Jihad-Defence-Indonesia - MANILA : Kementerian Luar Negeri Filipina mengingatkan badan-badan pemerintah lainnya agar tidak menyebut wilayah Sabah sebagai wilayah Malaysia. Hal itu disebabkan karena, Filipina memang masih mengklaim wilayah tersebut.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Filipina Raul Hernandez mengatakan, Surat Edaran 162 pada 2008 yang dikeluarkan oleh mantan Presiden Gloria Macapagal Arroyo masih berlaku. Dalam surat edaran itu, Filipina masih mempertegas klaimnya atas Sabah.
"Ini merupakan surat edaran yang masih berlaku karena belum diamandemen atau diubah," ujar Hernandez, seperti dikutip GMA, Rabu (27/3/2013).
Hernandez menilai, para pejabat di kantor kepresidenan telah mematahkan semangat Filipina karena mereka menyebut wilayah yang dihuni oleh 800 ribu warga Filipina itu sebagai wilayah Malaysia. Hernandez mendesak seluruh pejabat Filipina agar mengikuti aturan yang berlaku pada 2008 mengenai isu Sabah.
Sabah yang terletak di selatan Provinsi Mindanao, Filipina, merupakan wilayah yang saat ini menjadi negara bagian di Malaysia. Filipina mengklaim kedaulatannya di Sabah karena berdasarkan faktor historis. Belakangan ini, muncul pula invasi para loyalis Sultan Sulu di wilayah itu.
Jamalul Kiram III yang mengaku sebagai Sultan Sulu mengatakan, ketika dirinya masih menyewakan Sabah ke perusahaan Inggris, Britania Raya justru merebut wilayah itu dengan ilegal. Setelah itu, mereka memberikannya ke Malaysia yang meraih kemerdekaan dari Inggris pada 1963.
Sumber : KLIK DISINI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar