JAKARTA - Parlemen Belanda telah bersikap dan memutuskan secara resmi melarang menjual tank Leopard pada Pemerintah RI. Bahkan, Parlemen Belanda mengancam memberikan sanksi pada pemerintahannya, jika tetap nekat menjual Tank Leopard ke TNI.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin, atas hasil pertemuan anggota Parlemen Belanda dengan anggota Komisi I DPR pada pekan kemarin.
"Jadi, pada Minggu kemarin (5/2), salah satu anggota parlemen Belanda dari Partai Groenlink bernama Mariko Peters, datang dan melakukan pertemuan dengan Komisi I DPR," tegas Tubagus Hasanuddin di Gedung DPR, Selasa (7/2).
Menurut Hasanuddin, anggota Parlemen Belanda tersebut diterima oleh anggota Komisi I Helmy Fauzi. Intinya, dalam pertemuan tersebut, anggota Parlemen Belanda tersebut menyampaikan informasi bahwa Parlemen Belanda memutuskan, melarang penjualan Tank Leopard.
"Bahkan mereka mengancam pemerintahannya sendiri, jika sampai nekat menjual Tank Leopard itu ke Indonesia," tambahnya.
Menurut Hasanuddin, berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh anggota parlemen Belanda tersebut, salah satu alasan Parlemen Belanda tidak menyetujui penjualan tank Leopard ke RI adalah terkait pelanggaran HAM.
Tank Leopard AD Belanda (Foto: FLICKR.COM)
"Kalau itu alasannya, jelas kita juga membantahnya,soal praktek pelanggaran HAM itu. Karena Belanda juga telah melanggar HAM berat dengan menjajah rakyat dan bangsa Indonesia selama 3,5 abad. Itu riil dan fakta,"ujarnya.
Jadi,kata Hasanuddin, dengan penjelasan yang telah disampaikan oleh anggota Parlemen Belanda tersebut, tertutup sudah pintu pembelian Tank Leopard sebagaimana direncanakan Kemenhan selama ini.
"Cukup berat Belanda menjual Leopardnya ke RI. Jadi pemerintah sudah tidak perlu lagi banyak berharap dapat memiliki Tank Leopard dari Belanda. Karena Parlemen Belanda sudah mengeluarkan larangan penjualan Leopard ke RI. Makanya, saya juga setuju dengan sikap KASAD. 'Lu jual,gua beli. Lu tidak jual, gua tidak maksa'. Itu sudah pas sikap seperti itu, saya setuju," tegasnya.
Sumber : JURNAL PARLEMEN
Tidak ada komentar:
Posting Komentar