Kami Dukung Presiden Yang Membrikan Intruksi Agar Pengadaan aLutsista bebas dari Mark Up Jakarta - Komisi I DPR mendukung

Jakarta - Komisi I DPR mendukung
penuh peringatan Presiden SBY pada
sidang terbatas kabinet bidang
Polhukam hari ini Kamis (2/2 ) soal
pengadaan Alutsista.
"Yaitu harus hindari mark-up akibat
percaloan dan utamakan produk
dalam negeri," ujar Ketua Komisi I
DPR Mahfudz Siddiq dalam pesan
singkatnya yang diterima
Jurnalparlemen.com.
Kata Mahfudz, untuk menghapuskan
praktek mark-up, Kemhan dan Mabes
TNI serta ketiga angkatan harus
terbuka kepada Komisi I DPR tentang
penganggaran dan penetapan
kontrak pembelian. "Juga harus
dipastikan tidak ada lagi terjadi
perubahan-perubahan di tengah
jalan. Kita semua tahu harga alutsista
sifatnya abu-abu, tidak seperti belanja
modal lainnya," ujarnya.
Sehingga, kata Mahfudz pengadaan
alutsista itu memang harus terbuka.
Agar tidak ada ruang bagi praktek
mark-up. "Adapun soal pengadaan
dari dalam negeri, Presiden harus
cermat monitor daftar belanja
alutsista dan bila perlu konfirmasi
langsung kesiapan perusahaan-
perusahaan industri pertahanan
nasional dalam memenuhi produk
alutsista," tegasnya.
Sebagai contoh, kata Mahfudz, pada
tahun 2011 alokasi belanja alutsista
ke dalam negeri baru sekitar 13
persen. Dengan alokasi anggaran
modernisasi alutsista 2010-2014
sebesar Rp 150 triliun, mestinya
minimal 40 persen dibelanjakan di
dalam negeri atau dengan skema
joint-production.
"Ini penting untuk merevitalisasi
industri pertahanan nasional yang
mulai didukung keuangannya oleh
Menkeu melalui PMN sebesar Rp 3
triliun pada 2011. Jika hal-hal ini
dijalankan dengan penuh komitmen,
maka Komisi I DPR tidak ragu untuk
terus mendorong peningkatan
anggaran modernisasi alutsista TNI
yang sudah banyak usang," ujarnya.
Juga yang terpenting, menurut
Mahfudz, perlunya peningkatan
prioritas modernisasi alutsista matra
laut untuk maksimalkan pengamanan
wilayah maritim Indonesia yang
sangat luas dan masih rawan
terhadap lalu-lintas ilegal yang
merugikan perekonomian nasional.
"Saat ini potensi kerugian negara per
tahun akibat illegal fishing, illegal
logging, penyelundupan BBM, dan
perompakan ditaksir mencapai nilai
Rp 40 triliun," ujarnya.
Mahfudz menambahkan, bahwa
Presiden SBY punya kesempatan 2
tahun lagi untuk majukan TNI dari
aspek alutsista dan kesejahteraan
prajurit. Sehingga Indonesia ke
depan benar-benar disegani di
kawasan dan bisa secara mandiri
mengontrol wilayah kedaulatannya.
"Last but not least, prinsip yang sama
juga harus dijalankan oleh Polri yang
anggaran belanja modalnya juga
sangat besar," tegasnya.
Sumber : Jurnal Parlemen