihad-Defence-Indonesia - Jakarta : Radar-radar yang dimiliki beberapa instansi pemerintah untuk memantau yuridiksi maritim Indonesia, ternyata belum seluruhnya bisa diintegrasikan. Akibatnya, pengamanan laut di sebagian wilayah masih lemah yang bisa berdampak pada pelanggaran hukum di laut maupun pelanggaran kedaulatan.
Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), Laksdya TNI Bambang Suwarto usai rapat pleno Bakorkamla di Jakarta, Rabu (30/1) mengatakan, sebenarnya jumlah radar yang ada saat ini (radar Bakorkamla maupun radar-radar lain) sudah bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
Akan tetapi, karena belum semuanya terintegrasi, data yang masuk masih terpisah-pisah di banyak instansi. Bambang menyebut, selain integrasi, kemampuan radar ke depan juga harus ditingkatkan. “Kita sudah punya semuanya, tinggal ditingkatkan,” sebutnya.
Menurut dia, seluruh data kemaritiman yang masuk dalam pusat pengendali operasi Bakorkamla diberikan ke seluruh pemangku kepentingan kemaritiman. Dia menilai, sejauh ini para pemangku kepentingan yang terlibat dalam keamanan maritim sudah mulai memahami akan tugasnya masing-masing.
Sekarang ini, teknologi untuk keamanan laut yang telah dioperasikan Bakorkamla antara lain, GMDSS/Pusat pemantauan marabahaya di laut, AIS SAT (automatic identification system satelite), RCS (Radar coastal surveillance) sampai jarak sekitar 105 NM (Bae System Sea Guard Coastal Radar Surveillance Sensor), kamera survailance berdaya jangkau sekitar 20 KM (LRC/long range camera). Bakorkamla juga mengintegrasikan AIS dan LRC seluruh RCC (regional coordinating centre/MRCC (maritime RCC) yang dimiliki.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto yang juga Ketua Bakorkamla mengakui ada banyak instansi yang memiliki kewenangan pengamanan di laut, seperti Polri, TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), juga Kemenhub.
Sebagian dari mereka mempunyai radar untuk memantau aktivitas pelayaran di laut. Sayangnya, radar yang tersebar di berbagai wilayah di seluruh Indonesia itu sebagian masih belum terintegrasi satu sama lain. “Belum sepenuhnya terintegrasi baik,” kata dia.
Idealnya, radar-radar itu terintegrasi sehingga data yang dihasilkan bisa diakses dalam satu pusat data yang berada di Bakorkamla. Saat ini baru beberapa informasi keamanan laut yang terintegrasi di pusat pengendali operasi Bakorkamla.
Sumber : KLIK DISINI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar