Lima hal utama kerja sama militer RI dan Jepang yaitu pendidikan dan latihan (diklat), SDM, industri pertahanan, penanganan terorisme, dan manajemen penanggulangan bencana.
 |
| ASEAN Defense Ministers' Meeting di Kamboja |
Jihad-Defence-Indonesia - Jakarta : Pemerintah RI dan Jepang menjalin kerjasama di bidang militer. Kerjasama ini diwujudkan melalui sinergi antara TNI Angkatan Darat dan Pasukan Beladiri Jepang.
"Kalau dulu kerja sama Indonesia dan Jepang itu banyak kepada bidang ekonomi, tapi sekarang dalam pemerintahannya mereka juga menekankan kerja sama di bidang militer," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, usai mendampingi Presiden SBY menerima Kepala Staf Pasukan Beladiri Jepang atau Japan Grounds Sele Defense Force (JGSDF) Eji Kamizuka, di Kantor Presiden, Selasa (29/1).
Dalam kerja sama militer tersebut, Presiden SBY, papar Purnomo menekankan lima hal utama, yakni pendidikan dan latihan (diklat), SDM, industri pertahanan, penanganan terorisme, dan manajemen penanggulangan bencana.
Seperti diketahui, setelah Perang Dunia II, konstitusi Jepang melarang memperkuat angkatan bersenjatanya. Angkatan besenjatan mereka disebut sebagai Pasukan Beladiri. Tapi melihat situasi yang terjadi di Laut China Selatan, juga hubungan Jepang dan Korea serta Rusia, mereka mulai terbuka untuk mengembangkan armadanya.
"Sekarang ini mereka melihat situasi di Laut China Selatan, situasi antara mereka dengan Korea, mereka dengan Cina, dengan Rusia. Mereka merasa perlu membangun self defence forces, dan ini bertahap," kata Purnomo.
Terkait Laut Cina Selatan, Menlu Marty Natalegawa menegaskan, dalam pertemuan tersebut Jepang tidak meminta dukungan Indonesia dalam konflik yang berlarut tersebut.
Selain itu, dalam pertemuan tadi, Indonesia juga mengundang Jepang untuk menghadiri latihan gabungan yang diadakan di Sentul, Jawa Barat, pada September mendatang. "Pada September mendatang, kita akan mengadakan latihan gabungan untuk terorisme yang diikuti oleh 18 negara. Kita mengundang Jepang, dan mereka berencana untuk datang," tambah Purnomo.
Dari pihak Jepang, Jenderal Eji Kamizuka hadir didampingi Dubes Jepang untuk Indonesia Yoshinori Katori, Kepala Penelitian dan Divisi C4 Departemen Program dan Kebijakan JGSDF Kolonel Yoshihisa Nakano, dan Atase Pertahanan Jepang untuk Indonesia Kapten Toshiako Kondo.
Sementara itu, Presiden didampingi antara lain Menlu Marty Natalegawa, Menhan Purnomo Yusgiantoro, Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah, dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo.
"Kalau dulu kerja sama Indonesia dan Jepang itu banyak kepada bidang ekonomi, tapi sekarang dalam pemerintahannya mereka juga menekankan kerja sama di bidang militer," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, usai mendampingi Presiden SBY menerima Kepala Staf Pasukan Beladiri Jepang atau Japan Grounds Sele Defense Force (JGSDF) Eji Kamizuka, di Kantor Presiden, Selasa (29/1).
Dalam kerja sama militer tersebut, Presiden SBY, papar Purnomo menekankan lima hal utama, yakni pendidikan dan latihan (diklat), SDM, industri pertahanan, penanganan terorisme, dan manajemen penanggulangan bencana.
Seperti diketahui, setelah Perang Dunia II, konstitusi Jepang melarang memperkuat angkatan bersenjatanya. Angkatan besenjatan mereka disebut sebagai Pasukan Beladiri. Tapi melihat situasi yang terjadi di Laut China Selatan, juga hubungan Jepang dan Korea serta Rusia, mereka mulai terbuka untuk mengembangkan armadanya.
"Sekarang ini mereka melihat situasi di Laut China Selatan, situasi antara mereka dengan Korea, mereka dengan Cina, dengan Rusia. Mereka merasa perlu membangun self defence forces, dan ini bertahap," kata Purnomo.
Terkait Laut Cina Selatan, Menlu Marty Natalegawa menegaskan, dalam pertemuan tersebut Jepang tidak meminta dukungan Indonesia dalam konflik yang berlarut tersebut.
Selain itu, dalam pertemuan tadi, Indonesia juga mengundang Jepang untuk menghadiri latihan gabungan yang diadakan di Sentul, Jawa Barat, pada September mendatang. "Pada September mendatang, kita akan mengadakan latihan gabungan untuk terorisme yang diikuti oleh 18 negara. Kita mengundang Jepang, dan mereka berencana untuk datang," tambah Purnomo.
Dari pihak Jepang, Jenderal Eji Kamizuka hadir didampingi Dubes Jepang untuk Indonesia Yoshinori Katori, Kepala Penelitian dan Divisi C4 Departemen Program dan Kebijakan JGSDF Kolonel Yoshihisa Nakano, dan Atase Pertahanan Jepang untuk Indonesia Kapten Toshiako Kondo.
Sementara itu, Presiden didampingi antara lain Menlu Marty Natalegawa, Menhan Purnomo Yusgiantoro, Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah, dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo.
Sumber : KLIK DISINI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar