Seoul (ANTARA News) - Korea Selatan hari ini menangguhkan penandatanganan sebuah perjanjian militer dengan Jepang, di tengah-tengah kemarahan di Seoul atas perjanjian dengan bekas penguasa kolonialnya itu.
Perjanjian berbagi informasi itu merupakan perjanjian militer pertama mereka sejak berakhirnya kekuasaan kolonial Jepang atas Korea yang terjadi pada tahun 1910-1945.
Perjanjian itu memungkinkan kedua negara, yang keduanya adalah sekutu dekat Amerika Serikat, untuk berbagi informasi intelijen tentang program-program rudal dan nuklir dan masalah pertahanan lainnya.
Banyak warga Korea yang berusia lanjut mengalami pengalaman pahit dalam kekuasaan Jepang dan kerja sama militer adalah satu masalah yang sensitif.
Partai berkuasa dan partai oposisi di Korea Selatan menyerukan penundaan, dan mengatakan rincian perjanjian itu ternyata masih dirahasiakan.
Seorang pejabat senior Partai Perbatasan Baru yang berkuasa, Chin Young, mengatakan publik menentang beberapa aspek dan tidaklah layak "untuk buru-buru menandatangani perjanjian itu, karena rinciannya tetap tidak diketahui publik".
Kepala sekretariat kabinet Jepang Osamu Fujimura mengatakan pihaknya "kecewa" bahwa Seoul menunda penandatanganan itu "dengan alasan masalah-masalah dalam negeri Korea Selatan", sebab ini adalah kedua kali Seoul menunda perjanjian itu.
Menyangkut adanya sikap anti-Jepang, Korsel bulan lalu menunda penandatanganan perjanjian itu, dan perjanjian militer lainnya menyangkut bantuan logistik dan kerja sama dalam pemeliharaan perdamaian.
Perjanjian yang ditunda itu memicu reaksi marah dan partai utama oposisi Partai Persatuan Demokrasi (DIP) dan para aktivis.
Perjanjian berbagi informasi itu merupakan perjanjian militer pertama mereka sejak berakhirnya kekuasaan kolonial Jepang atas Korea yang terjadi pada tahun 1910-1945.
Perjanjian itu memungkinkan kedua negara, yang keduanya adalah sekutu dekat Amerika Serikat, untuk berbagi informasi intelijen tentang program-program rudal dan nuklir dan masalah pertahanan lainnya.
Banyak warga Korea yang berusia lanjut mengalami pengalaman pahit dalam kekuasaan Jepang dan kerja sama militer adalah satu masalah yang sensitif.
Partai berkuasa dan partai oposisi di Korea Selatan menyerukan penundaan, dan mengatakan rincian perjanjian itu ternyata masih dirahasiakan.
Seorang pejabat senior Partai Perbatasan Baru yang berkuasa, Chin Young, mengatakan publik menentang beberapa aspek dan tidaklah layak "untuk buru-buru menandatangani perjanjian itu, karena rinciannya tetap tidak diketahui publik".
Kepala sekretariat kabinet Jepang Osamu Fujimura mengatakan pihaknya "kecewa" bahwa Seoul menunda penandatanganan itu "dengan alasan masalah-masalah dalam negeri Korea Selatan", sebab ini adalah kedua kali Seoul menunda perjanjian itu.
Menyangkut adanya sikap anti-Jepang, Korsel bulan lalu menunda penandatanganan perjanjian itu, dan perjanjian militer lainnya menyangkut bantuan logistik dan kerja sama dalam pemeliharaan perdamaian.
Perjanjian yang ditunda itu memicu reaksi marah dan partai utama oposisi Partai Persatuan Demokrasi (DIP) dan para aktivis.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar