Wahyu Wening / Jurnal Nasional
Informasi terkait anggaran pengadaan alutsista bisa diakses secara terbuka oleh masyarakat. Kecuali itu, hal-hal yang menyangkut pertahanan negara ada yang bersifat rahasia dan tertutup
Informasi terkait anggaran pengadaan alutsista bisa diakses secara terbuka oleh masyarakat. Kecuali itu, hal-hal yang menyangkut pertahanan negara ada yang bersifat rahasia dan tertutup
Jurnas.com | KEMENTERIAN Pertahanan menyambut baik instruksi Presiden agar pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) dilakukan secara transparan dan akuntabel. Karenanya, Kemhan akan secara terbuka memberikan informasi terkait anggaran dalam pengadaan alutsista bahkan siap diperiksa baik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sekjen Kemhan, Marsekal Madya Eris Herryanto menyatakan, sudah sejak lama Kemhan berkomitmen pada pemberantasan korupsi. Hal ini salah satunya dilakukan dengan bekerja sama untuk mengatasi penyimpangan anggaran dengan KPK. “Sudah kami lakukan sejak lama,”kata Eris di Jakarta, Jumat (3/2).
Pada Tahun 2007, Kemhan telah menggandeng KPK untuk mengatasi penyimpangan anggaran di tubuh kementerian itu. Kerja sama ini berlanjut dengan memperbaharui naskah kesepakatan pada Desember 2011 lalu.
Menurut Eris, informasi terkait anggaran pengadaan alutsista bisa diakses secara terbuka oleh masyarakat. Kecuali itu, hal-hal yang menyangkut pertahanan negara ada yang bersifat rahasia dan tertutup. "Kalau anggaran selalu terbuka untuk umum,”ujarnya.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin, Kamis (2/2), menginstruksikan agar pengadaan alutsista dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Presiden juga memerintahkan agar jangan ada mark up sehingga terjadi penggelembungan dana yang merugikan negara. “Kami sepakat dan sekarang sudah mengikuti arahan beliau,"imbuh Eris
Sumber : jurnas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar