Jihad-Defence-Indonesia - Senayan : Kasus pembintangan anggaran optimalisasi di Kementerian Pertahanan (Kemhan) tahun 2012 sebesar Rp 678 miliar oleh Menkeu, menjadi keprihatinan dan perhatian serius Komisi I.
Sebab, belakangan ini Komisi I baru mengetahui bahwa kebijakan membintangi dana optimalisasi di Kemhan itu dilakukan Menkeu akibat surat yang dilayangkan Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam.
"Oleh karena itu, Komisi I memandang perlu segera meminta penjelasan pemerintah soal masalah ini. Sehingga Kamis (6/12) siang nanti, sekitar pukul 14.00 WIB, Komisi I memanggil Menhan dan Menkeu untuk meminta penjelasan masalah ini," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin kepada jurnalparlemen.com, Rabu (5/12).
Hasanuddin mengatakan, Komisi I juga memandang perlu meminta penjelasan terkait dugaan kongkalikong pembahasan anggaran Kemhan di Komisi I. Selama ini, kata Hasanuddin, pembahasan anggaran Kemhan dan seluruh mitra di Komisi berjalan transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi, dan tidak ada deal-deal apa pun dengan siapa pun juga.
"Oleh karenanya, kami berharap dalam rapat nanti dengan mengundang Menhan dan Menkeu, Seskab juga bisa hadir menjelaskan atas tuduhannya yang tidak berdasar," kata Hasanuddin.
Lebih lanjut politisi PDIP ini mengatakan, Komisi I telah mendorong agar setiap pengadaan alutsista dari luar negeri harus dilakukan secara langsung G to G atau tidak lewat rekanan lagi. Hal ini guna mencegah pembengkakan nilai barang yang di beli. "Dan itu telah berhasil dilakukan seperti dalam pembelian tank Leopard dari negara asalnya langsung, Jerman. Sehingga kami tidak tahu kenapa disebut ada kongkalikong, di mana hal itu terjadinya."
"Oleh karena itu, Komisi I memandang perlu segera meminta penjelasan pemerintah soal masalah ini. Sehingga Kamis (6/12) siang nanti, sekitar pukul 14.00 WIB, Komisi I memanggil Menhan dan Menkeu untuk meminta penjelasan masalah ini," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin kepada jurnalparlemen.com, Rabu (5/12).
Hasanuddin mengatakan, Komisi I juga memandang perlu meminta penjelasan terkait dugaan kongkalikong pembahasan anggaran Kemhan di Komisi I. Selama ini, kata Hasanuddin, pembahasan anggaran Kemhan dan seluruh mitra di Komisi berjalan transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi, dan tidak ada deal-deal apa pun dengan siapa pun juga.
"Oleh karenanya, kami berharap dalam rapat nanti dengan mengundang Menhan dan Menkeu, Seskab juga bisa hadir menjelaskan atas tuduhannya yang tidak berdasar," kata Hasanuddin.
Lebih lanjut politisi PDIP ini mengatakan, Komisi I telah mendorong agar setiap pengadaan alutsista dari luar negeri harus dilakukan secara langsung G to G atau tidak lewat rekanan lagi. Hal ini guna mencegah pembengkakan nilai barang yang di beli. "Dan itu telah berhasil dilakukan seperti dalam pembelian tank Leopard dari negara asalnya langsung, Jerman. Sehingga kami tidak tahu kenapa disebut ada kongkalikong, di mana hal itu terjadinya."
Sumber : KLIK DISINI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar